Kemenperin Dorong Pertumbuhan IKM Wilayah Timur - Industri Kecil dan Menengah

NERACA

Jakarta – Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM), Kementrian Perindustrian (Kemenperin), Euis Saedah mengatakan sejalan dengan visi pemerintah dan selaras dengan Nawa Cita dan Program Quick Wins yang diusung oleh pemerintahan baru adanya pemerataan industri terutama IKM di seluruh wilayah Indonesia, maka orientasiinya adalah bagaimana menumbuhkan wirasusaha atau pengusaha baru di Indonesia wilayah timur.

“Sesuai dengan keinginan pemerintah baru adanya pemerataan industri, maka wilayah timur akan kami dorong agar bisa lebih berkembang,” kata Euis kepada Wartawan saat acara diskusi mengenai target dan sasaran pemberdayaan IKM, di kantornya, Jakarta, Jumat (23/1).

Namun demikian, sambung Euis bukan berarti di wilayah lain ditinggalkan. Menurutnya untuk 2015 dirinya membagi dua program untuk wilayah timur dan wilayah Jawa. Untuk wilayah Jawa lebih pada pengembangan daya saing produk, dan untuk timur adalah bagimana mengembangkan dan menumbuhkan IKM bisa berkembang disana. “Sampai dengan saat ini memang IKM masih di dominasi di daerah Jawa, pada hal pemerintah baru ingin adanya pemerataan. Oleh karenanya, kami dorong wilayah timur biar lebih berkembang,” imbuhnya.

Berdasarkan catatan 2014, lanjut Euis lagi, presentase jumlah IKM Jawa dan luar Jawa presentasenya 62,17 persen banding 37,83 persen. Untuk itu, kami akan dorong agar wilayah luar Jawa khususnya bagian timur bisa berkembang. “Harapannya nantinya bisa merata jumlah IKM di Jawa dan luar Jawa,” sambung dia lagi.

Euis pun menyadari selama ini banyak hambatan yang menjadikan IKM nasional belum tumbuh secara maksimal. Hambatan itu diantaranya adalah minimnya Sumber Daya Manusia (SDM), pengusahaan tekhnologi masih rendah, kurangnya, kuranya mengenalkan produk mereka kepad publik, belum meratanya penyebaran industri, dan kurangnya kesadaran pelaku IKM terhadap standar mutu atau kualitas produk.

Untuk itu, guna menanggulangi permasalahan yang ada, IKM arah program 2015 yang dicanangkan oleh Direktorat IKM di antaranya adalah meningkatkan kompetensi SDM, peningkatan kemampuan dibidang tekhnologi, meningkatkan standar mutu produk, peningkatan hak kekayaan intelektual, dan tentu gencar melakukan promosi baik dalam maupun luar negeri. “Dengan begitu IKM kita bisa tumbuh dan bersaing di tingkat pasar global, terutama pada saat pagelaran masyarakat ekonomi Asean (MEA) dipenghujung tahun ini,” ujarnya.

Tapi, tidak lengkah rasanya jika pertumbuhan itu tidak diimbangi dengan pemerataan pertumbuhan. Oleh karenanya, pertumbuhan itu bukan di wilayah Jawa saja, tapi bisa menyeluruh. “Lagi-lagi kami mengharapkan tidak ada ketimpangan pertumbuhan, tidak ada gap antara Jawa dan luar Jawa. Untum itu, kami dorong untuk wilayah luar Jawa bisa mengejar ketertinggalannya,” tegas dia lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Sekertaris Direktorat Jenderal IKM, Kemenperin, Busharmaidi menambahkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan IKM Jawa dan luar Jawa dikarenakan salah satu penyebabnya adalah minimnya infrastruktur di luar Jawa yang menjadikan pertumbuhannya lamban. Namun dengan komitmen pemerintah baru untuk membangun infrastruktur di wilayah luar Jawa akan menjadikan gairah masyarakat luar Jawa untuk dapat berwirausaha. “Memang salah satu pangkal masalah lambannya partum buhan IKM di luar Jawa karena minimnya dukungan infrastruktur tapi dengan wacana pembangunan infrastruktur di luar Jawa dapat meningkatkan keinginan masyarakat luar Jawa untuk bisa berwirausaha,” katanya.

Kemudahan Pembiayaan

Namun demikian, upaya kami rasanya kurang lengkap jika tidak ada dukungan dari sisi pembiayaan. Mengingat selama ini, kredit pembiayaan untuk IKM masih sangat minim, dikarenakan IKM nasional yang tidak memilki agunan, sehingga perbankan lebih banyak tidak memberikan kredit permodalan. “Masalah yang mengganjal IKM, baik di Jawa maupun luar Jawa adalah minimnya pembiayaan dari perbankan, sehingga mereka tidak bisa ekspansi bisnisnya,” terangnya.

Untuk itu, dirinya menghimbau agar perbankan memberikan kemudahan pembiayaan kredit terhadap IKM. “Memang tanpa agunan akan sulit perbankan memberikan kredit,” jelasnya.

Oleh karenanya, dirinya berjanji guna membantu IKM nasional dalam memperoleh kemudahan mendapatkan kredit dari perbankan, maka ke depan dirinya akan menginput data IKM nasional yang memang sudah bisa performance dan mampu ekspansi terhadap usahanya. “Dari data yang sudah kami himpun saat ini ada sekitar 5.400 an IKM yang nantinya data itu bisa diakses perbankan agar disaat mereka mangajuka kredit dapat diberi kemudahan,” terangnya.

Langkah ini ditempung mengingat berdasarkan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), dari realisasi penyaluran KUR tahun 2014 sebesar Rp 35 trilliun, IKM hanya 3,4 persen ini masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah dan kebutuhan permodalan pembiayaan IKM nasional. “Nantinya dengan data yang kami miliki diharapkan bank lebih memudahkan IKM dalam mendapatkan kredit,” tandasnya.

Related posts