Menguji Jokowi - Oleh: Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

Tirai pembuka tahun 2015 baru saja dibuka, tetapi kegaduhan politik sudah luar biasa. Hal ini dipicu oleh reaksi keras banyak pihak terkait dengan penunjukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon kapolri tunggal oleh Presiden Joko Widodo. Titik didih polemik terjadi saat Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus gratifikasi persis sehari menjelang uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR.

Fenomena tak biasa pun terjadi di Paripurna DPR, Kamis (15/1). Kecuali Fraksi Demokrat, semua fraksi di DPR memuluskan langkah Budi Gunawan sebagai kapolri. Bola panas pun kini menggelinding ke Istana, semua perhatian tertuju ke sosok Jokowi. Ujian berat yang berpotensi menjadi titik balik beralihnya dukungan publik pada Jokowi pada seratus hari pertama kabinet kerja.

Ada tiga konstruksi realitas yang janggal dari sudut keajekan nalar, tetapi menjadi konteks yang harus dibaca dalam penunjukan Budi Gunawan sebagai calon kapolri tunggal versi Jokowi. Ketiga fenomena ini melahirkan spekulasi politik yang membuat gaduh ruang publik.

Pertama, penunjukan Budi Gunawan terkesan terburu-buru jika dikaitkan dengan masa pensiun Jenderal Sutarman pada Oktober tahun ini. Sah- sah saja proses seleksi dilakukan lebih dini, tetapi seharusnya masih tersedia ruang untuk melakukan telaah mendalam mengenai rekam jejak calon agar tak kejadian seperti sekarang di mana calon kapolri berstatus tersangka KPK.

Mengapa seolah-olah harus bulan ini? Bukankah Jokowi masih bisa menggunakan hak prerogatifnya secara lebih hati-hati. Konstruksi realitas inilah yang menimbulkan spekulasi di banyak kalangan tentang adanya "operasi mengamankan Budi Gunawan" sebagai ka polri. Lantas, kelompok yang berspekulasi ini mengaitkan Budi Gunawan dengan dukungan PDI Perjuangan dan tentu tokoh utamanya, Megawati Soekarnoputri. Namanya juga spekulasi, bergerak liar dan memosisikan pencalonan Budi Gunawan oleh Jokowi di ba wah bayang-bayang kuasa Mega.

Kedua, langkah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka persis di saat panggung politik bergulir di DPR. Upaya KPK ini dengan sendiri nya menimbulkan spekulasi dan tafsir politis. Banyak perbincangan di lini masa media sosial maupun sejumlah media daring yang mengaitkan langkah KPK ini dengan taktik politik Jokowi. Benarkah Jokowi jadi penunggang bebas dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka? Lagi-lagi ini pun, menurut penulis, terlalu spekulatif di tengah hiruk pikuk politik teka-teki.

Ketiga, sikap nyaris seragam fraksi- fraksi di DPR. Jika menyetujui itu karena landasan kepatutan dan kelayakan, masih relevankah Budi Gunawan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka menjadi kapolri? Meski dalam hukum ada asas praduga tak bersalah, terbayang jalan panjang proses hukum yang harus dilalui oleh seorang tersangka KPK.

Tentu, akan begitu menguras banyak tenaga, pikiran, dan tentunya kehormatan serta kewibawaan lembaga yang dipimpinnya. Mengapa DPR seolah tak melihat ini sebagai beban? Spekulasi soal ini bergulir pada pola simbiosis mutualisme di antara para politisi lintas fraksi yang sudah lama tak nyaman dengan sepak terjang KPK.

Putusan Rapat Paripurna DPR terkait dengan pencalonan kapolri ini men jadi bola panas bagi Jokowi dan KPK. Kini, Jokowi berada dalam dilema kebijakan yang harus diambilnya. Di satu sisi, jika dia tetap melantik Budi Gunawan, secara sadar melawan arus utama opini publik yang nyata- nyata resisten terhadap pelantikan Budi Gunawan sebagai kapolri.

Dukungan dari kelompok kritis dan komunitas-komunitas relawan yang pada masa pemilu lalu cenderung mendukung Jokowi, akan rontok dan kecewa mendalam. Di sisi lain, jika tak melantik Budi Gunawan, Jokowi juga harus bersiap tak selaras dengan sejumlah orang atau kekuatan yang menjadi endorser atau bahkan patron utama Jokowi selama ini.

Inilah situasi yang oleh Leslie Baxter dan Barbara Montgomery dalam tulisan nya dalam buku Relating Dialogues and Dialectics (1996) digambarkan dapat menghadirkan dialektika relasional. Situasi ini dicirikan oleh ketegangan- ketegangan yang berkelanjutan antara impuls-impuls yang kontradiktif. Berbagai isu bergulir dan menjadi dinamika sekaligus indikator untuk mengukur performa dan daya tahan Jokowi.

Dilema inilah yang menjadi ujian nyata kepemimpinan Jokowi pada seratus hari pertamanya. Benarkah Jokowi the real leader atau seperti tuduhan lawan politiknya selama pemilu lalu, yakni dia berada di bayang-bayang kuasa Mega. Harusnya, Jokowi menegaskan diri menjadi pemimpin pengambil risiko, yakni membatalkan pengajuan Budi Gunawan sebagai kapolri dan menggantikannya dengan sosok lain yang tidak mendapat resistensi publik secara masif.

Jika Jokowi tetap melaju, bahkan semakin percaya diri setelah mengantongi dukungan DPR, sangat mungkin Jokowi justru terperosok pada jebakan delegitimasi kekuasaannya pasca pelantikan Budi Gunawan nanti. Lawan politiknya pasti akan menggoreng isu bah wa Jokowi ternyata tetap melantik tersangka KPK. Perlahan tapi pasti, ini dapat menjadi operasi penumpulan pengaruh Jokowi di masyarakat luas.

Bola panas kedua tentunya menggelinding ke KPK. DPR seolah mengabaikan KPK yang telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Realitas politik ini seharusnya membuat KPK bekerja ekstrakeras untuk menunjukkan ke publik integritas mereka bahwa penetapan Budi Gunawan itu murni hukum bukan politik. Oleh karena fokus KPK itu di wilayah hukum, sudah seharusnya memprioritaskan fakta dan bukti-bukti yang bisa memperkuat langkahnya menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Khusus bagi Jokowi, langkah pemerintahannya masih panjang dan terjal. Ada baiknya Jokowi mengingat nasihat sederhana dari seorang komedian Bill Cosby, "Saya tidak tahu kunci sukses, tetapi kunci kegagalan adalah berusaha menyenangkan setiap orang."

Jokowi juga tentu harus selalu waspada terhadap para elite parpol mungkin akan selalu meniru ucapan Don Corleone ke Jhonny Fontane tentang Woltz dalam film Godfather, "I am gonna make him an offer he can't refuse!"

Kekuasaan memang kerap melenakan, wajar jika banyak pihak skeptis, mungkinkah revolusi mental direalisasikan? (haluankepri.com)

Related posts