Jakarta – Kalangan pengamat menilai target pertumbuhan ekonomi 5,7% dalam asumsi makro RAPBN 2015 masih cukup tinggi, mengingat posisi rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih tinggi yaitu 34,68% hingga triwulan III-2014. Ini tentu berpengaruh pada kebijakan pembangunan industri ke depan

NERACA

Pengamat ekonomi yang juga Kepala LP3E Kadin Prof Dr Didiek J Rachbini mengatakan, melihat kondisi yang ada, Indonesia perlu segera mempertajam orientasi kebijakan pembangunan industri, agar lebih searah dengan tantangan persaingan ke depan. Tanpa daya saing, potensi pasar Indonesia hanya akan dinikmati produk asing. Dengan jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah, Indonesia sangat membutuhkan keberadaan industri yang kuat, berdaya saing di pasar dalam negeri maupun global.

"Perlu kemudahan akses pembiayaan bagi industri (untuk permodalan revitalisasi permesinan/pabrik) meski tingkat bunga kredit kecil kemungkinan diperoleh di negara kompetitor,"ujarnya saat dihubungi Neraca, Selasa (27/1).

Menurut Didiek, perhatian perbankan domestik terhadap sektor industri tergolong minim sehinggga pembiayaan untuk revitalisasi permesinan/pabrik sangat sulit diperoleh. Padahal revitalisasi sangat penting dilakukan untuk meningkat daya saing karena banyak diantara industri nasional yang mesin-mesinnya sudah tua.

"Industri adalah kunci bagi peningkatan kualitas hidup bangsa, sekaligus kunci bagi ketahanan perekonomian nasional. Perlu kebijakan yang didukung seluruh pemangku kepentingan, untuk menempatkan pasar dalam negeri sebagai basis pengembangan industri dalam negeri,"jelasnya.

Karena itu, menurut Didiek,  dalam menghadapi diberlakukannya sistem perdagangan bebas pasar global (tidak hanya ACFTA), pemerintah diharapkan melihat masalah yang dihadapi industri nasional dalam sudut pandang yang lebih luas. Jangan hanya sekadar dengan langkah protektif, namun kita harus berpikir bahwa pertahanan paling baik adalah dengan kebijakan ofensif.

Dalam Roadmap Industri 2010-2015  disebutkan sejumlah rekomendasi tentang tindakan yang perlu ditempuh pemerintah bersama dunia usaha sebagai guideline. Ini diperlukan untuk menjaga dan menciptakan persaingan yang sehat, serta melakukan pengawasan lebih ketat terhadap peredaran barang di pasar domestik.

Namun, mereka sering kehilangan daya saing di pasar dalam negeri sendiri akibat iklim persaingan tidak sehat, baik akibat peredaran produk ilegal maupun karena tak adanya standarisasi produk. Produk domestik harus didorong agar dapat bersaing dengan barang impor. Untuk itu, program insentif industri harus terus dilanjutkan, seperti kebijakan pembatasan pelabuhan impor untuk produk/ komoditas tertentu.

Menurut dia, perlu terobosan percepatan proses dan penerapan standar nasional Indonesia (SNI), termasuk konsistensi pengawasan barang beredar. Produk industri yang menerapkan standar nasional Indonesia (SNI), dari sekitar 4.000 produk manufaktur yang beredar. Dari 84 SNI itu, hanya 39 produk yang telah diberlakukan SNI wajib dan sudah dinotifikasi ke WTO.

Terobosan percepatan implementasi harmonisasi tarif dan berbagai kebijakan fiskalpun diperlukan. Dalam hal ini, berbagai instrumen fiskal yang memungkinkan untuk menekan biaya produksi dan biaya usaha perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing produk industri nasional. Misalnya, fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) serta bea masuk (BM) bahan baku dan bahan baku penolong.

Pemerintah juga perlu memperkuat peran dan fungsi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI),  karena selama ini komite ini kurang optimal. Padahal, perannya sangat penting agar Indonesia bisa menerapkan bea masuk antidumping  (BMAD), guna membentengi pasar dari persaingan tidak sehat berupa dumping. Peran KADI kian penting karena sangat mungkin di tengah arus perdagangan bebas, banyak negara yang memberi insentif, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada industrinya, melalui berbagai kebijakan di dalam negerinya.

Alokasi Anggaran Terbatas

Pengamat ekonomi UI Aris Yunanto mengatakan, meski pemerintah telah menurunkan target pertumbuhan ekonomi dari 5,8% menjadi 5,7%, dia pesimistis pemerintah mampu mengejar target itu di tahun ini. “Untuk bisa mengejar pertumbuhan tinggi di tahun ini sulit, prediksi saya hanya bisa mencapai 5,3% dan paling tinggi di 5,6%, tidak sampai 5,7% sesuai dengan target pemerintah,” katanya.

