OJK-JFSA Komitmen Awasi Lembaga Keuangan

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan melakukan kembali perjanjian komitmen dalam bidang pengawasan lembaga keuangan untuk yang kali ketiga dengan Financial Services Agency of Japan (JFSA).

Dalam rilis OJK yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/1), perjanjian itu disepakati dengan penandatanganan naskah kerja sama oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Darmansyah Hadad dan Komisioner JFSA Kiyoshi Hosomizo di Tokyo, Jepang, Jumat (23/1), pekan lalu.

Kesepakatan tahap ketiga ini merupakan perluasan dari naskah kerja sama sebelumnya.

Komitmen antara OJK dan JFSA selama ini dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu Operational Cooperation dan Supervisory Cooperation.

Untuk Operational Cooperation telah ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2013 dan 13 Juni 2014. Dengan cakupan naskah kerja sama Operational Cooperation yang meliputi peningkatan kemampuan pengawasan bidang industri keuangan nonbank dan pasar modal serta kerja sama bidang perbankan.

Adapun kerja sama Supervisory Cooperation mencakup komitmen mekanisme pengawasan lintas batas bagi seluruh sektor lembaga keuangan, apalagi keberadaan lembaga keuangan Jepang di Indonesia dan lembaga keuangan Indonesia di Jepang sudah cukup lama (Cross-border Establishment).

Dalam kegiatan pengawasan lintas batas ini, pengawas bagi lembaga keuangan asing (Host Supervisor) sering kali membutuhkan informasi dari kantor pusat atau induk usaha dari lembaga keuangan tersebut. Informasi dimaksud dapat diperoleh dari pengawas lembaga keuangan di tempat asal (Home Supervisor).

Untuk kepentingan efektivitas pengawasan, diperlukan adanya mekanisme kerja sama yang menjamin bahwa arus pertukaran informasi tidak memiliki hambatan di kedua belah pihak. Kelancaran pertukaran informasi ini diperlukan agar tindakan pengawasan dapat berlangsung secara cepat dan efektif.

Kerja sama antara OJK dan JFSA tetap menjunjung tinggi semangat timbal balik dan menguntungkan kedua belah pihak, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, dokumen ini merupakan sebuah "gentlement agreement" yang kedudukannya berada di bawah kerangka hukum yang berlaku. [ardi]

Related posts