Oleh: Kencana Sari

Badan Litbangkes Kemenkes

Ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI) akan dipulangkan sebab bermasalah dengan legalitas. Hal ini akan menambah jumlah pekerja informal di Indonesia yang pada Agustus 2014 sudah bersekitar 60% dari 140 juta pekerja yang ada. Tak terpungkiri, sebagian dari mereka pun akan merantau ke kota dan juga menambah jumlah pekerja informal dari total hampir 56 juta pekerja yang sekitar 43% dari keseluruhan pekerja yang ada di perkotaan. Jumlahnya akan semakin berimbang antara pekerja formal maupun informal. Namun demikian, pemerintah berupaya untuk mengantisipasi hal ini dengan berencana memberikan pelatihan di sektor informal baik perdagangan, kuliner, dan pariwisata.

Tingginya pekerja informal memberikan kekhawatiran tersendiri sebab keterbatasan akses ke pelayanan sosial, kesehatan dan kompensasi pekerja. Tidak hanya berimbas pada diri pekerja tetapi juga dampak terhadap lingkungan contohnya saja pedagang kaki lima. PKL bertebaran di setiap titik dimana ada pusat kegiatan sekolah, perkantoran, stasiun, rumah sakit, dan berbagai tempat lainnya. Seringkali memakan fungsi prasarana lain, nangkring diatas trotoar dan bahu jalan. Baru saja trotoar dibenahi hingga cantik, tak lama PKL sudah merajahi. Mengurangi ketertiban dan kebersihan lingkungan dan merebut hak para pejalan kaki. Belum lagi dampak kesehatan yang mungkin timbul akibat mengkonsumsi makanan yang dijual.

Memang butuh upaya yang keras dari pemerintah untuk mengatur hal ini. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah, seringkali keberhasilan upaya yang dilakukan kembali memudar seiring jalannya waktu. Perlu upaya yang terus menerus dan tegas. Relokasi adalah salah satu cara menertibkan PKL. Bagi PKL yang menjual makanan dan minuman hendaknya upaya relokasi juga diperluas hingga melihat pada komposisi makanan dan minuman yang diperjualbelikan. Memastikan agar yang dijual terbebas dari bahan tambahan berbahaya bahkan bergizi.

Perlu ada legalitas yang jelas bagi para PKL sehingga selain aman keberadaan dan peruntukkannya tetapi juga pantauan terhadap kandungan makanan yang dijual sehingga aman untuk dikonsumsi. Selain itu perlu dibuat sistem pembinaan dan pengawasan yang jelas sehingga berjalan efektif. Terutama di daerah  sekitar sekolah dan perkantoran, sebaiknya terintegrasi dengan kantin yang ada di sekolah atau kantor tersebut. Di tempat kerja, tidak ada kewajiban untuk meyediakan kantin di tempat kerja. Tak heran masih banyak pekerja yang jajan di pinggir jalan.

Yang perlu disosialisasikan adalah dampak dan keuntungan relokasi kepada para PKL. Sebab belum tentu para pedagang tidak ingin di relokasi, hasil penelitian tahun 2014 menunjukkan bahwa 88% pedagang menganggap bahwa relokasi merupakan suatu hal yang baik sebab akan lebih tertib, dan teratur dalam melakukan kegiatan jual beli sehingga tidak mengganggu keamanan, ketertiban, dan keindahan tatanan kota. Selain itu menyelamatkan para PKL dari penggusuran. Kekhawatiran PKL akan memiliki pendapatan yang lebih rendah jika di relokasi tidak sepenuhnya terbukti, bahkan hasil penelitian menunjukkan ada yang mengalami peningkatan pendapatan.