Sulitnya pemerintah mengejar target itu dikarenakan bebera hal, diantaranya adalah alokasi anggaran dari penghematan subsidi untuk pembangunan infrastruktur efeknya belum bisa dirasakan tahun ini. Selain itu adanya penguatan daya saing produk nasional dengan adanya hillirisasi industr juga belum semuanya bisa terlihat tahun ini. Jadi memang tahun ini masih sulit untuk bisa mengejar pertumbuhan tinggi.  “Hasil dari program yang dijalankan pemerintah baru terlihat dipertengahan tahun 2016, atau bahkan tahun 2017,” ujarnya.

Tapi memang tidak salah pemerintah mengejar pembangunan infrastruktur, karena ini sebagai langkah penguatan dan dukungan agar industri bisa tumbuh lebih baik di tahun-tahun mendatang.  “Mencipatakan produk yang berdaya saing dan bernilai tambah harus menjadi langkah utama pemerintah untuk dapat mengejar pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ekonom senior bank asing Fauzi Ichsan mengatakan, pelemahan harga komoditas menjadi tantangan besar ekonomi domestik. Ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 5,2%, sehingga target pemerintah sebesar 5,7% dinilai terlalu optimistis.

"Apabila normalisasi kebijakan Amerika Serikat tidak jadi dilakukan, pertumbuhan ekonomi domestik bisa mencapai 5,5%.  Pulihnya perekonomian Amerika Serikat membuat negara itu berencana mengakhiri program stimulusnya dan menaikan suku bunga. Jika ini terjadi, maka akan ada potensi arus modal keluar dan penurunan nilai tukar rupiah yang dapat berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia,” kata dia.

Menurut dia, ruang fiskal pemerintah akan menjadi luas setelah adanya penghapusan subsidi BBm jenis premium. Penghematan dari penghapusan subsidi BBM mencapai nilai Rp150 triliun untuk dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur. Bahkan, bisa juga dialokasikan kepada pembangunan sektor manufaktur dalam rangka menciptakan daya saing ekspor di masa-masa mendatang.

"Setelah penghapusan BBM, kebijakan berikutnya itu sifatnya teknis. Lebih ke mikro, seperti persoalan perizinan, pembebasan lahan, pemangkasan birokrasi, dan lain-lain,” ujar Fauzi.

Menurut dia, akibat rapuhnya struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi sulit melampaui 6%. Angka pengangguran dan kemiskinan sulit diturunkan. Kesenjangan ekonomi semakin lebar dan ketimpangan antarwilayah makin tinggi.  

“Oleh karena itu, para pengusaha sangat berharap insentif dengan pembangunan infrastuktur fisik, antara lain pelabuhan, jalan raya, bandara, dan pembangkit listrik. Jika itu bisa dilakukan, biaya produksi manufaktur bisa ditekan karena tarif transportasi menjadi murah, sehingga otomatis menjadi insentif bagi pengusaha,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan di tengah prestasi ekonomi Indonesia di mata dunia, jurang ketimpangan di dalam masyarakat justru semakin lebar.“Ketimpangan di Indonesia mengalami tren peningkatan yang sangat cepat dan sistemik. Ada kecenderungan kelompok kaya menikmati pertumbuhan ekonomi secara disproporsional,” ungkap Fauzi.

Pengamat ekonomi Fadhil Hasan menyebutkan salah satu cara untuk untuk meningkatkan daya saing adalah dengan menerapkan hilirisasi industri. Karena, kata dia, dengan hilirisasi akan menciptakan nilai tambah bagi produk-produk Indonesia yang selama ini masih mengandalkan sumber daya alam. “Hilirisasi untuk industri itu faktir utamanya. Terlebih dengan Indonesia yang akan menghadapi pasar bebas ASEAN,” katanya.

Menurut dia, saat ini daya saing Indonesia masih berada di bawah negara-negara ASEAN. Berdasarkan data World Bank 2014, Indonesia berada di peringkat 120 dari 189 negara, jauh dibandingkan Singapura yang menempati peringkat pertama, Malaysia di peringkat 16 dan Thailand di peringkat 18. “Selain meningkatkan nilai tambah hilirisasi dapat memperbaiki kinerja neraca perdagangan dan kontributor bagi stabilitas nilai tukar. Hilirisasi juga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Tanah Air,” ujarnya.  bari/iwan/agus/mohar