NERACA

Jakarta - Tekad Presiden Joko Widodo yang ingin memfokuskan kebijakan pada pembangunan infrastruktur bakal menemui hambatan. Menurut staf pengajar FEUI Yose Rizal Damuri, kendala yang dihadapi pemerintah antara lain pembiayaan, pembebasan lahan serta kurangnya partisipasi pemerintah daerah.

“Segala bentuk infrastruktur, baik itu infrastruktur fisik, pendidikan maupun institusi, pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi masalah lain seperti lahan dan minimnya partisipasi pemerintah daerah. Ini semua akan menjadi kendala ke depan," ujarnya di Jakarta, Rabu (21/1).

Lebih jauh Yose menuturkan, saat ini Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah memiliki ‘simpanan’ yang cukup besar. Hasil dari kebijakan pengalihan subsidi BBM sebesar Rp150 triliun. Namun begitu, lanjut dia, anggaran tersebut dinilai masih sangat kurang.

"Jika ditambahkan dengan jumlah tersebut (Rp150 triliun), maka pemerintahan sebelumnya hanya mampu membangun 25% dari total kebutuhan infrastruktur. Kini bisa ditingkatkan kemampuannya (membangun infrastruktur) hingga 40%," tuturnya.

Kendala selanjutnya adalah pembebasan lahan karena hingga saat ini belum ada rencana yang benar-benar jelas bagaimana pemerintah akan mengurus masalah pembebasan tanah.

Selain itu partisipasi daerah dalam mengatur pembangunan infrastruktur dan menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas juga perlu ditingkatkan. "Infrastruktur walaupun sebagian besar adalah proyek nasional tapi ada juga yang merupakan proyek-proyek daerah sehingga membutuhkan partisipasi daerah secara intensif," terang Yose.

Dia mengatakan bahwa setiap daerah harus didorong untuk memiliki kemampuan tata ruang yang baik sehingga ketika akan membangun infrastruktur. Sebagai contoh, kata Yose, jalan dari kota A menuju kota B. Pemerintah daerah sudah paham lahan mana saja yang harus digunakan.

Pemerintah juga harus jeli dalam melihat infrastruktur apa saja yang harus diprioritaskan, terutama yang dapat menimbulkan "multiplier effect" untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan dimulainya pembangunan infrastruktur dan maritim, Yose pun memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 akan meningkat.

"Kalau pemerintah menargetkan 5,8% saya rasa masih sulit karena pertumbuhan ekonomi kita saat ini masih 5%. Jika tahun ini (pertumbuhan ekonomi) bisa naik hingga 5,5%, itu sudah cukup baik," ucapnya.

Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, menuturkan guna menambah pembiayaan pembangunan infrastruktur pemerintah mengajak para investor asing untuk berinvestasi lebih banyak lagi ke Indonesia.

Pasalnya, anggaran milik pemerintah yang ada saat ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mampu mendanai segala kebutuhan proyek infrastruktur. "Dalam pendanaan proyek dibutuhkan sumber dana yang berasal dari dua sumber, pemerintah dan swasta. Pemerintah tidak bisa biayai sendirian," ujar Bambang.

Meski begitu, dirinya juga mengaku pemerintah tidak akan menyerah begitu saja. Dia menjelaskan pemerintah akan terus mengusahakan penyediaan dana dari APBN melalui pembenahan kebijakan fiskal.

"Pemerintah akan mengurangi subsidi ke sektor yang tidak produktif, meningkatkan belanja pemerintah, meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur, memperbaiki fiskal, memperbaiki perizinan, sehingga secara bertahap ekonomi Indonesia tumbuh dan terus tumbuh," ungkapnya.

Dia juga menjamin ekonomi Indonesia akan stabil dan tumbuh 7% per tahun setelah pemerintah mengalihkan subsisi bahan bakar minyak (BBM). "Ekonomi dunia memang saat ini sedang melambat salah satunya karena ekonomi Tiongkok mengalami perlambatan pertumbuhan serta harga komoditas juga menurun, sehingga tahun ini ekonomi Indonesia diperkirakan hanya akan tumbuh sekitar 5%-5,1%," ujar dia.

Sementara ekonom University of California, Wing Thye Woo mengingatkan, pentingnya investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur bagi perkembangan ekonomi Indonesia. “Infrastruktur yang perlu diprioritaskan untuk dibangun adalah fasilitas komunikasi dan transportasi seperti penambahan sarana transportasi publik, jalan, pelabuhan, bandara, serta peningkatkan prosedur imigrasi dan bea cukai,” tandasnya. agus/ardi