Relokasi Pembangkit Bisa Kurangi Defisit Pasokan Listrik

NERACA

Jakarta - Sebagaian besar wilayah Indonesia masih terus dibayangi defisit listrik sehingga terjadi pemadaman bergilir. Terbengkalainya pembangunan sejumlah proyek pembangkit menjadi faktor utama terjadinya defisit listrik. PT PLN (Persero) melakukan relokasi pembangkit ke beberapa daerah untuk mengurangi defisit pasokan listrik.

PLN berencana merelokasi tujuh pembangkit listrik ke Riau dalam dua tahap. Tahap pertama akan direlokalisasi 4 unit pembangkit terdiri dari 1 unit PLTG Gilitimur yang berlokasi di Madura dengan daya mampu normal 20 MW, 1 unit PLTG Sunyaragi di Cirebon dengan daya mampu 18 MW dan 2 Unit PLTG Cilacap dengan daya mampu 2 x 22 MW.

Sisanya sebanyak 3 unit pembangkit akan menyusul direlokasi. Pembangkit itu adalah 1 Unit PLTG Priok dengan daya mampu 20 MW yang berasal dari Madura dan 2 unit pembangkit combine cycle dengan daya mampu 2 x 20 MW yang berada di Perak-Surabaya.

Doddy B Pangaribuan, GM PT PLN Wilayah Riau dan Kepri, Kamis (22/1) menuturkan pada 2012 sudah terpasang pembangkit 2x17 MW di Balai Pungut, yang berasal dari bekas PLTG Sunyaragi dan PLTG Gili Timur. PLTG Gili Timur akhir-akhir ini menjadi sorotan terkait kasus korupsi yang menimpa ketua DPRD Bangkalan yang juga mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin. PLTG Gili Timur direlokasi dengan alasan tidak adanya pasokan gas sehingga rencana semula untuk memenuhi kelistrikan wilayah Madura terpaksa dipindahkan ke Riau.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementrian ESDM, Jarman, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Rabu, mengakui beberapa proyek yang sudah direncanakan tidak selesai sesuai target, khususnya pada proyek FTP (fast track program/program percepatan pembangunan pembangkit listrik tahap pertama 10 ribu MW. Dia mengungkapkan ada 19 proyek pembangkit listrik dari program FTP tahap I 10.000 MW yang terlambat masuk sehingga daya listrik yang ada tidak mampu memenuhi seluruh permintaan listrik. “Sementara pertumbuhan listrik bertambah 9% setiap tahunnya,” katanya.

Dari 19 proyek dalam program 10 ribu MW tahap I tersebut, sebagain besar akan rampung tahun ini dan tiga lainnya baru selesai pada 2016. Totalnya mencapai 2.542,5 MW atau 25,6% dari total 10 ribu MW. Dengan masih belum rampungnya pembangunan pembangkit lsitrik, maka target rasio elektrifikasi yang dicanangkan oleh PLN pada 2015 sebesar 85,9% atau naik 1,6% dari 2014 lalu, sepertinya masih menjadi pertanyaan.

Akibat tersendatanya pembangunan pembangkit listrik tersebut, banyak daerah yang harus menyiasati defisit listrik dengan sistem pemadaman bergilir. Wilayah Indonesia Timur, Nusa Tenggara dan juga Papua merupakan daerah yang memiliki rasio elektrifikasi rendah dan selalu mengalami pemadaman.

Selain daerah tersebut, wilayah seperti Riau yang selama ini dikenal sebagai lumbung energi juga mengalami defisit listrik. PLN di wilayah Riau dan kepulauan Riau, terus gencar mencari tambahan pasokan listrik untuk menambal kekurangan tersebut. Padahal, sejak 2011, sudah ada relokasi 7 unit pembangkit yang berasal dari pulau Jawa ke Riau, dengan total tambahan daya sebesar 142 MW, untuk memperkuat sistem kelistrikan di Bumi Lancang Kuning tersebut.

Relokasi PLTG Gili Timur

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Fabby Tumiwa, alasan pembangunan PLTG Gili Timur dengan kapasitas 2x20 MW pada saat itu karena wilayah Madura kekurangan pasokan listrik hingga 100 MW. Pembangunan PLTG tersebut Diharapkan mampu memenuhi defisit listrik di pulau garam tersebut.

Seiring mulai beroperasinya jembatan sepanjang 5.438 meter, pada 10 Juni 2009, kebutuhan listrik untuk pulau Madura disuplai melalui kabel laut dan jaringan kabel melalui jembatan Suramadu tersebut. Akibatnya, keberadaan PLTG Gili Timur, tidak dibutuhkan lagi. “Kalau sudah ada kabel yang melalui jembatan (Suramadu), untuk apa lagi bangun PLTG. Makanya dipindahkan ke lokasi lain,” terang Fabby.

