Oleh: Imaduddin Abdullah

 Peneliti Indef

Terhitung sejak 19 Januari 2015, pemerintah kembali menurunkan harga BBM jenis premium menjadi Rp 6.600 per liter dan solar menjadi Rp 6.400. Penurunan harga BBM ini merupakan yang kedua kalinya dalam satu bulan terakhir. Turunnya harga BBM adalah sebuah konsekuensi dari kebijakan pemerintah untuk menetapkan subsidi BBM tetap dalam APBN. Artinya, harga BBM di tanah air akan mengikuti harga minyak dunia agar belanja subsidi BBM dalam APBN selama 1 tahun hanya sekitar Rp 50 triliun.

Kebijakan tersebut pada satu sisi membuat APBN kita menjadi lebih sehat. Pemerintah memiliki kepastian bahwa subisidi BBM akan tetap selama Rp 50 triliun walaupun harga minyak dunia mengalami fluktuasi. Sehingga ke depan, kita tidak akan lagi mendengar istilah “APBN jebol” atau “APBN berdarah-darah”. Lebih dari itu, kebijakan subsidi tetap ini memangkas anggaran subsidi BBM dari sebesar Rp 276 triliun menjadi hanya Rp 50 triliun. Hal ini membuat ruang fiskal dalam APBN kita menjadi lebih besar dan dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang memiliki multiplier effect yang jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja subsidi BBM.

Namun di sisi lain,  kebijakan ini hanya akan menambah masalah di masyarakat. Memang masyarakat secara langsung dapat mendapatkan manfaat dari penurunan harga BBM dimana mereka memiliki dana lebihyang dapat dibelanjakan untuk kebutuhan pokok lainnya. Akan tetapi, kebijakan ini tidak akan membuat barang-barang pokok lain juga ikut turun seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Jika barang-barang pokok lainnya tidak turun malah justru naik, kelebihan dana yang dimiliki oleh masyarakat dari turunnya harga BBM tidak akan memberikan pengaruh besar.

Hingga saat ini, pemerintah masih menunggu harga barang-barang pokok turun mengikuti harga BBM. Hal ini menunjukkan pemerintah naif dan menutup mata atas pengalaman pemerintah di periode sebelumnya yang juga membuat kebijakan penurunan BBM di tahun 2009 namun tidak diikuti oleh penurunan harga. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada fenomena kekauan harga di Indonesia dimana harga barang-barang pokok sangat elastis terhadap kenaikan harga BBM namun tidak elastis ketika harga BBM turun.

Fenomena kekakuan harga disebabkan tidak sempurnanya pasar di Indonesia dimana interaksi permintaan dan pasokan tidak bersaing secara sempurna. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekauan ini terjadi. Faktor paling utama adalah adanya aktor yang memiliki kekuatan yang lebih dominan yang mengendalika harga. Aktor tersebut bersifat sebagai pembentuk harga (price maker) dan konsumen hanya menerima harga yang dibentuk oleh aktor tersebut tanpa memiliki pilihan yang lain. Jika pasar bersaing secara sempurna dimana tidak ada satu kekuatan yang dapat menentukan harga, maka konsumen memiliki pilihan berdasarkan harga dan kualitas barang. Jika ada satu produsen menjual barang denga harga yang lebih mahal, konsumen akan memilih produsen lain.

Melihat adanya fenomena kekakuan harga, pemerintah harus memikirkan kembali skema subsidi BBM yang paling baik. Pemerintah harus sadar bahwa struktur pasar di Indonesia tidak sempurna sehingga barang akan cenderung naik ketika harga BBM naik tetapi tidak turun ketika harga BBM turun. Pemerintah juga mesti sadar bahwa masyarakat dengan pendapatan rendah adalah kelompok yang paling rentan dalam kebijakan ini. Segala instabilitas harga bahan pokok akan memukul kelompok masyarakat tersebut.