Target Pertumbuhan Ekonomi - Presiden Dilanda Kebimbangan

NERACA

Bogor – Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN-P 2014 sebesar 5,8 persen. Namun demikian Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan target yang realistis. "Tahun 2014 kemarin pertumbuhan 5,1 (persen). Target 2015 antara 5,6-5,8 persen. Ini adalah sebuah target yang pesimis juga tidak, optimis juga tidak," kata Jokowi dalam pidatonya di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1).

Presiden yakin target yang telah dihitung dengan matang, bisa dipenuhi. "Saya kira angka yang kita inginkan juga bukan sebuah angka tanpa kalkulasi. Kita bisa sampai angka itu kalau 2 hal bisa terpenuhi," tegasnya.

Pertama, penyerapan anggaran harus di atas 90 persen. Kepala negara meminta kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah memaksimalkan penyerapan anggaran untuk kepentingan rakyat. Jokowi mengaku bakal mengawasi penyerapan anggaran sejak awal tahun anggaran berjalan.

"Sejak awal kita lihat BPKP nanti langsung dikendalikan presiden agar bisa pantau realisasinya agar betul-betul tercapai targetnya," katanya.

Kedua, pemerintah daerah diminta menggenjot investasi. Potensi daerah yang bisa dikembangkan untuk investasi, diyakini bakal membantu menggairahkan perekonomian daerah dan nasional. "Oleh sebab itu investasi di daerah harus didorong agar investasi terus masuk," ucapnya.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan pertumbuhan ekonomi 5,8 persen  tahun 2015 sulit tercapai.

Dia memproyeksikan untuk 2015, ekonomi Indonesia hanya tumbuh pada kisaran 5,3 persen-5,6 persen, karena dampak kenaikan harga BBM akan menekan konsumsi masyarakat pada triwulan I dan triwulan II tahun depan.

Selain itu, kenaikan suku bunga BI Rate sebagai respon bank sentral atas penyesuaian harga BBM bisa menyebabkan perlambatan pertumbuhan investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak bisa lari kencang mendekati enam persen.

"Dampak kenaikan harga BBM pada November 2014 lalu akan menekan konsumsi masyarakat, jadi pertumbuhan konsumsi akan rendah di triwulan satu dan dua. Ini masa konsolidasi, apalagi harga BBM langsung direspon dengan kebijakan moneter ketat, ini akan menekan investasi," ujar Enny.

Maka dari itu, dia  mengusulkan adanya transformasi ekonomi sebagai agenda prioritas untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional yaitu dengan memperkuat sektor pertanian dan sumber daya alam, menegakkan sektor industri serta menjaga sektor keuangan yang sehat serta tidak berpihak.

"Sektor industri di masa depan harus bertumpu pada sektor basis yaitu pertanian dan sumber daya alam, karena persoalan rendahnya daya saing industri terjadi karena bahan baku berasal dari impor dan tidak berpihak pada sumber daya ekonomi nasional," kata Enny.

Selain itu, meningkatkan tax ratio hingga 16 persen terhadap PDB, membangun efektivitas alokasi dana desa sebesar Rp1 miliar-Rp1,4 miliar, mempercepat kedaulatan energi, keluar dari ketergantungan teknologi impor, meningkatkan daya saing dengan hilirisasi, optimalisasi potensi maritim dan mendorong program kesejahteraan sosial.

"Untuk optimalisasi maritim, pembangunan tol laut harus ditujukan untuk mengembangkan jaringan distribusi yang mendorong perdagangan antar pulau berbasis komoditas masing-masing pulau, bukan untuk memperlancar masuknya produk impor," tuturnya.

Sedangkan menurut Pengamat ekonomi Fauzi Ihsan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan akan terhambat, dengan adanya potensi kenaikan suku bunga acuan Bank Central Amerika (The Fed). Sehingga, target pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen akan sulit tercapai.

Menurut Fauzi, dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter akan berdampak pada semester I 2014. Namun, memasuki semester kedua, dampak BBM sudah mulai menghilang karena adanya pembangunan infrastruktur dari dana penghematan subsidi. “Pertumbuhan ekonomi 2014 pada angka 5,1 persen, maka 2015 diproyeksi 5,2 persen,” katanya.

Akibat kenaikan suku bunga tersebut, kata Fauzi, walaupun hanya 50 basis poin (bps) nantinya, tetapi hal ini secara otomatis membuat Bank Indonesia menaikkan suku bunganya guna tidak ada pelarian modal dari dalam ke luar. [agus]

BERITA TERKAIT

UMKM Indonesia Bersaing di Tingkat Dunia Lewat Marketplace

UMKM Indonesia Bersaing di Tingkat Dunia Lewat Marketplace NERACA  Jateng - Dalam rangka program Literasi Digital di Indonesia, Kementerian Komunikasi…

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia

Moody's Pertahankan Peringkat Kredit Indonesia  NERACA Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan peringkat kredit atau Sovereign Credit Rating Republik…

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan

RKP 2025 Dinilai Sangat Strategis untuk Transisi Kepemimpinan NERACA Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Suharso…

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik

BUMN Diminta Gerak Cepat Antisipasi Dampak Geopolitik  NERACA Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta perusahaan-perusahaan…