Asuransi Pertanian Bangun Kedaulatan Pangan

NERACA

Asuransi mikro kini tengah menjadi perhatian lembaga-lembaga internasional dan oleh sejumlah pelaku asuransi komersial. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaruh perhatian serius terhadap asuransi yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah ini.

Pasalnya, akses terhadap oleh kaum miskin dan papa dapat membantu pencapaian tujuan Milenium Development Goal (MDG) diantaranya pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Asuransi mikro bukanlah suatu jenis produk khusus atau terbatas kepada jenis pemberi layanan tertentu. Asuransi ini menyediakan alternatif pengalihan risiko untuk keluarga berpenghasilan rendah dan ditawarkan dalam berbagai bentuk.

Ada banyak manfaat yang akan didapatkan masyarakat jika asuransi mikro ini diberlakukan. Sebut saja, asuransi mikro di bidang pertanian berupa crop insurance. Petani dapat mengasuransikan tanamannya.

Sehingga kalau terjadi gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, dan perubahan iklim, maka para petani dapat dana dari asuransi untuk menekan kerugian yang dialaminya.

Dengan dilindunginya komoditas pertanian lewat program asuransi, maka petani akan bergairah untuk berusaha. Kegairahan petani pada gilirannya dapat meningkatkan produktifitas pangan menuju kedaulatan pangan.

Ya, sektor pertanian merupakan jantung kehidupan pedesaan. Selain berfungsi sebagai penjamin kedaulatan pangan bangsa, sektor ini juga telah menjadi tulang punggung kekuatan ekonomi nasional.

Sebagai salah satu alternatif skema pendanaan yang berkaitan dengan pembagian risiko dalam kegiatan usaha tani, asuransi pertanian yang merupakan program pemerintah ini sudah di uji coba pelaksanaannya di tiga daerah, yaitu di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Rencananya program ini akan diterapkan secara nasional pada tahun ini.

Uji coba asuransi pertanian melibatkan partisipasi BUMN Pertanian. Dengan pola kemitraan, BUMN memfasilitasi pembiayaan premi asuransi sebesar 80%, sedangkan 20% sisanya menjadi tanggungan petani.

Sebagai contoh awal, premi asuransi ditetapkan sebesar Rp180 ribu per hektar dimana sekitar Rp144 ribu ditanggung BUMN pupuk dan sisanya sebesar Rp36 ribu menjadi tanggungan petani. Dengan premi sebesar itu apabila petani gagal panen (puso), maka dia akan mendapatkan santunan sebesar Rp6 juta per hektar.

Pembayaran premi dilakukan tiap musim tanam. Misalnya, untuk musim tanam April-September, petani harus membayar premi pada Maret. Dan untuk musim tanam Oktober-Maret, petani harus membayar premi di September.

BERITA TERKAIT

Asuransi Syariah Petani

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Selain sebagai negara bahari Indonesia dikenal sebagai negara agraris yaitu pertanian. Maka otomatis…

Serapan Dana Ketahanan Pangan Sumsel Masih Rendah

Serapan Dana Ketahanan Pangan Sumsel Masih Rendah NERACA Palembang - Serapan dana ketahanan pangan di Sumatera Selatan (Sumsel) terbilang masih…

MARK Rampungkan Akuisisi Lahan 10 Hektar - Bangun Pabrik Produk Sanitari

NERACA Jakarta– Kembangkan ekspansi bisnis, PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) terus memperluas pabrik. Teranyar,  emiten produsen cetakan sarung tangan…

BERITA LAINNYA DI KEUANGAN

KUR, Energi Baru Bagi UKM di Sulsel

Semangat kewirausahaan tampaknya semakin membara di Sulawesi Selatan. Tengok saja, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel,…

Obligasi Daerah Tergantung Kesiapan Pemda

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penerbitan obligasi daerah (municipal bond) tergantung pada kesiapan pemerintahan daerah karena OJK selaku regulator hanya…

Bank Mandiri Incar Laba Rp24,7 T di 2018

PT Bank Mandiri Persero Tbk mengincar pertumbuhan laba 10-20 persen (tahun ke tahun/yoy) atau sebesar Rp24,7 triliun pada 2018 dibanding…