Sebagian dari masyarakat mungkin mempertanyakan mengapa harga obat di Indonesia masih relatif mahal dibandingkan negara lain.

NERACA

Pada hemat saya, mahalnya obat di Indonesia sudah melampaui batas kemampuan ekonomi masyarakat kita. Hal ini menjadi keluhan sejak lama. Kebijakan pemerintah untuk mengedarkan obat generik yang lebih murah dari obat paten tampaknya tidak banyak membantu. Karena, pada kenyataannya, dokter lebih suka meresepkan obat paten.

Salah satu penyebab mahalnya harga obat di Indonesia adalah karena banyaknya perusahaan-perusahaan farmasi dalam negeri mau pun PMA yang mendirikan perusahaan farmasi di tanah air. Banyaknya jumlah produsen obat-obatan tersebut tidak sebanding dengan konsumsi obat di masyarakat kita. Akibatnya, perusahaan-perusahaan farmasi tersebut melakukan persaingan-persaingan yang tidak sehat.

Cara-cara promosi yang mereka lakukan sudah sangat berlebihan. Mereka berlomba-lomba merayu dokter, rumah sakit dan apotik agar obat-obat hasil produksinya menjadi acuan utama dalam pemberian obat kepada pasien. Para medical representative dari berbagai perusahaan farmasi seakan berlomba memberi bonus besar, mulai dari tawaran potongan harga yang cukup besar sampai dengan servis lainnya, seperti komisi bulanan, berlibur ke luar negeri atau berupa barang sesuai permintaan dokter atau berupa pemberian barang sesuai permintaan dokter.

Modus operandi inilah yang menyebabkan mahalnya harga obat di mayarakat, yakni biaya promosi yang teramat tinggi. Penambahan biaya ini pasti harus ditanggung konsumen melalui harga obat yang harus mereka bayarkan. Salah seorang manager salah satu perusahaan farmasi bahkan mengakui bahwa perusahaannya sudah melakukan cara-cara promosi yang melampaui batas-batas dan tidak sesuai dengan etika.

Namun, mau tidak mau, kondisi seperti ini harus diikuti, karena adanya persaingan yang sangat ketat di antara perusahaan-perusahaan farmasi lain dalam “melobi” dokter, rumah sakit dan apotik yang memiliki peran utama dalam penjualan obat kepada masyarakat. Praktek kolusi antara produsen obat dengan dokter, rumah sakit, mau pun apotik tersebut bisa diterima dari sisi bisnis, tetapi tidak benar dari sudut etika karena sangat merugikan konsumen.

Menanggapi hal ini, Ketua Komite Eksekutif, International Pharmaceutical Manufactures Group (IPMG), Luthfi Mardiansyah, mengatakan, hal ini disebabkan 90 persen bahan baku obat masih harus didatangkan dari luar negeri. 

"Ada persepsi di masyarakat kalau harga obat mahal karena ada biaya tambahan. Menurut kami bukan. Obat mahal karena bahan bakunya 90 persen masih impor," ujar Luthfi dalam temu media di Jakarta, Selasa. 

Kemudian, lanjut dia, alasan lainnya ialah nilai tukar rupiah dengan mata uang asing yang masih belum stabil. 

Dia mengatakan, hal ini bahkan menyebabkan pihak pelaku industri farmasi tidak mampu menyiapkan stok bahan baku untuk dua tahun ke depan. "Kita tidak bisa beli stok bahan baku untuk dua tahun ke depan. Kalau kita beli dengan harga sekarang dua tahun kemudian bisa berubah, karena rupiah masih gonjang- ganjing," kata dia.

Kendati demikian, menurut Luthfi, keberadaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membantu masyarakat mendapatkan obat dengan harga lebih murah dari pasaran. Di samping itu, JKN juga berpengaruh meningkatkan pasar farmasi terutama kebutuhan masyarakat pada obat berkualitas dan inovatif. "Harga obat di JKN, 40 persen lebih rendah dari di pasaran," pungkas dia.