Setidaknya tercatat, sekitar 11 juta warga negara Indonesia yang menyandang cacat atau disabilitas, tidak diikut sertakan dalam proses kepemiluan dikarenakan stigma sosial dan diskirimanis, kurangnya materi pendidikan pemilih yang aksesibel dan lemahnya penerapan regulasi yang menjamin hak-hal politik dan kepemiluan penyandang disabilitas.

Maka untuk untuk mengatasi masalah tersebut, Indonesia akan menjadi tuan rumah sebuah konfrensi yang akan dihadiri para delegasi di seluruh Asia Tenggara dalam dialog regional AGENDA ke-3 pada tanggal 28-29 Januari 2015. Informasi tersebut disampaikan Persatuan Penyelenggara Pemilu Dunia (Association of World Election Bodies, AWEB) sebagai penyelanggara dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Dijelaskan panitia penyelenggara dari Jaringan Pemilihan Umum Akses Disabilitas (AGENDA), konfrensi ini juga didukung kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dimaksudkan untuk memberikan pencerahan dan akses bagi masyarakat serta penyandang disabilitas.

Disebutkan, partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu masih sangat rendah. Sebagai warga negara Indonesia, para penyandang disabilitas juga memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lainnya (UU No. 19 Tahun 2011). Undang-Undang ini juga menyebutkan negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam pemilu. (bani)