NERACA

Jakarta - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Yose Rizal Damuri menilai Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diterbitkan pemerintah pada 2014 akan menjadi kendala sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) karena adanya perketatan investasi asing. Disini nantinya investasi bakal terkendala.

"Secara prosedur memang dipermudah dengan PTSP melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tapi secara regulasi malah lebih sulit," tegasnya di Jakarta, Rabu, (21/1)

DNI 2014, kata dia, sifatnya jauh lebih membatasi investasi asing, jika dibandingkan dengan DNI sebelumnya yang diterbitkan pada 2010.

Yose mengatakan dalam DNI 2014 terdapat beberapa kelompok bidang usaha yang kepemilikan modal asingnya dibatasi, salah satunya adalah bidang usaha pengeboran lepas pantai yang kepemilikan modal asingnya berkurang dari 95 persen menjadi 75 persen.

"Padahal sejak awal 2000 hingga 2012 pertumbuhan ekonomi kita banyak didukung oleh ekspor bahan mentah seperti batu bara dan CPO," ujarnya.

Ia meminta pemerintah membenahi dikotomi prosedur dan regulasi investasi sebelum PTSP benar-benar dijalankan.

Sebelumnya Kepala Deputi Promosi Investasi BKPM Himawan Hariyoga mengatakan bahwa Presiden akan meresmikan sistem PTSP pada 26 Januari 2015. Dengan sistem tersebut diharapkan perizinan akan menjadi lebih cepat, mudah, murah dan terintegrasi di dalam jaringan.

Ia mengatakan akan ada 21 kementerian dan insititusi yang terintegrasi dengan pelayanan tersebut diantaranya PLN, BPOM, Badan Standarisasi Nasional, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan dan lainnya.

"Dengan sistem ini diharapkan dapat mempermudah investor untuk mendapatkan izin, cukup membawa aplikasi ke BKPM dan data akan langsung terintegrasi ke seluruh kementerian," katanya.

Sistem PTSP ini dianggap akan mempercepat proses investasi karena investor tidak perlu mendatangi setiap K/L yang berkaitan dengan usahanya, dan akan lebih transparan karena dapat diawasi langsung oleh kementerian yang bersangkutan bahkan Presiden.

"Uji coba sudah dilakukan sejak Desember 2014 di lima provinsi, dan pada 26 Januari ini akan diresmikan oleh Presiden sehingga sejak Februari-Desember 2015 sudah dapat digunakan di 24 provinsi dan 120 kabupaten," katanya.

Rencananya pada 2016 sistem ini dapat digunakan di 34 provinsi dan 561 kabupaten di seluruh Indonesia.

Seperti diketahui, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, menargetkan investasi yang masuk ke Indonesia pada 2015 mencapai Rp500 triliun. " Target investasi tahun 201 sebesar Rp500 triliun," ujar Franky.

Nilai itu, kata Franky, naik Rp50 triliun dari target investasi pada 2014 silam. "(Tahun lalu) sekitar Rp450 triliun sekian," jelas dia.

Namun demikian, Franky enggan menjelaskan lebih lanjut sektor apa saja yang akan digenjot. "Terima kasih ya," ujar Franky sembari berlalu di dalam mobilnya.

Sementara itu, mantan Kepala BKPM Mahendra Siregar mencanangkan pertumbuhan investasi di Indonesia mencapai 15-18 persen. Sebab, target BKPM pada 2014 tercatat mencapai 16,8 persen atau senilai Rp342,7 triliun dari target Rp450 triliun.

Investasi di Indonesia pun diketahui terus tumbuh pada periode 2013-2014. BKPM mencatat realisasi investasi pada Januari-September 2014 mencapai Rp342,7 triliun, tumbuh 16,8 persen dari periode yang sama di 2013 sebesar Rp228,3 triliun dengan pertumbuhan 14,6 persen. [agus]