NERACA

Jakarta - Pemerintah menaikkan target pajak dalam RAPBN Perubahan 2015. Terkait rencana pemerintah ini, terdapat kekhawatiran yang diungkapkan Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. Menurut dia, meningkatnya target pajak tersebut berpotensi turut meningginya utang negara.
 
"Kami mengkhawatirkan lonjakan penerimaan pajak yang akan menaikan utang pemerintah," kata politisi Partai Golkar ini dalam rapat kerja antara Komisi XI dengan Kementerian Keuangan di Komplek Parlemen di Jakarta, Selasa (27/1).
 
Misbakhun mengatakan, kekhawatiran meningkatnya utang tersebut bisa terjadi jika target pajak yang ditetapkan tak tercapai. Terlebih defisit anggaran di RAPBN-P 2015 diusukan sebesar 1,9% dari penerimaan negara. Hal tersebut semakin membuka peluang membengkaknya utang.
 
"Kalau target perpajakan itu gagal dicapai, tentunya harus ditutup dengan utang baru. Sekarang saja utang sudah besar," kata Misbakhun. Saat ini, pemerintah mematok kontribusi penerimaan perpajakan di RAPBN-P tahun 2015 sebesar 82%.

Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target dalam APBN 2015 yang sebesar 72%. Menurut dia, target tersebut harus diiringi dengan kebijakan strategis pemerintah sehingga bisa tercapai. Salah satu kebijakan, lanjut Misbakhun, bisa dengan merombak struktur kelembagaan di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Bahkan, UU tentang Perpajakan pun perlu diubah untuk memberikan peluang dalam menggenjot kontribusi penerimaan Negara. Dalam paparannya, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto mengatakan, pemerintah mengusulkan penerimaan perpajakan di RAPBN-P 2015 sebesar Rp1.484,6 triliun.

Angka ini mengalami kenaikan sebesar 20% dari realisasi di APBN-P 2014. "Target penerimaan perpajakan di RAPBN-P 2015 tersebut mengalami kenaikan Rp104,6 triliun dari target di APBN 2015 yang senilai Rp1.380 triliun," kata Andin.
 
Sementara Anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait mengatakan, salah satu upaya untuk mencapai target penerimaan pajak dengan menambah sumber daya manusia (SDM) di Direktorat Jenderal Pajak.

Agar penambahan SDM ini dapat segera terealisasikan, dirinya mengusulkan Komisi XI segera melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Keuangan. "Saya tawarkan solusi, undang rapat Menpan dan Menkeu sebelum RAPBNP ini sudah diketok. Supaya itu menjadi terobosan," kata politisi PDIP yang disapa Ara ini.
 
Menurut Ara, pegawai pajak yang banyak bisa memaksimalkan penerimaan negara dengan memantau kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya. Ia menilai, kuantitas penerimaan pajak sejalan beriringan dengan kualitas yang ada di Ditjen Pajak. "Kalau pegawai sedikit, pengemplang yang banyak," tandasnya. [ardi]