NERACA

Jakarta - Desa Mandiri berbasis pertanian jadi salah satu prioritas program pemerintah ke depan. Hal ini mengingat adanya target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang.

"Dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, pemerintah akan memfasilitasi petani untuk meningkatkan keterampilan dalam rangka pengembangan usaha-usaha pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi," ujar Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, di Jakarta, kemarin.

Pemberdayaan Desa Mandiri berbasis pertanian, imbuh Marwan, akan menerapkan pola pertanian terpadu. "Misalnya dengan memperbanyak penggunaan pupuk organik yang nantinya akan dibuat/ diproduksi oleh masyarakat desa," tandasnya.

Selain bisa memangkas ketergantungan terhadap pupuk pabrik, imbuh Marwan, dengan memproduksi kompos yang digunakan untuk usaha pertanian maka akan banyak keuntungan yang didapat. "Selain keuntungan materi dari hasil penjualan produk pupuk organik, produksi kompos juga bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi keluarga miskin," ujarnya.

Pertanian terpadu, imbuh Marwan, tentu harus diiringi dengan Peternakan terpadu yang memproduksi bahan organik dari kotoran ternak. "Dengan adanya produksi pupuk organik, sebagian keuntungan yang didapat akan digunakan untuk membantu keluarga Pra Sejahtera (Keluarga Miskin) yang pada umumnya juga merupakan keluarga Buruh Tani," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menuturkan, pemerintah telah membuat target swasembada pangan, dimana Pemerintah  menargetkan swasembada pangan untuk padi, jagung dan kedelai terjadi 1 sampai 3 tahun ke depan. “Kami menargetkan dalam 3 tahun mendatang sudah swasembada pangan,” katanya.

Guna mencapai target swasembada itu maka pemerintah juga akan menjaga harga bibit. "Harga bibit disesuaikan wilayah masing-masing, dan ini dikawal kementerian pertanian dan BPKB (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," ujarnya.

Amran mengatakan pemerintah dalam satu bulan terakhir turun langsung di tiga belas wilayah yang berbeda, untuk memantau harga pupuk, dan distribusinya. Ke depannya pemantauan langsung itu akan diintensifkan, agar harga pupuk dan kebutuhan petani lainnya tidak dipermainkan spekulan.

Pemerintah juga memberikan intensif bagi para petani, dalam bentuk pupuk dan benih gratis. Bantuan itu akan diberikan kepada petani-petani yang panennya baru satu kali dalam satu tahun.

Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah juga berencana memperbaiki 3 juta hektar pengairan tersier yang rusak. Rencananya pertahunnya pemerintah akan memperbaiki sekitar 1 juta hektar, sehingga dalam tiga tahun direncanakan semua pengairan tersier itu bisa diperbaiki.

Hal sama juga ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mentargetkan dalam tiga tahun Indonesia sudah mencapai swasembada pangan. Untuk itu, selain berupaya membangun waduk, Jokowi juga mengaku "mengancam" Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman untuk bekerja secara maksimal guna mencapai target 3 tahun swasembada.

"Saya sudah ancam pak Menteri Pertanian, nanti kalau sudah tiga tahun tidak swasembada yang ngantri untuk ingin jadi menteri saya banyak," kata Jokowi. [agus]