Kita sudah memasuki minggu kedua di tahun 2015. Kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK pun sudah bekerja sekitar tiga bulan setelah dilantik akhir Oktober 2014. Persoalannya, bagaimana pemerintahan baru hasil pemilu 2014 dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk yang terus meningkat? Sementara lahan pertanian pangan yang selama ini diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan luasnya makin menyusut.

Pertanyaan ini semakin menarik didiskusikan terkait dengan ketidakjelasan politik pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Selama sepuluh tahun belakangan ini target politik pangan untuk membawa bangsa agraris ini berdaulat atas pangan semakin tak jelas. Pasar domestik dibanjiri pangan impor karena kebijakan pengelolaan pangan yang kian liberal dan kapitalistik. Ditambah dengan ketidakpahaman pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tentang kebijakan ketahanan pangan sehingga setiap tahun lahan pertanian pangan di Indonesia mengalami konversi seluas 100 ribu hektar. Kondisi ini diperburuk dengan reforma agraria yang dibuat semakin abu-abu dan pola konsumsi pangan di tengah masyarakat yang kian berpusat pada beras. Masyarakat Indonesia termasuk pemakan nasi terbanyak di dunia. Rata-rata penduduk Indonesia mengonsumsi beras kurang lebih 139,15 kg per tahun. Indonesia semakin lambat dalam kegiatan diversifikasi pangan karena pemerintah mengeluarkan kebijakan raskin (beras untuk orang miskin), yang dapat dibeli dengan harga sekitar Rp2.000 per kg. Hal itu semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses beras dan sekaligus membonsai penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

Makin Mahal

Penghuni negeri ini terus bertambah 3,5 juta jiwa setiap tahun. Pertumbuhan jumlah penduduk yang masih tinggi jika tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan berbasis wilayah atau sumberdaya lokal akan mendorong harga kebutuhan dasar ini makin mahal. Kenaikan harga komoditas pangan, menurut Dana Moneter Internasional, dipicu dua faktor utama, yang sifatnya permanen maupun temporer. Yakni pesatnya alih fungsi lahan dan lambatnya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

Alih fungsi lahan pertanian belakangan ini berlangsung semakin cepat. Saat ini lahan perkebunan kelapa sawit sudah lebih luas dari lahan pertanian pangan. Tidak tertutup kemungkinan hamparan luas sawah yang ada sekarang akan terus mengalami konversi dan pertanian pangan akan mengalami degradasi sumber daya lahan.

Data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan sensus pertanian per Mei 2013 menunjukkan jumlah rumah tangga petani gurem susut 4,77 juta rumah tangga selama 10 tahun terakhir. Alih-alih akibat konsolidasi lahan yang mengandaikan terjadinya proses pembangunan yang inklusif, penyusutan tersebut ditengarai lebih sebagai akibat kemunduran sektor pertanian. Petani gurem cenderung menyewakan lahannya kepada petani lain, sementara mereka beralih ke sektor yang lebih menjanjikan, seperti industri atau sektor informal

Sistem ekonomi nasional yang mendudukkan sektor pertanian pada posisi yang kurang menguntungkan jika disandingkan dengan sektor ekonomi lainnya mendorong alih fungsi lahan semakin masif. Hal ini menjadi persoalan besar karena memicu defisit pangan dan ujung-ujungnya menambah jumlah angka kelaparan dan gizi buruk di tengah bangsa ini.

Pangan Lokal

Patut disadari berkurangnya lahan pertanian tentu akan mereduksi aktivitas di sektor pertanian. Kebutuhan tenaga kerja akan menyusut secara bermakna dan menetaskan penganggur-penganggur baru di perdesaan yang mendorong laju urbanisasi. Kehidupan di kota semakin sesak dan kumuh yang bermuara pada penambahan angka kemiskinan.

Untuk itu, dua langkah solusi berikut diusulkan untuk dilakukan. Pertama, mengonkritkan penyediaan lahan abadi pertanian. Pemerintah harus segera menyiapkan dan menambah luas lahan pertanian sehingga bisa mendukung pencapaian ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat. Lahan pertanian pangan harus tersedia di seluruh wilayah untuk mempekuat target kemandirian pangan, terutama beras, jagung, gula, kedelai dan umbi-umbian serta pangan lokal lainnya. Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan pangan hewani, selain perluasan berbagai padang savana yang ada, bisa juga memanfaatkan perkebunan-perkebunan negara yang cukup luas di seluruh tanah air untuk pemeliharaan ternak sapi, kerbau, kambing dan jenis hewan lainnya di sela-sela tanaman pokok kebun karet, sawit, jati atau tanaman keras lainnya yang bisa dikolaborasi.

Langkah kedua, percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada salah satu jenis bahan pangan. Meskipun program ini sudah lama berjalan, keberhasilannya masih lambat. Penurunan konsumsi beras sebanyak 1,5% per tahun telah berhasil, namun diduga karena konsumen beralih ke pangan berbahan baku terigu, seperti mi instan dan roti.

Mesin percepatan penganekaragaman konsumsi pangan patut terus dihidupkan. Program sederhana one day no rice harus dikampanyekan lebih konkret di lapangan dengan mengajak dan menyapa publik bahwa makan pagi, siang, atau malam tak selalu harus dengan nasi, mi atau roti dari terigu. Gerakan ini harus dirancang lebih persuasif sehingga masyarakat mau diajak terlibat untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu.

Selain itu penguasaan teknologi dan inovasi pengolahan pangan lokal nonberas seperti umbi-umbian, sagu dan pisang harus terus digalakkan di tengah masyarakat. Produk pangan olahan ini harus bisa bersanding dengan produk pangan berbasis terigu atau beras. Gagasan untuk mengampanyekan beras analog berbahan pangan lokal harus terus dilanjutkan untuk mengurangi konsumsi beras sebesar 1,5 persen pertahun sekaligus mengerem laju pola konsumsi masyarakat yang beralih ke pangan impor, yakni produk olahan terigu.

Mesin percepatan penganekaragaman konsumsi pangan nonberas berbasis sumberdaya lokal khususnya ubi-ubian akan berhasil jika pemerintah mampu mengatrol citra pangan lokal ini. Produknya harus diperkaya dengan protein, lemak, mineral dan vitamin yang tepat. Dengan promosi yang gencar lewat iklan dan kampanye di media massa produk ini akan kian dikenal masyarakat perkotaan. Saatnya para penumpang pesawat Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan plat merah mengubah sajian yang selama ini menggunakan bahan terigu menjadi menu berbasis ubi-ubian. (analisadaily.com)