Pemerintah dan DPR Diminta Beri Perhatian Khusus - PMN 35 BUMN

NERACA

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah BUMN dari total 35 BUMN yang diajukan menerima penyertaan modal negara (PMN) pada 2015.

BPK telah merampungkan dan akan mengirimkan laporan pemeriksaan keuangan 32 BUMN calon penerima PMN kepada Komisi VI dan Komisi XI DPR di Jakarta, (Selasa, 27/1), untuk menjadi pertimbangan keputusan pemberian PMN.

Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi mengatakan, laporan pemeriksaan tiga BUMN lainnya akan diberikan pada tahap selanjutnya. "Kami sudah periksa 32 BUMN, dan itu akan kami sampaikan ke pemerintah dan DPR. Kami ingin laporan pemeriksaan BPK ini menjadi pertimbangan dalam proses pemberian PMN," ujarnya.

Penekanan untuk diberikannya perhatian khusus itu karena BPK ingin memberikan rekomendasi mengenai ruang gerak BUMN tersebut dalam menjalankan usahanya. Kemudian, dalam implementasinya, BPK mengingatkan, pengelolaan keuangan negara di BUMN tersebut harus dapat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Misalnya, kata dia, dari segi segi ketaatan transaksi keuangan dan alokasi untuk ekspansi bisnis BUMN tersebut. "Ini dapat menjadi kekhawatiran khusus yg harus dicermati pemerintah dan DPR," terang Achsanul.

Laporan pemeriksaan dari BPK ini juga, menurut dia, harus menjadi pertimbangan pemerintah dan DPR untuk menentukan besaran PMN kepada BUMN. "Apakah pengelolaan PMN kali ini baik dan efektif. Soalnya ini akan jadi PMN yang terbanyak," ujar dia.

Dalam rekomendasinya kepada pemerintah dan DPR, BPK juga menyebut mekanisme konversi hak penerimaan negara dari dividen tahun sebelumnya menjadi PMN seperti yang dilakukan PT Karakatau Steel, dapat diikui BUMN lain.

Tiga kategori

Secara umum, menurut Achsanul, BPK memandang positif PMN yang diberikan ke BUMN-BUMN, dengan catatan PMN itu untuk melipatgandakan kontribusi BUMN ke kesejahteraan rakyat. BPK juga memandang positif jika PMN tersebut diberikan untuk mengembangkan sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah seperti pertanian, energi dan maritim.

Achsanul juga menjelaskan agar BUMN dibagi menjadi tiga kategori. Pembagian itu perlu untuk mempermudahpemeriksaan keuangan BUMN.

BPK mengusulkan BUMN dikategorisasi menjadi BUMN Komersil, BUMNPublic Service Obligation(PSO) dan BUMN Strategis. Untuk BUMN Komersil, negara diperbolehkan menagih dividen sebanyak-banyaknya dari BUMN. BUMN jenis ini bersifat komersil dan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta.

BUMN PSO adalah BUMN yang memang didirikan oleh pemerintah untuk menjalankan program-program pemerintah sebagai bagian dari agen pembangunan. BUMN PSO ini tidak diharuskan untukmemberikan dividenkepada negara. Tetapi, kategori BUMN ini harus benar-benar mendapatkan perhatian pemerintah terkait pola kerja karena dalam praktek seringkali mengalami kerugian.

BUMN Strategis tidak dapat dimasuki oleh asing mengingat fungsinya yang strategis. Misalnya, BUMN pengadaan senjata atau industri pertahanan keamanan.

Dia menjelaskan BPK ingin mempermudah proses pemeriksaan keuangan BUMN. Selama ini proses pemeriksaan cenderung sama untuk semua jenis BUMN, dalam arti tidak ada penilaian khusus meskipun tugas setiap BUMN berbeda. Kesamaan perlakuan itu dinilai kurang pas. “Jangan sampai BUMN PSO dan BUMN komersil disandingkan, bisa kalah dia (BUMN PSO),” katanya.

Keberatan

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR, Fadel Muhammad, mengaku keberatan jika PMN diberikan kepada BUMN-BUMN yang memiliki kecukupan modal dan BUMN yang sudah berstatus perusahaan publik. Fadel mengusulkan agar PMN diberikan kepada BUMN-BUMN yang bergerak untuk mengembangkan usaha kecil milik rakyat, seperti PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Masing-masing Askrindo dan Jamkrindo diusulkan Fadel menerima PMN Rp1 triliun. Pemerintah dan DPR masih membahas pemberian PMN ini sebelum disahkan dalam APBN Perubahan 2015.

Adapun 35 BUMN yang diusulkan pemerintah mendapat PMN pada APBNP 2015 adalah PT Angkasa Pura II senilai Rp3 triliun, PT ASDP Rp1 triliun, PT Pelni sebesar Rp500 miliar, PT Djakarta Lloyd Rp350 miliar, PT Hutama Karya Rp3,6 triliun, Perum Perumnas Rp2 triliun, PT Waskita Karya (Persero) Tbk Rp3,5 triliun, PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rp1,4 triliun.

Selanjutnya, PTPN III Rp3,15 triliun, PTPN VII Rp17,5 miliar, PTPN IX Rp100 miliar, PTPN X Rp97,5 miliar, PTPN XI Rp65 miliar, PTPN XII Rp70 miliar, PT Permodalan Nasional Madani Rp1 triliun, PT Garam Rp300 miliar, PT RNI Rp280 miliar, Perum Bulog Rp3 triliun, PT Pertani Rp470 miliar.

Kemudian, PT Sang Hyang Seri Rp400 miliar, PT Perikanan Nusantara Rp200 miliar, Perum Perikanan Indonesia Rp300 miliar, PT Dirgantara Indonesia Rp400 miliar, PT Dok Perkapalan Surabaya Rp200 miliar, PT Dok Kodja Bahari Rp900 miliar.

Selain itu adalah PT Industri Kapal Indonesia Rp200 miliar, PT Antam (Persero) Tbk Rp7 triliun, PT Pindad Rp700 miliar, PT KAI Rp2,75 triliun, PT Perusahaan Pengelola Aset Rp2 triliun, PT Pengembangan Pariwisata Rp250 miliar, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp5,6 triliun, PT Pelindo IV Rp2 triliun, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp956 miliar, PT Bahana PUI Rp250 miliar. [ardi]

Related posts