Indonesia Gandeng Angola Bangun Infrastuktur

NERACA

Jakarta - Indonesia dan Angola sepakat melakukan kerjasama dibidang infrastruktur, langkah ini ditempuh dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi kedua negara serta mendorong para pebisnis meningkatkan investasi di berbagai bidang.

"Kami ingin mendorong para pelaku bisnis di kedua negara untuk dapat memanfaatkan secara konkretpeluang yang terbukaini, baik di sektor perdagangan maupun investasidengan optimal," kata Direktur Afrika Kementerian Luar Negeri Lasro Simbolon di Jakarta, Kamis (22/1).

Acara dihadiri oleh sejumlah pimpinan perusahaan Indonesia antara lain PT WIKA, PT Indo Energy, PT Pupuk Indonesia, PT Epiterma Mas Indonesia, KADIN Indonesia, dan Asosiasi Pertambangan Indonesia.

Dikatakan, Angola merupakan mitra dagang Indonesia ketiga terbesar di kawasan Afrika Sub-Sahara dan saat ini potensi dan peluang ekonomi Angola sedang meningkat.

Menurutnya, Angola saat ini sangat membutuhkan investasi asing di berbagai sektor untuk mendukung pembangunan dan rekonstruksi negara ini pasca perang saudara. Sektor-sektor tersebut mencakup infrastruktur dan konstruksi, teknologi informasi, penanganan air, dan energi.

"Prioritas Angola saat ini membutuhkan investasi di sektor industri manufaktur untuk mengurangi kebutuhan impor. Pemerintah ngola akan memberikan insentif kepada para investor asing secara adil," katanya.

Duta Besar Indopnesia di Angola Ramli Saud memaparkan potensi, peluang dan tantangan berbisnis di Afrika. Daya tarik Angola antara lain situasi politik yang stabil, kekayaan alam yang melimpah, pendapatan per kapita cukup tinggi 6.300 dolar AS, dan pembangunan infrastruktur yang sedang berkembang.

"Sudah saatnya para pebisnis Indonesia mengubah mind-set mengenai Afrika. Interaksi dan antusiasme antar pebisnis Indonesia dan Angola untuk mengkonkretkan peluang kerjasama di bidang berlangsung serius dan produktif," katanya.

Sebelumnya, menurut staf pengajar FEUI Yose Rizal Damuri, mengatakan dalam proses pembangunan infrastruktur prmerintah bakala mengalami kendala yang dihadapi pemerintah antara lain pembiayaan, pembebasan lahan serta kurangnya partisipasi pemerintah daerah. “Segala bentuk infrastruktur, baik itu infrastruktur fisik, pendidikan maupun institusi, pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi masalah lain seperti lahan dan minimnya partisipasi pemerintah daerah. Ini semua akan menjadi kendala ke depan," ujarnya.

Lebih jauh Yose menuturkan, saat ini Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah memiliki ‘simpanan’ yang cukup besar. Hasil dari kebijakan pengalihan subsidi BBM sebesar Rp150 triliun. Namun begitu, lanjut dia, anggaran tersebut dinilai masih sangat kurang.

"Jika ditambahkan dengan jumlah tersebut (Rp150 triliun), maka pemerintahan sebelumnya hanya mampu membangun 25% dari total kebutuhan infrastruktur. Kini bisa ditingkatkan kemampuannya (membangun infrastruktur) hingga 40%," tuturnya.

Kendala selanjutnya adalah pembebasan lahan karena hingga saat ini belum ada rencana yang benar-benar jelas bagaimana pemerintah akan mengurus masalah pembebasan tanah.

Selain itu partisipasi daerah dalam mengatur pembangunan infrastruktur dan menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas juga perlu ditingkatkan. "Infrastruktur walaupun sebagian besar adalah proyek nasional tapi ada juga yang merupakan proyek-proyek daerah sehingga membutuhkan partisipasi daerah secara intensif," terang Yose.

Dia mengatakan bahwa setiap daerah harus didorong untuk memiliki kemampuan tata ruang yang baik sehingga ketika akan membangun infrastruktur. Sebagai contoh, kata Yose, jalan dari kota A menuju kota B. Pemerintah daerah sudah paham lahan mana saja yang harus digunakan.

Pemerintah juga harus jeli dalam melihat infrastruktur apa saja yang harus diprioritaskan, terutama yang dapat menimbulkan "multiplier effect" untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan dimulainya pembangunan infrastruktur dan maritim, Yose pun memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 akan meningkat.

"Kalau pemerintah menargetkan 5,8% saya rasa masih sulit karena pertumbuhan ekonomi kita saat ini masih 5%. Jika tahun ini (pertumbuhan ekonomi) bisa naik hingga 5,5%, itu sudah cukup baik," ucapnya. [agus]

Related posts