NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menegaskan posisi utang luar negeri alias foreign debt masih aman dan tak perlu dikhawatirkan. Kemungkinan gagal bayar terhadap utang ini, baik pemerintah maupun  swasta sangat jauh. "Posisi utang luar negeri atau foreign debt kita, baik pemerintah dan swasta, so far masih prudent," kata Peneliti Utama Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Suhaedi di Jakarta, Selasa (13/9)

Suhaedi mengakui BI melihat secara detail perusahaan-perusahaan yang mempunyai utang luar negeri memang cenderung meningkat. Tetapi masih dalam tahapan yang tak merisaukan. "Dari 320 perusahaan go public kira-kira memiliki pinjaman U$ 8 miliar. Dari kinerja keuangannya dengan provitability, liquidity, interest coverage ratio, dan juga melalui perhitungan probability of default, kita lihat kemungkinan potensi default itu menunjukkan kondisi yang belum mengkhawatirkan," tambahnya.

Menurut Suhaedi, pengalaman penting dari posisi utang luar negeri adalah saat terjadinya krisis moneter 1997/1998. Sehingga memang perlu diwaspadai soal pinjaman ini. "Ini memberi pelajaran bahwa kehati-hatian lebih diutamakan dalam pinjaman. Apabila tercermin dalam perilaku utang luar negeri perusahaan-perusahaan yang sudah go public, maka mudah-mudahan kegagalan perusahaan yang berdampak gagal bayar bisa ditangani dengan lebih baik," ujarnya

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), derasnya investor asing masuk ke sektor keuangan Indonesia ini juga disebabkan pasca kekhawatiran krisis di AS.  Investor asing ini menyerbu surat utang negara (SUN) hingga mencapai Rp 3,85 triliun masuk dalam 9 hari.

Dalam data DJPU) itu disebutkan jumlah kepemilikan investor asing pada surat utang pemerintah hingga 9 September 2011 mencapai Rp 251,23 triliun, naik dari akhir Agustus 2011 yang sebesar Rp 247,38 triliun. Jumlah ini mewakili 35,7% dari keseluruhan SUN yang diterbitkan pemerintah. Total surat utang negara (SUN) yang diperdagangkan hingga 9 September 2011 mencapai Rp 703,98 triliun. Porsi terbesar saat ini dipegang oleh investor asing.

Kemudian perbankan memiliki SUN sebesar Rp 223,15 triliun. Bank Indonesia (BI) memiliki SUN sebesar Rp 3,44 triliun. Lalu industri reksa dana memiliki SUN sebesar Rp 48,49 triliun, industri asuransi Rp 93,28 triliun, industri dana pensiun Rp 35,79 triliun, industri sekuritas Rp 90 miliar, dan lain-lain Rp 48,51 triliun.

Sebelumnya, dalam bulan Agustus 2011, pemerintah kembali menggenjot pengumpulan dana lewat penerbitan surat utang untuk menutup defisit anggaran APBN 2011. Hari ini pemerintah menjual surat utang Rp 9,4 triliun, melewati target yang ditetapkan Rp 7 triliun.  Lelang 6 seri surat utang negara dalam mata uang rupiah dilakukan pada 16 Agustus 2011. Total penawaran mencapai Rp 22,413 triliun. Pemerintah menyerap Rp 9,4 triliun

Adapun hasil lelang 5 seri surat utang negara (SUN) tersebut antara lain, SPN03111118, penawaran yang masuk Rp 4,771 triliun. Pemerintah menyerap Rp 1,3 triliun. Jatuh tempo 18 November 2011, SPN12120818, penawaran yang masuk Rp 5,581 triliun. Pemerintah menyerap Rp 1,8 triliun. Jatuh tempo 18 Agustus 2012, FR0055, penawaran yang masuk Rp 2,56 triliun. Pemerintah menyerap Rp 850 miliar. Jatuh tempo 15 September 2016, FR0053, penawaran yang masuk Rp 2,788 triliun. Pemerintah menyerap Rp 1,45 triliun. Jatuh tempo 15 Juli 2021, FR0058, penawaran yang masuk Rp 6,712 triliun. Pemerintah menyerap Rp 4 triliun. Jatuh tempo 15 Juni 2032. **cahyo