Dia menilai kegagalan pembangunan PLTG Grisik sesungguhnya bukan karena pasokan gas yang tidak kunjung datang tetapi lebih karena kebutuhan listrik untuk Madura sudah dapat terpenuhi. Menurut dia, kasus korupsi yang menyeret mantan Bupati Bangkalan sesungguhnya tidak terlalu terkait erat dengan pemindahan atau relokasi PLTG Gili Timur.

Untuk itu, Fabby menyarankan semua pihak termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami lebih lanjut terkait perjanjian alokasi gas tersebut. “Apakah PLN melakukan perjanjian dengan Pertamina EP atau Pertamina Hulu Energi (PHE) atau perjanjian pasokan gas melalui pihak ketiga atau trader?” tanyanya.

Menurutnya, PLN seharusnya bisa langsung melakukan perjanjian dengan produsen atau Pertamina EP, apalagi sebagai sesama BUMN. Dengan demikian, ketika pasokan gas tidak sesuai dengan perjanjian, akan jelas siapa yang melakukan wanprestasi atau PLN bisa menekan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan gas sesuai dengan kesepakatan.

Dia juga menyesalkan regulasi migas yang memberi celah kepada pihak ketiga atau trader dalam melakukan jual beli minyak dan gas. Padahal, seperti dalam kasus PLTG Gili Timur, PLN dan Pertamina bisa langsung tanpa harus melalui pihak trader. “Kebijakan yang memberi ruang kepada pihak ketiga, juga memberi angin segar untuk melakukan penyimpangan. karena itu, tata niaga ini harus juga diperbaiki,” ungkapnya.

Pernyataan Fabby tersebut sesaui dengan apa yang disampaikan Senior Manajer Niaga PJB, Eko Priyatno KB, seperti yang dimuat dalam Dalam Info PJB (Media internal PT Pembangkitan Jawa-Bali) edisi 72, Oktober 2011. Disebutkan bahwa Dengan tersambungnya jaringan kabel yang menghubungkan Jawa-madura melalui jembatan Suramadu, keberadaan pembangkit di Madura dipandang tidak diperlukan lagi. Kabel laut dan jaringan kabel tersebut mampu mensuplai listrik sebesar 600 MW.

Sementara kondisi di luar Jawa, masih kekurangan listrik. Atas pertimbangan tersebut kemudian satu unit pembangkit Gili Timur (1x20 MW) direlokasi ke Teluk Lembu, Kepulauan Riau sementara satu unit lainnya dengan kapasitas yang sama dipindakan ke Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Eko Priyatno KB masih seperti yang ditulis dalam Info PJB tersebut mengatakan, tidak perlu meragukan pasokan listrik untuk Madura. Sebab dengan adanya jaringan kabel melalui jembatan Suramadu, Madura mendapatkan tambahan pasokan 400 MW sedangkan melalui kabel laut sebesar 200 MW.

Keberadaan PLTG Gili Timur, sebenarnya untuk mengantisipasi jika kabel laut mengalami gangguan. Namun dengan adanya jaringan kabel melalui Jembatan Suramadu, pasukan listrik ke Pulau Madura lebih terjamin. Sejumlah pembangkitan yang ada di Pulau Jawa siap memasok listrik ke Madura dalam jumlah cukup besar.

Meski sama-sama direlokasi, sistem yang dipergunakan berbeda. PLTG Gili Timur yang direlokasi ke Teluk Lembu dengan skema pengalihan aset ke PT PLN (Persero) sehingga PLTG tersebut bukan lagi milik PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB). Sementara PLTG Gili Timur yang direlokasi ke Duri masih tetap milik PJB, karena diberlakukan sistem sewa. Kontrak sewa selama empat tahun dan dapat diperpanjang. PJB menyerahkan pelaksanaan relokasi ke PJB Services. Begitu juga pelaksanaan operasi dan pemeliharaannya.

Relokasi PLTG Gili Timur juga diperkuat dengan Surat Direktur Utama PLN nomor 03587/122/DIRUT/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang relokasi PLTG Gilitimur (1x20 MW) ke Duri-Riau. Dalam surat tersebut dikatakan, sehubungan dengan kebutuhan daya listrik di Provinsi Riau dan akan tersedianya pasokan Gas Jambi-Merang, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Pembangkitan Sumatara Bagian Utara dan PT Pembangkitan Jawa Bali telah diminta untuk bekerja sama merelokasi PLTG Gilitimur (1x20 MW) ke Duri-Riau.

Related posts