NERACA

Jakarta - Indonesia mendesak implementasi Paket Bali hasil Konferensi Tingkat Menteri Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) 2013 sebagai basis penyelesaian Perundingan Doha yang sudah sekitar 14 tahun buntu karena tidak ada kesepakatan negara maju dengan berkembang. “Tidak perlu terburu-buru menurunkan ambisi dan mencoba menuntaskan Perundingan Doha pada Desember 2015,” kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel , seperti dikutip laman Antara, akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan pada pertemuan yang dihadiri Dirjen WTO Roberto Azevedo dan 26 menteri dari negara-negara kunci, seperti Amerika Serikat, Eropa, Brazil, India, Rusia dan Afrika Selatan itu, ada kesan sejumlah negara ingin menuntaskan Putaran Doha pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 di Nairobi, Kenya, Desember 2015.

Namun, lanjut dia, ada juga kesan sebagian negara lainnya menginginkan perhatian difokuskan pada penyusunan program kerja pasca-Bali (post-bali working programme) saja. "Kami menyampaikan jangan lupakan Paket Bali. Semua elemennya harus diimplementasikan agar kepercayaan tetap terjaga," ujar Rachmat.

Ia mengatakan Paket Bali merupakan solusi yang saling menguntungkan untuk negara maju dan berkembang, setelah kesepakatan Putaran Doha mengalami kebuntuan sejak 2001. Kesepakatan perdagangan yang tertuang dalam Paket Bali mencakup tiga bidang yakni fasilitas perdagangan, pertanian dan kapasitas negara miskin (LDC).

Dubes Indonesia untuk WTO, Iman Pambagio menambahkan salah satu alasan Indonesia tetap bersikeras meminta implementasi Paket Bali karena, setelah Putaran Doha lama "deadlock," (buntu) pada KTM di Bali itu ada kepercayaan baru sistem perdagangan dunia yang diusung WTO bisa diteruskan. "Paket Bali yang didesak untuk diimplementasikan hanya 7-8 persen dari isu Putaran Doha," katanya.

WEF Sementara itu, menanggapi kehadirannya di World Economic Forum (WEF), Mendag Rachmat Gobel mengatakan Indonesia berkepentingan ikut dalam kegiatan yang dihadiri ribuan pemimpin bisnis (CEO) perusahaan global, perwakilan pemerintahan dari berbagai negara, dan lembaga swadaya masyarakat skala internasional.

"Kita perlu mengetahui masalah-masalah dunia yang dihadapi saat ini agar bisa menyikapinya," ujar dia. Apalagi, lanjut dia, salah satu topik yang dibahas dalam WEF adalah masalah pertanian yang menjadi kepedulian pemerintah saat ini.

Selain itu, kata Rachmat, acara itu juga bisa dimanfaatkan untuk sarana promosi untuk menarik investasi ke Indonesia. "Forum ini (WEF) bisa dijadikan sarana promosi Indonesia dan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK untuk menarik para investor agar menanamkan modalnya ke negeri kita," ujar dia. Pada kesempatan itu, Rachmat juga melakukan pertemuan bilateral dengan Uni Eropa, Amerika Serikat dan Swiss.

Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO IX yang digelar di Bali, pada 2013 lalu telah memberikan tiga paket yang disepakati. Tiga paket tersebut, baik untuk perkembangan dan kemajuan negara miskin dan negara berkembang. Adapun paket pertama, adalah paket pertanian (agricultural) di mana proteksi negara berkembang diberikan oleh negara maju. Negara maju juga berkomitmen untuk mengurangi subsidi pertaniannya.

Paket kedua adalah paket untuk negara miskin atau Least Development Countries (LDCs), dimana negara miskin mendapatkan kemudahan sistem lalu lintas dan fasilitas perdagangan yang bisa dilakukan oleh negara tersebut.

Sedangkan paket ketiga adalah fasilitasi perdagangan (trade facility) yang digunakan untuk meningkatkan peningkatan kapasitas pelayanan dari negara miskin dan negara berkembang. Cara ini dilakukan dengan catatan bantuan dari negara maju baik bantuan secara financial (keuangan) maupun transfer teknologi.

Terkait paket Bali, Indonesia for Global Justice menilai hasil kesepakatan Paket Bali dalam Pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 World Trade Organization (WTO) di Bali pada 3-9 Desember 2013 akan berdampak kekacauan pengelolaan pangan di ASEAN. Pada konferensi kali ini, kelompok negara berkembang (G33) mengajukan Proposal Public Stockholding untuk kepentingan keamanan pangan yang bertujuan untuk membolehkan peningkatan subsidi pertanian bagi negara berkembang. Namun, perkembangan perundingan di Jenewa gagal menyepakati proposal tersebut.

“Paket Bali dan ASEAN Economic Community 2015 adalah ancaman serius terhadap masa depan pemenuhan hak atas pangan bagi rakyat di kawasan ASEAN," kata Direktur Eksekutif IGJ, Riza Damanik.