NERACA

Jakarta - Pengamat Anggaran Politik, Uchok Sky Khadafi menilai wajah Rancangan Anggaran Pendatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 tidak pro rakyat, karena pada RAPBN-P 2015, pemerintah Jokowi mengalokasi PMN (Penyertaan Modal negara)  sebesar Rp.72.9 Triliun untuk 40 BUMN. Padahal, pada era pemerintah SBY, pada APBN 2015 hanya 4 BUMN yang menerima PMN sebesar Rp.5.1 Triliun. Jadi, dari era pemerintah SBY ke pemerintah Jokowi, ada selesih  suntikan Modal sebesar Rp.67.8 Triliun. 

Menurutnya,  suntikan modal negara untuk BUMN akan menjadi beban pembayar pajak lantaran kontribusi atau keuntungan  yang disetorkan  buat negara sangat minim sekali. Dari kurun waktu 2010 - 2013, anggaran negara memberikan PMN ke BUMN sebesar Rp.269,7 Triliun, dan keuntungan yang disetorkan kepada negara hanya sebesar Rp.123 Triliun. “Ini ada yang salah dari RAPBN-P 2015 karena lebih pro pada BUMN, bukan pada rakyat,” kata Uchok di Jakarta, Sabtu (24/1), pekan kemarin.

Mengingat jika kita melihat alokasi dana untuk desa sangat kecil, dimana penambahaan dana desa hanya sebesar Rp.11.7 Triliun doang,  bila dibandingkan dengan suntikan modal pemerintah kepada BUMN, penambahan sampai sebesar Rp.67.8 Triliun. Dimana dana desa pada APBN 2015 sebesar Rp.9 Triliun, dan pada APBN P tahun 2015 sebesar Rp.20.7 Triliun. “Ini jelas nantinya dana yang mengalir ke BUMN jadi bancakan para pejabat, sedangkan desa yang membutuhkan anggaran pembangunan guna mensejahterakan masyarakat dianak tirikan,” imbuhnya.

Melihat kondisi ini jelas bahwa Wajah RAPBN-P 2015 kurang merakyat dan anti rakyat. Ini menandakan bahwa blusukan Jokowi atau para menteri selama ini ke tempat tempat orang miskin, agar bisa membantu rakyat miskin hanya omong kosong, dan tidak bermanfaat kepada rakyat bila melihat wajah RAPBN Jokowi, penikmatnya politisi dan pejabat negara saja. “Selama ini Jokowi dan para Menteri sudah tahu masalah di lapangan, tapi kenapa lagi-lagi arah kebijakannya tidak pro rakyat. Posting anggaran lebih banyak larinya ke pemerintahan dari pada ke rakyat,” tegasnya.

Ini menandakan dengan suntikan modal negara kepada BUMN  berdasarkan RAPBN-P 2015 sebesar Rp.72.9 Triliun sangat besar dan mahal sekali. Hal ini mengindikasi,  pertama, BUMN pada pemerintah Jokowi  diakukan "penggemukan" dengan cara penambahaan modal sebesar besarnya agar dapat dijual kepada investor  dengan harga semurah murahnya; kedua, memang ini untuk menambah modal BUMN tetapi, hanya untuk mengakomodasi  pendukung orang orang Jokowi yang belum mendapat jabatan di pemerintahaan. Dengan ada penambahan suntikan  modal ini kepada 40 BUMN diharapkan mereka puas mendapat gaji dan tunjangan atas jasa mereka saat pilpres 2014 kemarin; dan ketiga, dana BUMN diduga untuk modal politik sebagai  tawar menawar dalam politik kepada partai partai politik yang galak atau opsisi kepada pemerintah Jokowi. Artinya, dana BUMN ini kemungkinan untuk menjadi bancakan politisi partai dan pejabat negara. “Dana besar, tapi apakah nantinya efektif.  Dikhawatirkan lebih banyak diselewengkan,” tegas dia lagi.

Karena apa, selama ini yang harusnya lebih banyak mendapatkan sokongan anggaran adalah untuk  pemerataan pembangunan di  seluruh wilayah Indonesia. Tetapi bila melihat  bantuan atau alokasi  untuk subsidi, pemerintah Jokowi melakukan pengurangan besar besaran. Dimana terjadi penurunan alokasi subsidi, pada APBN 2015 sebesar Rp.414.6 Triliun, dan pada RAPBN perubahaan 2015 hanya sebesar Rp.232.7 Triliun. Jadi  penurunan subsidi ini  cukup dratis, dan rakyat harus menarik nafas panjang karena, kebutuhan subsidi untuk rakyat tidak akan mencukupi lantaran penurunan sampai  sebesar Rp.181.9 Triliun. Dari alokasi anggaran subsidi ini menandakan wajah RAPBN-P Jokowi ini adalah anti rakyat dan hanya yang boleh menikmati para politisi dan pejabat negara, dimana penambahaan subsidi buat BUMN sampai sebesar Rp.67.8  Triliun. Sedangkan subsidi buat rakyat turun sampai sebesar Rp.181.9 Triliun.

“Pemerintah berdalih, dengan pengurangan subsidi BBM bakal dialihkan untuk sektor lebih produktif. Tapi melihat posting anggaran di RAPBN-P 2015 itu hanya pepesan kosong semata. Tetap saja nantinya yang menikmati para pejabat dan orang kaya, rakyat bawah dibiarkan menderita,” pungkasnya. [agus]