Jakarta – Kalangan pengamat menilai ekonomi Indonesia sekarang menghadapi situasi overdemand. Konsumsi domestik tumbuh jauh lebih cepat seiring dengan meningkatnya kelas menengah, ketimbang dengan pertumbuhan output produksi dalam negeri. Karena itu, saatnya pemerintah lebih memperhatikan proyek pembangunan yang bersifat padat karya, berorientasi ekspor, untuk mengurangi pengangguran dan menekan laju inflasi.

NERACA

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang tetap kondusif. Diantaranya adalah pembenahan birokrasi dan kepastian hukum. “Sistem birokrasi yang ruwet itu yang menghambat dunia usaha dan sangat mengganggu. Namun perlu diapresiasi pemerintah menerapkan izin satu pintu. Ya mudah-mudahan saja itu berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya kepada Neraca, Senin (26/1).

Dia  juga berharap pemerintah bisa mengerti keadaan dunia usaha yang sedang terimbas negatif dari banyaknya kebijakan pemerintah yang membuat dunia usaha semakin tercekik diantaranya kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga elpiji, kenaikan upah buruh, dan ongkos logistik yang cukup mahal. “Kalau bisa pemerintah membuat kebijakan yang friendly buat dunia usaha. Karena ketika dunia usaha merasa nyaman maka akan semakin banyak dan terciptanya pengusaha-pengusaha baru,” ucapnya. 

Lebih jauh lagi, Hariyadi mengatakan dengan ruang fiskal yang cukup besar bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dalam membangun infrastruktur. Pasalnya, banyak investor yang tertarik menanamkan modal dan investasi di Indonesia namun karena masalah infrastruktur yang kurang memadai, banyak diantara investor yang mengundurkan diri. “Infrastruktur harus digenjot terlebih dahulu karena ketika infrastruktur memadai maka secara otomatis investasi akan meningkat,” jelasnya.

Menurut dia, investasi pada 2015 tidak hanya didominasi perusahaan padat modal, melainkan juga padat karya. Pasalnya, penyediaan lapangan kerja sangat penting. Pada saat yang sama dia berharap pemerintah daerah (pemda) bisa bekerja sama dan memiliki kesamaan visi dengan pemerintah pusat. “Pemda ini kadang bikin kacau, jalan pikiran mereka beda dengan pemerintah pusat. Selalu mengambil posisi populis sehingga perusahaan dirugikan oleh kebijakan pemda. Mestinya pemda memberi sinyal positif,” ujarnya.

Guru besar ekonomi UGM Prof Dr Sri Adiningsih mengatakan, untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif, maka meningkatkan investasi di berbagai sektor menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sehingga harus terus didorong. Peningkatan investasi merupakan salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi yang paling prospektif pada saat ini selain konsumsi dan nilai ekspor.

"Pertumbuhan investasi yang perlu terus didorong bukan hanya berkaitan dengan penanaman modal dalam negeri maupun modal asing saja, akan tetapi juga yang menyangkut belanja modal. Dengan peningkatan investasi tersebut akan mampu mendorong penyerapan tenaga kerja baru sehingga pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam APBN 2015 bisa lebih mudah tercapai," ujarnya.

Daya Beli
Menurut dia, tingginya nilai investasi tersebut juga bergantung kepada kebijakan pemerintah yang pro investor yaitu diantaranya yang berkaitan dengan kemudahan perizinan usaha melalui penataan birokrasi yang lebih efisien. Pembangunan infrastruktur juga diperlukan agar dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Peningkatan kinerja investasi, dapat didukung dengan mempermudah perizinan dengan menggencarkan pelayanan satu pintu (one stop service).  Selain itu, dunia usaha sebagai sektor penggerak perekonomian, juga perlu mendapatkan dukungan khusus baik fiskal maupun nonfiskal," ujar Adiningsih.

