Pemerintah Harus Bangun Jargas Rumah Tangga - Perkecil Impor LPG

NERACA

Jakarta – Guna memenuhi kebutuhan gas elpiji di dalam negeri, Pertamina masih mengandalkan bahan impor. Pasalnya produksi gas elpiji di Indonesia hanya 2,5 juta ton sementara kebutuhannya 6,11 juta ton. Artinya hampir 60% atau sebesar 3,61 juta ton gas elpiji masih mengandalkan impor. Disisi lain, Anggota DPR Komisi VIII Kurtubi melihat bahwa Indonesia bisa mengembangkan jaringan gas rumah tangga dan bisa lepas dari impor elpiji yang terus mengalami peningkatan seiring dengan konsumsi yang meningkat.

Kurtubi mengatakan sejak pemerintah melakukan konversi dari minyak tanah ke elpiji maka secara tidak langsung elpiji menjadi salah satu keperluan rumah tangga yang harus dipenuhi. Namun sangat disayangkan bahwa pemerintah masih mengandalkan impor. “Untuk jangka panjang jaringan gas (jargas) rumah tangga memang wajib dibangun. Jangan lagi kita impor LPG,” ujar Kurtubi di Jakarta, Selasa (27/1).

Menurut dia, saat ini Indonesia menyimpan gas alam yang cukup banyak dan produksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan gas baik pemerintah dan swasta juga terus meningkat. Akan tetapi, kata dia, pasokan gas dan produksi yang besar itu tidak dimanfaatkaan dengan baik dan lebih banyak diekspor. “Seharusnya kami memakai produksi gas dalam negeri yang memang kami produksi di sini, bukannya malah mengimpor LPG,” jelas dia.

Ia lantas memberi apresiasi kepada pemerintah yang telah merencanakan pembangunan jaringan gas bagi 1 juta rumah tangga tahun 2019, meski ada kekhawatiran rencana tak berjalan mengingat minimnya perhatian pemerintah. “Infrastruktur jaringan gas kota harus serius dibangun. Pemerintah bisa menugaskan perusahaan plat merahnya untuk membangun jaringan gas ini,” papar dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan akan kembali meneruskan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga yang telah dilakukan sejak 2009. Tahun ini, pembangunan jaringan gas akan dilakukan sebanyak 8 ribu sambungan rumah yaitu sebanyak 4 ribu sambungan di Balikpapan dan 4 ribu sambungan di Lhoksukon (Aceh). Angka ini lebih rendah dibandingkan jumlah sambungan jaringan gas yang dibuat pemerintah pada tahun lalu sebanyak 16.953 sambungan rumah.

Tahun lalu pemerintah membangun jaringan gas sebanyak 16.953 sambungan rumah, yaitu di Bekasi sebanyak 3.949, Bulungan 3.300, Lhokseumawe 3.997, Sidoardjo 1.707, dan Semarang 4 ribu sambungan rumah. Demikian pernyataan resmi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dikutip dari situs resminya. Tambahan 8 ribu sambungan rumah yang dialiri jaringan gas bumi tahun ini, menjadikan total rumah yang sudah disediakan sumber energinya untuk memasak oleh pemerintah menjadi 80.511 unit.

Terkait pembangunan jargas ini, Pemerintah telah menyusun roadmap hingga tahun 2019. Untuk tahun 2016, jargas rencananya akan dibangun di Cilegon dan Pekanbaru sebanyak 8 ribu sambungan rumah. Dilanjutkan pada 2017, akan dilaksanakan di Kutai Kartanegara dan Musi Banyuasin sebanyak 8 ribu sambungan. “Kemudian di pembangunan Batam dan Muara Enim akan dilakukan tahun 2018 sebanyak 8 ribu sambungan dan terakhir 2019 sebanyak 8 ribu sambungan di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro.” demikian peryataan tersebut.

Pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga merupakan upaya Pemerintah meningkatkan sumber daya lokal demi mencapai ketahanan energi serta memberikan energi yang murah dan bersih bagi masyarakat. Pembangunan jaringan gas juga bertujuan mengurangi ketergantungan impor elpiji yang jumlahnya cukup besar. Setiap tahunnya, kebutuhan elpiji Indonesia mencapai 4,5 juta ton. Sedangkan hasil produksi kilang dalam negeri hanya 2,5 juta ton. Ini berarti hampir 50 persen kebutuhan elpiji harus diimpor.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membenarkan bahwa, pemerintah akan segera membangun infrastruktur jaringan pipa gas untuk rumah tangga hingga apartemen. “Itu bagian dari yang harus diselesaikan, saya lagi detailkan rencana. Ada beberapa yang sudah jalan, kita tinggal lanjutkan,” ucap Sudirman.

Agar tidak menghambat dalam hal pembangunan infrastruktur jaringan pipa gas, dirinya akan menunjuk PT PGN (Persero) maupun PT Pertamina (Persero) untuk membangunnya. Pembangunan ini sudah memiliki anggaran sendiri dari tersedianya ruang fiskal sekira Rp230 triliun dalam APBN-P 2015.

Related posts