NERACA

Jakarta – Pemerintah mewacanakan untuk memberikan kesempatan bagi orang asing untuk bisa menempati jabatan strategis di perusahaan-perusahaan milik pemerintah atau BUMN. Atas rencana tersebut, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengaku mendukung dengan rencana itu. Menurut Suryo, dengan menempatkan orang asing yang mempunyai integritas dan kapabilitas maka perusahaan BUMN Indonesia bakal berdaya saing.

“Mengapa BUMN-BUMN kita kurang berdaya saing bila dibandingkan dengan BUMN-BUMN asal Malaysia dan Singapura, itu karena perusahaan BUMN di Malaysia atau Singapura itu dipimpin oleh pemimpin top dunia meskipun pemimpin tersebut bukan asli orang Malaysia atau Singapura,” ungkap Suryo di kantornya, Jakarta, Kamis (22/1).

Ia mencotohkan seperti perusahaan BUMN sektor perminyakan asal Malaysia yaitu Petronas. Menurut dia, Petronas dipimpin oleh bukan orang asli Malaysia sehingga menjadikan Petronas sebagai perusahaan top dunia. Bahkan, keuntungannya lebih besar dibandingkan dengan keuntungan seluruh BUMN di Indonesia. “Kalau BUMN kita dipimpin oleh orang-orang top dunia maka itu akan menguntungkan sama halnya dengan Petronas,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membuka lebar pintu perusahaan negara untuk warga negara asing. Orang asing diperbolehkan menjadi bos, petinggi perusahaan BUMN jika berhasil lolos dalam proses seleksi. “Bisa saja orang asing jadi bos BUMN. Tetapi kita ambil dari dalam terlebih dahulu,” ujar dia.

Ide Rini ini juga mendapat dukungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil. JK menilai, saat ini yang terpenting dalam memimpin BUMN adalah memiliki jiwa kepemimpinan yang mampu membawa perusahaannya berkembang lebih baik dari sebelumnya. “Itu bukan hal yang baru. Karena yang dibutuhkan bukan asing atau dalamnegeri, tetapi suatu yang mempunyai keahlian tertentu, baru profesionalisme,” tegas JK.

Menurut JK, pemilihan orang asing dalam memimpin BUMN tentu juga tidak sembarangan orang. Tetap melalui skema pemilihan yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ide Rini ini juga mendapat dukungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil. JK menilai, saat ini yang terpenting dalam memimpin BUMN adalah memiliki jiwa kepemimpinan yang mampu membawa perusahaannya berkembang lebih baik dari sebelumnya.

“Itu bukan hal yang baru. Karena yang dibutuhkan bukan asing atau dalamnegeri, tetapi suatu yang mempunyai keahlian tertentu, baru profesionalisme,” tegas JK. Menurut JK, pemilihan orang asing dalam memimpin BUMN tentu juga tidak sembarangan orang. Tetap melalui skema pemilihan yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai rencana Rini itu secara tidak langsung menganggap bahwa negara ini kekurangan orang yang bisa mengelola BUMN. “Tapi saya sangat yakin masih banyak orang Indonesia yang bisa jadi CEO. Yang paling penting adalah jangan political appointed,” katanya.

Jadi menurut Fadli, pernyataan Rini yang baru menjabat sebagai menteri BUMN, tetapi sudah langsung memberikan peluang bagi ekspatriat sangat meremehkan kemampuan orangorang Indonesia. Menurut dia, Rini seharusnya terlebih dahulu mencari putra putri terbaik di negara ini untuk mengisi jabatan direksi BUMN. Bukan malah mengawalinya dengan pernyataan yang sulit dihindari akan menimbulkan persepsi bahwa politik kebijakannya pro asing.

Wakil Ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah mengungkapkan sejauh ini pihaknya belum mendengar bagaimana BUMN mencari spesifikasi figur yang dibutuhkan untuk duduk di BUMN. Dia meyakini banyak putra putri terbaik bangsa yang tersebar di sekian banyak perusahaan punya kemampuan memimpin BUMN. Karena itu, dia mempertanyakan kenapa di saat pemerintah baru mau menyusun direksi-direksi di BUMN sudah berbicara mengenai peluang orang asing.

“Itu kan menganggap orang Indonesia tidak ada yang jago. Dia (Menteri BUMN) tidak paham persoalan, menurut dia jika dikerjakan bangsa sendiri pasti gagal sehingga dipercayakan ke orang asing saja. Ini abad ke-21, orang Indonesia sudah ke mana-mana, dan kemampuannya juga sudah diakui dunia luar,” kata Fahri.

Dia menyarankan agar menteri-menteri Presiden Jokowi, termasuk Rini, untuk berhenti membuat langkah dan pernyataan kontroversial yang justru kontraproduktif. Lebih baik Menteri BUMN fokus pada bidang yang dihadapi sehingga terarah bagaimana upayanya membenahi permasalahan di BUMN agar semakin maju.  

Adapun mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu menilai pemerintah harus tetap mengutamakan WNI untuk duduk di jajaran direksi perusahaan pelat merah. Dengan catatan, WNI yang ditunjuk harus benar-benar memiliki kualitas dan profesional memimpin BUMN.