NERACA

Jakarta - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi berharap kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak berlarut-larut. Pasalnya, kisruh dua lembaga hukum tersebut kian menegaskan adanya ketidakpastian hukum di Indonesia. Ketidakpastian ini membuat investor ingin kabur dari Indonesia.

“Dunia usaha khawatir sekali. Kisruhnya malah antar lembaga hukum yang paling sentral di negara ini. Ini akan mempertegas adanya ketidakpastian hukum di negara ini. Harus cepat dituntaskan,” ujar  ujar Sekretaris Jenderal Gapensi, Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Minggu (25/1) pekan lalu.

Dia mengatakan, kisruh tersebut membuat optimisme investor untuk berinvestasi di Indonesia menjadi rusak.”Ada banyak perbincangan diantara pengusaha kita, iklimnya sepertinya mundur lagi,” ujar Andi. 

Dunia usaha, kata Andi, awalnya optimis dengan dengan stabilitas politik di Tanah Air serta proyeksi dan rencana kerja pemerintahan baru dalam mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur. Gapensi juga melihat banyak terobosan yang telah dibuat oleh pemerintahan baru.

Namun, munculnya “gesekan” antar kedua lembaga hukum membuat dunia usaha terhenyak. Dikhawatirkan lagi, situasi ini dapat berkembang ke rana politik. Padahal, kepastian dan kestabilan hukum dan politik itu menjadi kunci sukses pencapaian target investasi.

Target investasi

Andi mengatakan, pengusaha mengharapkan agar pemerintah segera menuntaskan kisruh tersebut. Pasalnya sejumlah kendala lain ikut mempengaruhi iklim investasi di Tanah Air, seperti minimnya infrastruktur, pelemahan kinerja komoditas seperti batubara, minyak dan CPO, serta implementasi program hilirisasi industri yang masih pada tahap awal.

Sebagaimana diketahui pemerintah menargetkan investasi di 2015 mencapai Rp 519 triliun dengan pertumbuhan sebesar 15%. Badang Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada 2013 sebesar Rp 406 triliun dan target tahun lalu sebesar Rp456 triliun.

Andi mengatakan pemerintah juga harus mengejar daya saing investasi agar mampu merebut hati investor. Indeks daya saing global versi World Economic Forum (WEF) 2014 menempatkan Indonesia di peringkat ke 34 dari 58 negara. Pencapaian ini hanya bergeser sedikit dibandingkan posisi ke 38 pada 2013.

Sebelumnya, Andi Rukman mendorong BUMN infrastruktur agar lebih agresif dan ekspansif guna membangun beragam infrastruktur. Dia menyebutkan bahwa Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menyuntikkan modal secara besar-besaran ke BUMN yang mencapai Rp75 triliun.

Penyertaan modal tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur ke depan. Rencana itu, kata dia, mendapat dukungan dan apresiasi dari pengusaha yang tergabung dalam Gapensi secara nasional. "Kami apresiasi langkah ini. Sebab, selain pemerintah mengoptimalkan peran BUMN sebagai agent of development, juga ini merupakan cara pemerintah mengoptimalkan anggaran negara yang terbatas untuk pembangunan infrastruktur," tandasnya. [ardi]