BTN Tak Permasalahkan Bunga KPR Subsidi Turun

NERACA

Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengaku tak mempermasalahkan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) turun menjadi 5% dari sebelumnya 7,25%. Namun, perseroan meminta kepada pemerintah untuk mendukung dana pembiayaan KPR bersubsidi.

"Ini sebenarnya masih wacana dan masih dikaji oleh pemerintah. Kami yakin BTN akan diajak berdiskusi untuk mematang kajian tersebut," ujar Direktur Utama BTN Maryono di Jakarta, Kamis (22/1).

Maryono optimistis, opsi yang ditawarkan dalam penurunan KPR bersubsidi tidak akan mengesampingkan sisi bisnis perbankan. Malah target pembangunan 1 juta rumah tahun ini akan menjadi potensi bisnis yang menguntungkan perbankan.

Menurut Maryono, untuk mewujudkan target 1 juta rumah dan penurunan bunga KPR bersubsidi menjadi 5%, pihaknya membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk memperbesar porsi penempatan dana bergulir. Selain itu, dukungan dari lembaga-lembaga seperti Asabri, BPJS, Taspen dan dana pensiun dalam pengumpulan dana murah juga sangat dibutuhkan.

"Selain kami mencari sumber-sumber pembiayaan berupa pinjaman bilateral berbunga murah. Kami juga meminta komitmen dari lembaga yang mempunyai dana berlimpah untuk menempatkannya di BTN. Ini semua untuk mendukung program 1 juta rumah," tegas dia.

Maryono mengungkapkan, pembangunan 1 juta rumah akan menggerakkan sektor riil. Pasalnya dalam bisnis perumahan ada sekitar 137 industri turunannya. "Jika industri ini didorong, maka akan berkembang sangat pesat. Selain menggerakkan financial engeniring juga social enginering," katanya.

Menurut Maryono, dengan dukungan pembiayaan yang memadai, maka BTN siap menyerap pembangunan 1 juta rumah. Saat ini BTN menguasai 96% pangsa pasar KPR bersubsidi. "Jadi berapapun yang dipercayakan pemerintah kami siap," jelasnya.

Analis dari Mandiri Sekuritas Tjandra Lienandjaja mengatakan, rencana pemerintah menurunkan suku bunga kredit untuk rumah subsidi (memakai fasilitas likuiditas pembiayaan perumahaan/FLPP) menjadi 5% dari posisi saat ini 7,25%.Rencana itu juga masuk ke dalam RAPBN pemerintah, yang akan menunggu persetujuan DPR bulan depan.

Kemudian, total ada Rp5,1 triliun dana yang dialokasikan untuk 60.000 rumah untuk 2015. Tujuan dari rencana itu adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah mereka, yang dipatok harganya di kisaran Rp105 juta-Rp165 juta, tergantung dari lokasinya.

"Hal itu positif untuk BTN sebagai distributor terbesar FLPP. Skema itu dimulai pada 2012 di mana pemerintah menempatkan dana di bank penyalur dengan bunga 0,5% per tahun, yang digabungkan dengan dana bank dengan porsi 70:30 untuk mendapatkan cost of funds 2,75%.Dengan adanya tambahan margin 4,5%, BTN membebankan konsumennya bunga sebesar 7,25% per tahun untuk tenor KPR 15-tahun," papar dia dalam risetnya. [kam]

Related posts