Melawan Ketergantungan Ekonomi - Oleh: Wira Satya Ananda, Pengamat Ekonomi, Aktif pada Kajian Ekonomi Kebangsaan untuk Kesejahteraan

Karakteristik bangsa yang ideal adalah bangsa yang mandiri. Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu berdiri sendiri tanpa bergantung denganbangsalain. Bangsa yang mandiri tidak meminta, tidak menunggu dan tidak berharap uluran tangan bangsa/negara lain. Untuk itu, kemandirian ekonomi adalah suatukesicayaan atau tuntutan yang harus segera diwujudkan oleh bangsa Indonesia.

Kita menyadari bahwa sejak 69 Tahun Republik Indonesia Merdeka sampai saat ini, masyarakat Indonesia belum merasakan terbebas dari jajahan bangsa Asing secara utuh. Hanya saja pada saat ini penjajahan yang dirasakan masyarakat Indonesia berbeda dengan waktu sebelum tahun 1945 atau biasa di sebut dengan “penjajahan gaya baru”. Jajahan saat ini yang dilakukan bangsa Asing terhadap Bangsa Indonesia yaitu dalam bentuk ekonomi.

Parameter ketidak mandirian ekonomi itu terlihat pada banyak fakta dan kondisi objektif perekonomian masyarakat, diantaranya yaitu : Pertama, angka kemiskinan masih menggurita di Indonesia. Kedua, SDA Indonesia yang strategis umumnya dikuasai oleh asing. Minyak Bumi dikuasai oleh asing sebesar 87 persen, dengan demikian Indoenesia hanya menguasai 13 persen SDA minyak bumi, fakta ini membuat bangsa kita, tergantung kepada asing. Demikian pula hasil SDA lainnya, seperti gas dan tambang emas di Freeport Papua. Ketiga, kebutuhan pangan bagi rakyat yang semakin tergantung dari import dengan tingkat ketergantungan yang semakin tinggi. Fakta ini jelas menunjukkan ketidakmandirian pangan rakyat Indonesai. Keempat, jumlah pengusaha kecil dan mikro masih mendominasi di Indonesia, jumlahnya mencapai 40 jutaan. Usaha-usaha mikro dan kecil atau apa yang dikenal dengan “sector informal” atau lebih jelas lagi self-employed workers memiliki pendapatan yang sangat rendah, misalnya; penjual bakso, nasi goreng keliling, penjual sayur, pedagang asongan, warteg sederhana, pedagang kaki lima (PKL), tukang parkir, dan lain-lain yang umumnya produktifitasnya rendah, sehingga pendapatannya pun rendah sekali.

Padahal kita semua menyadari bahwa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Namun, kekayaan yang melimpah di Indonesis ternyata belum dimaksimalkan dan diberdayakan dengan baik oleh Pemimpin atau Para Pemangku kebijakan untuk mengarahkan kekayaan sumber daya alam tersebut untuk kemakmuran rakyat. Padahal telah jelas disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Akan tetapi, kenyataan pahit yang harus diterima masyarakat Indonesia saat ini bahwa bangsa ini masih terus bergantung pada neggara lain. Ketergantungan impor masih menjadi andalan pemerintah Indonesia dalam mencukupi kebutuhan dalam negeri. Meskipun kita menyadari bahwa impor memiliki fungsi yang cukup baik apabila kondisi: Kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi,danMenstabilkan harga pokok.

Namun, apabila pemerintah Indonesia kerap melakukan impor yang bersifat berkelanjutan tanpa dibarengi dengan perbaikan-perbaikan yang menyangkut kebutuhan yang di impor dari luar negeri, maka secara tidak langsung pemerintah Indonesia tidak mempunyai ekonomi yang mandiri, dalam hal ini masih tergantung kepada ekonomi luar negeri. Untuk itu, masyarakat tentu selalu berharap Pemerintah Indonesia mampu membangun pondasi ekonomi yang kuat dan fokus dalam kemandirian ekonomi bangsa.

Dalam pembangunan ekonomi masyarakat tentu tidak membutuhkan kebijakan yang “muluk-muluk” dari pemerintah dengan mengambil semua bidang, cukup beberapa bidang saja yang sesuai dengan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Untuk tahap awal, sekiranya dapat dilakukan dengan kebijakan yang lebih dekat pada rakyat seperti perikanan, pertanian dan perkebunan. Hal ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan dasar masyarakat.

Terkait hal tersebut, saat momentum debat Capres dan Cawapres yang lalu, 15 Juni 2014. Presiden Jokowi telah mengutarakan visi bidang ekonominya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Apabila kita memperhatikan visi tersebut, terlihat bahwa adanya keseriusan Presiden Jokowi dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Dimana Visi bidang ekonominya yaitukemandirian ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Ada beberapa sektor strategis yang menjadi titik perhatian pasangan Jokowi-JK, yaitu: kedaulatan pangan yang mensejahterakan, kedaulatan energi berbasis kepentingan nasional, restorasi ekonomi maritim Indonesia, penguatan teknologi inovasi.

Jokowi-JK menyebut kabinetnya sebagai Kabinet Indonesia Kerja. Makna dari Indonesia Kerja adalah membuka lapangan kerja seluas mungkin dengan memajukan industri, memperbaiki infrastruktur, merevonasi pasar dan memodernkan pertanian. Pembangunan infrastruktur pada gilirannya akan mendatangkan investasi dan memajukan industri maju yang bakal membuka lapangan kerja baru.