Dia pun menjelaskan akibat kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu memang sangat berdampak bagi masyarakat, terutama kelompok miskin dengan berkurangnya daya beli akibat inflasi, terutama angkutan umum dan pangan. Oleh Karena itu, untuk mengatasi turunnya daya beli masyarakat miskin, pemerintah memberikan anggaran yang cukup melindungi perlindungan masyarakat miskin melalui kompensasi.

“Jika kita bisa menjaga daya beli masyarakat miskin maka inflasi bisa ditekan. Kemudian pemerintah harus menjaga agar tidak terjadi kenaikan jumlah masyarakat miskin berikutnya dengan menjaga inflasi di batas 10%,” ujarnya.

Adiningsih juga menambahkan dalam menjaga keseimbangan antara investasi di bidang infrastruktur dan menjaga kecukupan konsumsi domestik, maka pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur nasional juga perlu diimbangi penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sektor ini sangat berjasa dalam menjaga dan meningkatkan konsumsi domestik. Antara investasi di bidang infrastruktur dan menjaga kecukupan konsumsi domestik perlu terus dijaga keseimbangannya.

"Semangat dan prioritas program kerja pemerintah saat ini yang mengedepankan pembangunan infrastruktur dasar perlu terus diimbangi dengan upaya menjaga konsumsi nasional dan daya beli masyarakat," tandas dia.

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan, untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif dan menjaga daya beli masyarakat, hingga stimulus fiskal mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8% pada 2015 ada beberapa cara, salah satunya dengan menjaga tingkat inflasi.

"Itu adalah penting guna memelihara daya beli masyarakat," ujarnya.

Dalam rangka meningkatkan investasi, Rizal menyatakan bahwa efiensi birokrasi perlu dilakukan."Investasi akan ada dan berkembang jika birokrasi disederhanakan dan dipermudah. Semua elemen masyarakat harus mendukung," jelas Rizal.

‎Dalam lima tahun ke depan untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, menurut dia, pertahanan dan keamanan menjadi syarat utama pembangunan dan pengembangan investasi. Sebab ketika jaminan keamanan bisa diberikan oleh negara, investasi bisa direalisasikan dan pembangunan berlanjut.

Lebih lanjut Rizal menekankan pentingnya mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, hal itu harus dikembangkan disesuaikan dengan potensi kearifan dan budaya setempat.

Pengamat ekonomi UI Eugenia Mardanugraha mengatakan, langkah pemerintah yang harus dilakukan guna menciptakan iklim yang konsudif tentu bagaimana pemerintah mampu menciptakan cost produksi dunia usaha menjadi rendah sehingga produk dalam negeri lebih kompetitif. "Selama ini masalah utama dunia usaha di Indonesia adalah tingginya biaya produksi. Jika pemerintah ingin menciptakan iklim usaha yang kondusif maka bagaimana agar produksi usaha dalam negeri lebih murah," ujarnya.

Upaya untuk dapat menekan itu, salah satunya adalah dengan dukungan infrastruktur yang menunjang. Selain itu juga, biaya-biaya seperti tarif listrik, pajak yang tidak terlalu tinggi, disamping itu juga banyak insentif-insentif untuk dunia usaha. "Peran serta pemerintah seperti infrastruktur pendukung dunia usaha masih minim, jika ingin menciptakan dunia usaha yang lebih baik dukungannya harus lebih," ujarnya.

Karena jika pertumbuhan dunia usaha meningkat maka dampaknya akan meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat banyak. Dengan begitu nantinya, mampu mengejar pertumbuhan tinggi. "Jika ingin mengejar pertumbuhan tinggi maka perlu ditopang dengan tingkat konsumsi masyarakat, konsumsi tinggi bisa terjadi jika pendapatan masyarakat tinggi," kata dia.

Namun begitu dirinya pesimis tahun ini pemerintah mampu mengejar pertumbuhan sebesar 5,8% sesuai dengan target APBN, dia memproyeksikan pertumbuhan tahun ini di kisaran 5,2%  dengan inflasi sekitar 8%.  "Untuk mengejar itu semua tidak bisa instan, belum bisa dikejar tahun ini, paling bisa berjalan pada 2016," ujarnya. iwan/agus/mohar/bari