Perlu Kerja Keras Wujudkan Swasembada Garam

NERACA

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, butuh sebuah kerja keras agar Republik Indonesia benar-benar bisa mewujudkan swasembada garam, baik untuk garam konsumsi maupun garam produksi.

"Kita harus kerja keras untuk swasembada garam," kata Susi Pudjiastuti dalam rapat kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin, dikutip dari laman kantor berita Antara.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga tidak setuju untuk mengalihkan begitu saja masyarakat yang selama ini menjadi petani garam untuk diubah menjadi pembudidaya ikan. "Petani garam bukan sekadar profesi, tetapi juga merupakan profesi dari kultur budaya bangsa sehingga sudah saatnya dilestarikan," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa negara harus berperan sebagai pelestari budaya bangsa dan jangan hanya berpikir soal kapitalisai atau mencari keuntungan.

Kecuali persoalan garam, Susi Pudjiastuti juga mengatakan dana subsidi BBM bagi kapal nelayan merupakan hal yang kurang produktif sehingga lebih baik dana tersebut dialihkan ke hal lainnya yang dinilai produktif. "Saya lebih memilih subsidi BBM dialihkan untuk subsidi alat tangkap dan bibit yang merupakan hal-hal yang lebih produktif," kata Susi.

Menurut Susi, harga solar bersubsidi dengan solar yang tidak bersubsidi saat ini sudah tidak jauh berbeda dan hanya selisih sekitar Rp1.000 per liter. Bahkan, ia berpendapat, bisa saja pada masa mendatang tingkat harga keduanya akan sama karena harga minyak dunia terus berubah.

Hal itu, ujar menteri, karena penentuan harga BBM bersubsidi membutuhkan koordinasi misalnya dengan DPR RI. Susi juga mengingatkan bahwa keberadaan Solar Pack Dealer untuk Nelayan (SPDN) juga kerap tidak ada dan tidak sampai ke beragam wilayah terpencil.

Di samping itu, dia menjelaskan tingkat harga jaring penangkap ikan yang digunakan oleh nelayan tradisional dinilai merupakan yang termahal di negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Menurut Susi, harga jaring perikanan di Tanah Air sangat mahal, bahkan harga jaring di Indonesia bisa mencapai empat kali lipat lebih besar dibandingkan dengan harga jaring di Singapura.

Ia memaparkan, mahalnya harga tersebut antara lain karena nilon (bahan baku pembuat jaring) ternyata termasuk ke dalam kategori tekstil yang dilindungi dan diproteksi, sehingga diterapkan bea masuk yang cukup tinggi.

Menteri Kelautan dan Perikanan mempertanyakan mengapa nilon sebagai pembentuk bahan baku jaring bisa disamakan dengan nilon untuk bahan tekstil pakaian. Untuk itu, Susi mengemukakan bahwa hal tersebut hanya karena ketidaktahuan, sehingga berbagai pihak terkait seperti Kementerian Perdaganan harus duduk bersama guna membahas hal tersebut.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa di Indonesia hanya terdapat satu perusahaan produksi jaring yang cukup kuat, yaitu yang terdapat di daerah Cirebon, Jawa Barat. Dengan harga yang mahal dan sedikit yang memproduksi di dalam negeri, maka hal tersebut dinilai membuat kalangan nelayan menangkap dengan alat-alat seperti portas dan dinamit.

Selain terkait dengan impor nilon untuk jaring, Susi juga menyorot besarnya penerapan tarif impor dari sejumlah negara sasaran ekspor, terutama terhadap dua komoditas perikanan nasional yang penting, yaitu tuna dan udang. "Saya berteriak impor produk baik tuna maupun udang karena saya anggap itu bisnis UMKM yang berkaitan dengan nelayan yang bisnisnya masih marjinal," ujarnya.

Sedangkan terkait dengan pembatasan komoditas lobster untuk diekspor, ia mengemukakan bahwa pihaknya pada bulan Mei atau Juni bakal membeli bibit lobster asal Lombok. Beragam bibit itu, ujar dia, akan diberikan untuk distok di kawasan perairan Samudera, namun diharapkan setelah itu mereka bakal menjadi pembudi daya lobster dan tidak lagi menjual bibit.

Sementara terkait pemberantasan pencurian ikan, Menteri Susi mengklaim bahwa upaya yang dilakukan selama ini telah menyelamatkan minimal satu juta ton ikan dari kawasan perairan Indonesia. Selain itu, terjadinya deflasi beberapa waktu lalu juga dikatakan merupakan hasil kontribusi dari gencarnya pemberantasan pencurian ikan. "Semua kita lakukan dan tentu saja kita tidak boleh berhenti. Bila berhenti, maka kapal-kapal asing itu kembali merajalela dan mengambil hasil lautan kita," tukasnya.

Susi menegaskan, pihaknya bergabung dengan Kabinet Kerja adalah untuk menyumbangkan pengalaman dan pemikiran untuk memajukan Indonesia menjadi hebat di sektor kelautan dan perikanan.

Juga, Susi mengaku telah melaksanakan langkah-langkah persuasif untuk menekan tindak pencurian ikan oleh pihak asing. "Saya telah melakukan langkah-langkah persuasif seperti memanggil dubes-dubes yang merupakan negara asal pelaku 'illegal fishing'," kata Susi.

Ia menjelaskan para dubes tersebut telah sepakat dengan pemerintah RI untuk bersama-sama membuat komunike persetujuan untuk tidak mendukung "IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported) Fishing".

Selain itu, katanya, para dubes juga berjanji bakal memberikan pengumuman bahwa Indonesia akan melakukan pengetatan dalam hal penangkapan ikan. "Saya dengar Dubes Thailand dan Vietnam juga berjanji akan mengedukasi nelayan mereka," kata Susi.

Pihaknya juga telah memanggil kalangan pengusaha berkaitan dengan pencurian ikan serta terkait 1.300 kapal eks-asing yang mempunyai izin beroperasi di kawasan perairan Indonesia. Dengan bertanya dan berdiskusi dengan para pemain atau pelaku sektor perikanan, Susi menyatakan semua tahap demi tahap sudah dilakukan oleh pihaknya. "Kami membuat regulasi untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat," katanya.

Related posts