Program ekonomi Jokowi-Jusuf Kalla tersebut memang sangat realitis, terukur dan tidak muluk-muluk.Program tersebut dijabarkan sebagai berikut:a)Membangun “tol laut” (transportasi laut cepat) yang menghubungkan Indonesia lewat transportasi laut, sebagai hal yang vital untuk negara maritim. Hal ini untuk melancarkan perdagangan antar pulau. Jokowi telah bekerja membuat kesepakatan bersama dengan Provinsi Sulawesi Selatan, NTT dan Lampung untuk menyediakan bahan pokok bagi Jakarta dan mencegah over produksi di daerah lain.b)Membangun infrastruktur jalan baru 2000 km, terutama di Sumatera dan luar Jawa.c) Memperbaiki jalan rusak terutamadi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.d)Membangun 10 bandara baru dan merenovasi yang lama.e) Membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama.f)Membangun 10 kawan industri baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.g)Membangun 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia. Jokowi sudah melakukan di Surakarta dan DKI Jakarta. Menurutnya, pasar tradisional adalah nafas ekonomi rakyat, harus bisa bersaing dengan mall.h) Memperbaiki pasar tradisional yang sudah ada, agar menarik bagi pengunjung dan bisa bersaing dengan mall.i) Menciptakan layanan satu atap untuk investasi. Jokowi mempelopori ini di Solo dan DKI Jakarta, sehingga memudahkan setiap orang yang akan berinvestasi.j)Efisiensi perizinan usaha, hal ini sudah dipelopori Jokowi di Surakarta dan di DKI Jakarta.k)Membangun agribisnis kerakyatan dengan memberikan dukungan modal. Para petani dan pemuda desa dapat mengembangkan pertanian menjadi modern.l) Memberikan kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk mendorong investasi di hulu dan menengah.m)Penanggulangan kemiskinan di pertanian dan dukungan regenarasi bagi petani.n) Membangun pusat ilmu pengetahuan dan techno-park di seluruh Indonesia.

Selain itu, di bidang kesejahteraan rakyat Jokowi-JK memiliki program Kartu Indonesia Pintar yakni wajib belajar 12 dengan bebas biaya dan bebas dari segala pungutan. Juga Kartu Kartu Indonesia Sehat agar masyarakat miskin punya akses terhadap pengobatan.Indonesia kerja dan Indonesia sejahtera di atas dicapai melalui: reformasi agraria, pembukaan lahan 9 juta hektar bagi petani miskin dan buruh tani, rumah susun bersubsidi dan jaminan sosial menyeluruh.

Ubah Paradigma Pembangunan

Namun demikian, perhatian pemerintah tersebut hanya mungkin akan menjadi efektif bila paradigma pembangunan secara keseluruhan telah digeser ke arah tercapainya pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered development). Konsep ini merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memandang inisitaf kreatif rakyat sebagai sumberdaya pembangunan utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan proses pembangunan. Artinya bahwa pemerintah jangan sampai hanya memusatkan perhatian pembangunan pada sektor fisik saja. Pemerintah juga perlu meningkatkan SDM bangsa Indonesia agar mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Tumpuan utamanya adalah partisipasi masyarakat secara riil sejak proses inisiasi (penggalian gagasan), implementasi (perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi) sampai dengan tahap pasca pembangunan yang berupa kegiatan pemeliharaan dan pelestarian.

Selain itu, tentu juga diperlukan adanya iklim yang desentralistik dalam berbagai tingkat. Setiap kawasan, bahkan yang paling kecil, seperti Kabupaten/ kota harus diberi kesempatan untuk mengembangkan keunggulan komparatif kompetitifnya sesuai dengan sumber daya dan kompetensinya. Iklim yang desentralistik ini harus diimbangi dengan pengawasan dan pembinaan yang terpadu. Tanpa pengawasan dan pembinaan, sulit terbentuk koordinasi perkembangan antarkawasan dan pada gilirannya tujuan membangun kompetisi yang produktif antar kawasan bisa berkembang menjadi kompetisi yang destruktif.

Upaya mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia, merupakan sebuah pekerjaan besar dan panjang. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkannya denganPertama, Membangun etosentrepreunershiprakyat dan membekali rakyat dengan skills yang unggul dan berdaya saing. Termasuk melaksanakan training-training dan workshop keterampilan. Hal ini penting, karena kualitas SDM yang saat ini terus mengalami peningkatan. Selain itu perlu meningkatan kualitas pendidikan dan strata pendidikan rakyat melalui pendidikan formal. Kedua, Jika usaha kecil itu merupakan produsen, maka rakyat harus dibantu dalam pamasaran produk-produknya. Dalam hal ini termasuk upaya meningkatkan kualitas produk yang memenuhi standar dan memberikan dukungan permodalan melalui program pemerintah dan lembaga perbankan.

Kemandirian ekonomi Indonesia harus didorong atas dasar penguatan kekuatan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dengan tanpa adanya dominasi maupun intervensi pihak asing dan kuasa lokal berdiri paling depan bersama-sama mengejar kesejahteraan rakyat Indonesia di seluruh pelosok Indonesia. Perlindungan akan hak, kewenangan dan kepemilikan rakyat di dalam setiap aktivitas ekonomi adalah tujuan yang mendasari segala keputusan ekonomi pada skala nasional.

Hal ini berarti bahwa dukungan penuh dari rakyat menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Akan menjadi percuma apabila setiap kebijakan yang akan atau telah dilakukan pemerintah selalu dikritisi tanpa memahami tujuan baik di dalamnya. Masyarakat harus memposisikan diri sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Masyarakat harus percaya bahwa segala yang dikerjakan pemerintah semuanya akan bermuara pada satu titik yaitu, terciptanya kesejahteraan rakyat yang adil dan merakyat.***

Related posts