NERACA

Jakarta – Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dimana bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun ironisnya, banyak perusahaan tambang asing yang beroperasi di Indonesia belum memberikan dampak terhadap kemakmuran rakyat dan keuntungan bagi negara. Hal inilah yang dilakoni PT Freeport Indonesia selama 1992 hingga 2013 hanya menyumbangkan kontribusi kepada pemerintah Indonesia sebesar US$15,23 miliar.

Presiden Direktut Freeport, Maroef Sjamsoeddin menuturkan keuntungan langsung tersebut terdiri dari pajak, royalti, dividen, biaya, dan dukungan langsung lainnya,”Perhitungan dari 1992-2013, nilainya US$15,2 miliar kepada penerimaan negara dalam bentuk pajak royalti, dividen, dan pungutan lain,” ujarnya di Jakarta, Selasa (27/1).

Lebih lanjut Maroef menjelaskan, sepanjang periode sama, dividen yang diterima induk Freeport yakni Freeport McMoran sebesar US$ 10,8 miliar. Adapun saham McMoran di Freeport Indonesia sebesar 80,64%. Dari dokumen resmi Freeport, Freeport tidak menyetorkan dividen kepada pemerintah dari tahun 2012, 2013 dan 2014 ini. Total dividen yang diterima pemerintah dari Freeport sejak 1992-2011 sebesar US$ 1,287 miliar. Adapun saham pemerintah di Freeport sekitar 9%.

Minimnya kontribusi Freeport terhadap negara, menjadi pil pahit bagi pemerintah yang terus memperpanjang kontraknya. Maka karena itu,  anggota Komisi VII DPR-RI Satya Wira Yudha menilai sebaiknya saham PT Freeport Indonesia diambil alih oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), daripada lewat Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Satya menjelaskan, alasannya, jika diambil alih oleh BUMN maka pemerintah lebih bisa terlibat dalam aktivitas korporasi. Selain itu, pemerintah juga bisa menempatkan wakilnya sebagai direksi dalam Freeport,”Sehingga peranan negara yang diwakili BUMN menjadi lebih terasa lagi,” kata Satya.

Sejauh ini, belum ada pembahasan soal pengambilalihan saham Freeport di rapat badan anggaran. Satya menjelaskan, jika divestasi Freeport akan diambil alih BUMN, maka prosesnya Menteri ESDM akan melaporkan bahwa akan ada BUMN yang ditugasi untuk menjadi pemegang hak divestasi,”Kan dia bisa menugaskan Antam, atau BUMN lain untuk mengambil alih saham itu. Makanya kita minta Menteri ESDM untuk menyiapkan. Pada kasus Newmont itu kan sama, tapi waktu itu BUMN bilang tidak punya uang (karena tidak ada persiapan),” tandas Satya.

Sebagai informasi, saat ini pemilikan saham pemerintah di Freeport sekitar 9%. Untuk mencapai divestasi 30%, Freeport menurut rencana akan melepas saham sekitar 10,64% dan ditawarkan pada Oktober 2015. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM R Sukhyar pernah bilang, pemerintah berminat membeli saham yang akan dilepas Freeport, yang akan ditawarkan perdana pada Oktober 2015.

Saat ini, pemerintah masih takluk terhadap Freeport dengan terus memperpanjang kontrak eksplorasi tambangnya di wilayah Grasberg, Papua pasca habis 2021. Namun hal tersebut dibantah langsung R Sukhyar, sejauh ini belum ada pernyataan dari pemerintah terkait hal tersebut.

Dia menjelaskan, amandemen kontrak karya belum selesai. Oleh sebab itu, dalam enam bulan ke depan, pemerintah bersama Freeport akan menyelesaikan poin-poin yang tertunda dan menyepakati poin-poin tambahan yang diajukan pemerintah,”Makanya kita perpanjang (nota kesepahaman atau MoU). Memang, ini tidak bisa dilepaskan dengan pembangunan smelter karena dalam MoU pertama itu kewajiban pembangunan smelter harus menunjukkan perkembangan,”paparnya.

Sukhyar menuturkan, perkembangan pembangunan smelter itu pun akan menjadi indikator bagi pemerintah untuk memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat. "Kalau dia tidak ada kemajuan, maka tidak bisa ada ekspor konsentrat," ujar Sukhyar.

Sukhyar menambahkan, hasil dari pembahasan amandemen selama enam bulan mendatang inilah yang akan mengungkapkan apakah izin operasi Freeport bakal diperpanjang sampai 2031 atau tidak. Menurutnya, keputusan pemerintah terkait perpanjangan izin operasi Freeport tergantung kemajuan amandemen kontrak. bani