Subsidi BBM ke Nelayan Kurang Produktif?

NERACA

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai dana subsidi BBM bagi kapal nelayan merupakan hal yang kurang produktif sehingga lebih baik dana tersebut dialihkan ke hal lainnya yang dinilai produktif. "Saya lebih memilih subsidi BBM dialihkan untuk subsidi alat tangkap dan bibit yang merupakan hal-hal yang lebih produktif," kata Susi Pudjiastuti dalam rapat kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (26/1).

Menurutnya, harga solar bersubsidi dengan solar yang tidak bersubsidi saat ini sudah tidak jauh berbeda dan hanya selisih sekitar Rp1.000 per liter. Dan menurutnya bisa saja pada masa mendatang tingkat harga keduanya akan sama karena harga minyak dunia terus berubah. Mengingat, penentuan harga BBM bersubsidi membutuhkan koordinasi misalnya dengan DPR RI.

Susi juga mengingatkan bahwa keberadaan Solar Pack Dealer untuk Nelayan (SPDN) juga kerap tidak ada dan tidak sampai ke beragam wilayah terpencil.

Namun begitu, Anggota Komisi IV DPR Ono Surono menilai bila ada pelaku penyimpangan BBM bersubsidi dalam sektor kelautan dan perikanan, maka hal tersebut bukanlah dari nelayan. "Kalau kita dengar selama ini, ada keterlibatan oknum, dan keliru pula bila disebutkan bahwa jatah BBM untuk nelayan kecil diambil oleh nelayan besar,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto menegaskan nelayan tidak hanya membutuhkan adanya pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah, namun juga ketersediaannya. Tanpa ketersediaan, harga bahan bakar yang semula murah karena subsidi, akan kembali ke harga pasar. "Nelayan masih butuh. BBM tetap BBM subsidi, tapi plus ketersediaan," ujarnya.

Yugi tidak menampik adanya mafia di bidang distribusi BBM. Namun, dia tetap mengharapkan ketersediaan BBM bersubsidi terus terjaga lantaran saat ini, di tengah kelancaran informasi, masyarakat bisa ikut mengawasi penyalurannya. 

"Kita tahu mafianya segala macam. Tapi kita harapkan ketersediaan dan subsidi. Tiap kasus berbeda. Contohnya, teman di Pulau Seram, dia membudidayakan udang dan membutuhkan solar. Harga solar mencapai Rp12.000. Saya rasa tidak sulit mengawal, mengontrol dan semua ikut mengawasi, jadi kelihatan masalahnya di mana," kata Yugi. 

Kebutuhan bahan bakar bagi nelayan pun tidak terbatas pada sarana transportasi. BBM, khususnya solar, juga diperlukan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Tanpa listrik, hasil tangkapan ikan para nelayan rentan rusak dalam waktu cepat. 

Sedangkan menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gellwynn Jusuf menambahkan, pemerintah memiliki program  'smartcard' untuk meng-input data seluruh nelayan yang layak mendapatkan BBM bersubsidi. Namun sayang, pemerintah daerah sepertinya kurang merespon. “Kami keluarkan program 'smartcard' untuk bisa dilakukan pendataan,” kata Gellwynn.

Karena kartu ini, lanjut dia, berfungsi sebagai penanda bagi nelayan untuk bisa mendapatkan bantuan termasuk BBM bersubsidi jikan nantinya ada kebijakan baru.

Mengingat biaya yang dikeluarkan untuk BBM mengambil porsi 70% dari total biaya melaut. “ Maka dari itu, BBM sangat penting buat nelayan, terutama nelayan kecil yang permodalannya terbatas,” imbuhnya. Mengingat besar nelayan Indonesia masih nelayan tradisional dengan modal terbatas. Karena itu jika tidak mendapatkan BBM bersubsidi, bisa dipastikan mereka bakal kehilangan mata pencaharianya di laut

"Jika nelayan kecil tidak mendapatkan BBM subsidi merekalah yang paling menderita,” tandasnya. Berdasarkan pertemuan yang dilakukan KKP Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, BPH Migas dan Pertamina rencana kebutuhan BBM bersubsidi/JBT khusus Nelayan Tahun 2015 per Kabupaten/Kota dengan nomenklatur khusus BBM bersubsidi untuk nelayan  Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengusulkan kuota BBM bersubsidi untuk sektor kelautan dan perikanan sebesar 2.795.147 KL. Adapun rinciannya yakni alokasi BBM untuk perikanan tangkap sebesar 1.195.147 KL dan perikanan budidaya sebesar 600.000 KL. [agus]

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…