Penghematan Anggaran - BPK Meminta Besarannya Diturunkan

NERACA

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan meminta besaran pengurangan anggaran perjalanan dinas dan konsinyering pihaknya diturunkan menjadi Rp101,9 miliar, dari yang sebelumnya diminta oleh pemerintah Rp252,09 miliar.

"Self blocking" (penghematan) yang terlalu besar akan menganggu capaian target kinerja BPK," kata Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI di Jakarta, Rabu (21/1).

Menurut Hendar, total anggaran perjalanan dinas dan konsinyering BPK pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp848 miliar, sebelum pemerintah meminta penghematan sebesar Rp252,09 miliar.

Dirinya mengaku khawatir jika anggaran tersebut dipangkas terlalu besar, dapat menganggu kinerja auditor dan akhirnya mengakibatkan kinerja pemeriksaan keuangan negara menurun.

Hendar mencontohkan, untuk pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), BPK memiliki 700 auditor. Saat perumusan laporan gabungan itu, ratusan auditor membutuhkan tempat kerja yang memadai. Proses pembuatan laporan tersebut juga, menurut dia, seringkali memakan waktu dari pagi hingga larut malam.

"Tidak mungkin kan auditor sebanyak itu harus tidur di kantor. Mereka juga butuh istirahat," ujarnya.

Para auditor pun dalam membuat laporan, menurutnya, diwajibkan mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu dua bulan."Saya khwatir jika kondisi kerja mereka saja terbatas, nanti kinerja mereka akan lama," ujar dia.

Hendar mengaku sudah memetakan alokasi penghematan tersebut terhadap pagu anggaran BPK. Dari data yang dipaparkan Hendar, kegiatan perjalanan dinas dan konsinyering untuk progam pemeriksaan keuangan negara dihemat Rp40 triliun.

Kemudian, perjalanan untuk dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dihemat Rp29 triliun. Sisanya adalah penghematan di sarana dan prasaran aparatur, pengawasan akuntabilitas, kepaniteraan kerugian daerah dan peningkatan mutu kelembagaan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Gus Irawan Pasaribu pun mendukung permintaan BPK. Dia mengatakan Komisi XI akan menyampaikan langsung ke Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoo pada rapat dengar pendapat, Jumat (23/1) mendatang, perihal permintaan itu.

"Jika dipotong terlalu besar, DPR khawatir ada kesan 'pelemahan' BPK," ujar dia. [ardi]

BERITA TERKAIT

Anggaran Pemberdayaan KUKM Naik Jadi Rp1,291 T

Anggaran Pemberdayaan KUKM Naik Jadi Rp1,291 T NERACA Jakarta - Anggaran pemberdayaan koperasi dan UKM yang diusulkan Kementerian Koperasi dan…

4 Kementerian Dapat Tambahan Anggaran

  NERACA   Jakarta – Ada empat kementerian yang mendapatkan izin dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan penambahan anggaran…

Jokowi Minta Perbaiki Pola Penyerapan Anggaran

      NERACA   Bogor - Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan ketua lembaga memperbaiki pola penyerapan anggaran…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

KPK Diminta Usut Tuntas Kasus BLBI dan Bank Century

  NERACA   Jakarta - Sekitar 2.000 orang massa dari gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) kembali menggelar aksi di Gedung…

CIMB Niaga Gelar Customer Gathering

      NERACA   Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menyelenggarakan customer gathering bersama nasabah dan…

Kinerja untuk Atasi Depresiasi Rupiah Dinilai Tepat

    NERACA   Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan kinerja yang dilakukan sejumlah lembaga dan kementerian…