Februari, Tarif Listrik 10 Golongan Turun

NERACA

Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bakal menurunkan tarif listrik non subsidi 10 golongan pada Februari 2015 dibandingkan Januari 2015.Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun mengatakan, tarif listrik turun karena harga minyak sebagai salah satu acuan penetapannya terus mengalami penurunan."Tarif listrik akan turun, karena harga minyak juga turun," katanya, di Jakarta, Jumat (23/1), pekan lalu.

Ke-10 golongan pelanggan listrik itu adalah rumah tangga menengah R2 dengan daya 3.500-5.500 VA, rumah tangga besar R3 6.600 VA ke atas, bisnis menengah B2 6.600-200.000 VA, bisnis besar B3 di atas 200 kVA, industri menengah I3 di atas 200 kVA, industri besar I4 di atas 30.000 kVA, pemerintah P1 6.600-200.000 VA, pemerintah P2 di atas 200 kVA, penerangan jalan umum P3, dan pelanggan layanan khusus.

Pada Januari 2015, tarif listrik ke-10 golongan tersebut adalah Rp1.496,05 per kWh untuk pelanggan R2 3.500-5.500 VA, R3 6.600 VA ke atas, B2 6.600-200.000 VA, P1 6.600-200.000 VA, dan P3.

Sementara, untuk pelanggan B3 dengan daya di atas 200 kVA, I3 di atas 200 kVA, dan P2 di atas 200 kVA dikenakan formula Rp1.077,18 per kWh.

Untuk pelanggan I4 berdaya 30 MVA ke atas dikenakan formula Rp1.011,99 dan golongan khusus L/TR, TM, dan TT Rp1.574,57 per kWh.

Khusus empat golongan tarif yakni R3 dengan daya di atas 6.600 VA, P1 6.600-200.000 VA, dan B2 6.600-200.000 VA, dan B3 di atas 200 kVA, menurut Benny, penurunan tarif listrik bakal melebihi besaran periode Januari 2015 dibandingkan Desember 2014. "Indikator harga minyak semakin turun dibandingkan sebelumnya," katanya.

Pada Desember 2014, PLN menetapkan tarif listrik tiga golongan pelanggan yakni R3 dengan daya di atas 6.600 VA, P1 6.600-200.000 VA, dan B2 6.600-200.000 VA sebesar Rp1.496,33 per kWh.

Sementara, pada Januari 2015, tarif ketiga golongan tersebut turun tipis menjadi Rp1.496,05 per kWh. Dengan demikian, ada penurunan hanya Rp0,28 per kWh atau 0,02 persen.

Untuk golongan pelanggan listrik nonsubsidi lainnya yakni B3 di atas 200.000 VA mengalami penurunan dari formula Rp1.128,88 menjadi Rp1.077,18 per kWh.

Penurunan tarif keempat golongan tarif nonsubsidi tersebut sudah terjadi sejak November 2014 mengikuti harga minyak yang turun. Sementara, tarif enam golongan lainnya baru diberlakukan tarif penyesuaian otomatis sejak 1 Januari 2015.

Meski tariff listrik diturunkan, tapi seperti diketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk pelanggan listrik rumah tangga 2.200-6.600 Watt. "Kita akan kenakan 2.200 watt sampai dengan 6.600 watt," kata Plt Dirjen Pajak Mardiasmo.

Mardiasmo menilai pelanggan listrik rumah tangga dengan daya tersebut sudah tergolong mampu. Sehingga mampu untuk membayar PPN sebesar 10%. Bagi penerimaan negara, dari kebijakan ini potensinya bisa mencapai Rp 2 triliun. "Kalau itu dikenakan itu potensinya sekitar Rp 2 triliun," sebutnya.

Dia juga mengatakan pihaknya memiliki data lengkap dari pengguna listrik tersebut, karena telah bekerjasama dengan PT PLN (Persero)."Kita kan tahu berapa orang yang punya itu, jumlahnya berapa, nilainya berapa, orang pajak kan tahu," katanya.Sekarang akan dilakukan revisi aturan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal PPN, harapannya dapat terealisasi pada kuartal I-2015. [agus]

BERITA TERKAIT

Presiden Perlu Pimpin Langsung Peralihan ke Kendaraan Listrik - Terkait Industri Otomotif

NERACA Jakarta – Pengamat ekonomi Faisal Basri berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu memimpin langsung program peralihan kendaraan konvensional berbahan bakar…

Ekspor Sumsel Mei 2018 Turun 11,27 Persen

Ekspor Sumsel Mei 2018 Turun 11,27 Persen NERACA Palembang - Nilai ekspor Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada Mei 2018 mengalami…

Ditjen Bea Cukai Kawal Kebijakan Simplifikasi Tarif Cukai

  NERACA   Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan konsisten mengawal kebijakan penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerataan Harus Jadi Mainstream Strategi Pembangunan - Mindset Pembangunan Perlu Diubah

    NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerataan tidak boleh lagi dilhat sebagai efek…

Serikat Pekerja Dukung Pemberantasan Korupsi Di PLN

      NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Dirut PLN Syofyan Basir terkait dengan OTT…

Peserta Gerakan OK Oce Lampaui Target

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan peserta gerakan One Kecamatan One…