NERACA

Jakarta - Subtitusi impor menjadi jalan keluar dalam mengatasi berbagai macam masalah seperti deindustrialisasi dan defisit neraca perdagangan. Namun begitu, upaya subtitusi impor selalu gagal karena ulah para trader (pedagang) yang selalu menjegal setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hal itu seperti diungkapkan oleh Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Didie W Suwondho saat ditemui usai konferensi pers catatan awal tahun Kadin di Jakarta, Kamis (22/1).

“Kadin mendesak agar pemerintah bisa merubah strategi untuk penanaman modal investasi. Sudah saatnya pemerintah lebih memprioritaskan investasi industri subtitusi impor. Karena kalau tidak diubah maka tidak akan ada pembangunan pabrik baru lantaran lebih mudah mengimpor daripada memproduksi sendiri. Makanya disini pedagang itu main dan mempengaruhi kebijakan. Para trader itu bilang bahwa industri kita itu belum siap padahal itu cara mereka agar bisa tetap mengimpor,” tegasnya.

Disamping itu, kata dia, pemerintah ikut membuat kebijakan dengan menerapkan bea masuk yang murah untuk barang jadi sementara untuk komponen dikenakan bea masuk yang tinggi. “Pemerintah itu lebih pro terhadap para trader karena bea masuk untuk barang impor jadi seperti laptop dikenakan bea masuk 0% akan tetapi untuk komponen laptop malah dikenakan bea masuk lebih tinggi. Seharusnya kan terbalik, bea masuk impor komponen 0% sementara impor barang jadi dikenakan bea masuk 50%,” cetusnya.

Didi juga menceritakan usaha Kadin dalam mensubtitusi impor kedelai. Saat itu, kata Didi, lahan tanaman kedelai telah mencapai 1,8 juta hektar namun karena harga dan alih fungsi lahan maka lahan kedelai menyusut menjadi 680 ribu hektar. Pada saat Menteri Perdagangannya Gita Wirjawan, Kadin mengusulkan agar adanya harga penyangga untuk para petani. “Hasilnya adalah para petani mendapatkan keuntungan bahkan lahan pertanian kedelai juga meningkat menjadi 900 ribu hektar. Itu ada salah satu cara untuk mensubtitusi impor karena sebagian besar kedelai merupakan impor,” tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Kadin bidang Pemberdayaan daerah dan Bulog Natsir Mansyur mengaku bahwa Kadin mempunyai beberapa kajian soal subtitusi impor. Akan tetapi, kata dia, hal itu akan sulit berjalan jika hanya mengandalkan dari swasta saja namun juga membutuhkan peran pemerintah karena subtitusi impor juga merupakan urusan Negara.

“Kita punya banyak kajian untuk mensubtitusi impor seperti soal hilirisasi minerba (mineral dan batubara), hilirisasi perkebunan itu sudah ada semua dan juga industri petrokimia. Bagaimana menciptakan kondensat dari dalam negeri. Kalau kita mau sukseskan subtitusi impor ini, maka kita minta pemerintah serius untuk masuk ke wilayah ini,” ucap Natsir.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto menambahkan bahwa pemerintah perlu menyusun strategi untuk mensubtitusi impor sehingga hal itu bisa menggantikan produk-produk yang diimpor terutama produk barang midal dan produk agroindustri. Misalnya, sambung Suryo, saat ini kita masih mengimpor gula atau jagung padahal lahan di Indonesia begitu luas maka seharusnya hal itu bisa dimanfaatkan. “Kita masih punya ruang fiscal yang cukup besar dari subsidi BBM. Harusnya itu dialihkan ke petani untuk menanam gula atau jagung sehingga tidak mengandalkan impor lagi,” ujarnya.

Investasi Meningkat

Disisi lain, laporan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa nilai investasi yang ditawarkan investor sejak awal periode pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 5 Januari 2015 paling tinggi masuk ke sektor substitusi impor senilai US$8,55 miliar. Deputi Bidang Promosi Investasi BKPM, Himawan Hariyoga mengatakan nilai komitmen investasi itu datang dari tujuh perusahaan yang sudah mengungkapkan besaran tawaran investasinya.

Adapun, dari 22 Oktober 2014 hingga 5 Januari 2015, terdapat 14 investor yang menyatakan telah menyatakan minat untuk merambah ke sektor substitusi impor Indonesia. “Sektornya hampir sama dengan investasi ke padat karya, ada sektor besi baja, industri energi terbarukan yakni solar panel, elektornik, otomotif,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Himawan enggan memerinci asal dan entitas investor tersebut. Dia lantas mengatakan dari total nilai investasi yang sudah ditawarkan ke semua sektor, tawaran kucuran modal untuk substitusi impor menjadi yang tertinggi, disusul untuk industri maritim senilai US$4,15 miliar.

Dari data BKPM yang diperoleh Antara, sejak era pemerintahan Jokowi hingga 5 Januari 2015 terdapat 68 investor atau perusahaan yang telah menyatakan minat investasinya. Data tersebut belum ditambah dengan minat investor yang mengemuka pada Forum Dialog Investasi hingga 12 Januari ini. Dari 68 investor tersebut, terdapat 21 entitas yang sudah mengungkapkan tawaran nilai investasinya, yang mencapai total US$18,818 miliar.

Setelah sektor substitusi impor dan maritim, BKPM mencatat para investor juga menawarkan nilai investasi tinggi ke sektor hilir tambang dan migas dengan total nilai mencapai US$2,7 miliar. Kemudian sektor pertanian dengan nilai investasi yang ditawarkan US$855 miliar, industri padat karya sebesar US$672 miliar, dan kelistrikan US$550 miliar.