Ironi memang dalam sistem logistik nasional kita. Ini tercermin pada biaya angkut dari luar negeri lebih murah ketimbang antarpulau. Bayangkan, biaya angkut jeruk impor jauh lebih murah ketimbang jeruk Medan atau Pontianak. Begitu juga ongkos angkut ternak asal NTT atau NTB lebih mahal ketimbang biaya impor ternak dari Australia.

Itu karena disebabkan tingginya biaya logistik di negeri ini. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat statistik yang menunjukan biaya logistik di Indonesia termasuk yang tertinggi di ASEAN yakni sebesar 25%--30% dari produk domestik bruto (PDB), sehingga membuat kesenjangan harga yang tidak wajar. Padahal, semestinya dengan kondisi geografis Indonesia, idealnya biaya logistik itu tidak melebihi 15% dari biaya produksi.

Saat ini, rata-rata biaya logistik nasional mencapai 17% dari biaya produksi atau sekitar 27% dari PDB. Angka itu tergolong paling boros dibanding biaya logistik di Malaysia yang hanya 8%,  Singapura (6%), dan Filipina (7%) dari total biaya produksi. Sistem logistik yang buruk membuat indeks kinerja logistik (logistic performance index) Indonesia sekarang berada di peringkat 59 dari 155 negara yang disurvei oleh Bank Dunia. Seiring dengan itu, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia tahun 2013 hanya berada di urutan ke 61 dari 144 negara versi World Economic Forum.

Jelas, pemerintah harus segera membenahi sistem logistik, terutama membenahi jaringan jalan yang hancur lebur di jalur-jalur utama. Perlu ada semacam program supercepat (crash program) untuk memperbaiki jalan yang rusak. Jangan sampai menunggu anggaran cair yang biasanya baru turun pada kuartal III atau IV. Bahkan bila perlu pemerintah merealokasi sebagian anggaran untuk membiayai perbaikan jalan.

Peristiwa banjir besar berkepanjangan telah merusak jaringan infrastruktur, khususnya jalan, yang menjadi jantung bagi transportasi logistik nasional. Kerusakan parah jalan terjadi di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa, pada jalur Cikampek-Semarang serta Semarang-Surabaya. Kementerian PU menemukan sekitar 3.000 titik kerusakan yang cukup parah di jalur tersebut.

Berdasarkan data Kadin Indonesia, kerusakan jalur logistik membuat total kerugian yang diderita pengusaha mencapai Rp 300 miliar per hari, bahkan Kadin mensinyalir 40% dari jalur logistik nasional telah rusak.

Menghadapi kondisi demikian, negara tidak boleh diam. Apalagi adanya liberalisasi jasa logistik  ASEAN pada tahun ini, maka jangan heran jka nanti ada jasa angkutan truk dari Vietnam bisa dengan mudah masuk ke Bojonegoro. Untuk menangkal persaingan tersebut, daya saing industri logistik harus dibenahi, khususnya kualitas SDM dan infrastruktur.

Bagaimanapun, liberalisasi logistik ini meliputi liberalisasi di bidang kargo, pergudangan, agen transportasi, jasa kurir, dan jasa pengepakan barang. Jadi, Indonesia sekarang adalah pasar empuk bagi industri logistik, karena tipikal negara kepulauan dengan luas daratan memadai membuat kebutuhan logistik sangat tinggi.

Bagaimanapun, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah mulai mengendus dugaan kartel biaya logistik di negeri ini, yang membuat harga barang-barang kini sulit turun. Ada baiknya pemerintah segera menerapkan agenda sistem logistik nasional, yang menargetkan penurunan logistik hingga 50% pada 2015. Sebab saat ini biaya produksi yang berada di angka 14,08% cukup menjadi penghambat laju pertumbuhan perekonomian.

Infrastruktur yang bagus akan memperlancar distribusi logistik. Dengan demikian, ekonomi biaya tinggi akibat gangguan logistik bisa diminimalisasi. Apalagi pengusaha selama ini sudah dibebani biaya tinggi yang bersumber dari berbagai hal, seperti pengurusan izin yang berbelit dan pelayanan birokrasi yang tak kunjung membaik, pungutan liar, dan banyaknya peraturan daerah yang tumpang-tindih dengan pusat.

Pemerintah jangan membiarkan biaya logistik terus melambung tinggi, yang membuat pusing pengusaha. Selain memperlemah daya saing, harga produk semakin mahal, yang pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Ujung-ujungnya laju inflasi bakal melambung, dan itu dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.