Pemimpin Tidak Boleh Loyo

Pemimpin pada tingkatan organisasi mana pun, saat dia menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan, berarti telah mengkhianati fungsi dan kedudukannya sebagai pemimpin. Mereka telah kehilangan kepekaan sosial dan rasa belas kasihnya. Pemimpin loyo memiliki akting pencitraan yang luar biasa, sehingga dengan cara demikian dapat menutup segala bentuk kekurangan dan kelemahan yang dimiliki.

Padahal pencitraan diri itu kerap kali mengorbankan, bahkan mengaburkan realitas sosial. Data kemiskinan yang tinggi, berdampak negatif pada citra pemerintahan yang sedang berkuasa, dapat dibuat sedemikian rendah, melalui penerapan standar baru kemiskinan. Atau, dengan merekayasa data statistik sosial, melalui penelitian yang dibuat canggih.

Negara yang memiliki pemimpin-pemimpin yang kurang bersemangat (loyo), lambat laun bakal mengalami degradasi jati diri. Mereka dipastikan kehilangan rasa kerakyatan, kendati mereka sibuk membuat program untuk memberdayakan masyarakat. Dan celakanya, mereka berpeluang besar melakukan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Salah satu kasus besar yang riskan menjerat pemimpin model seperti itu, adalah skandal korupsi.

Terbukti, sejak 2004 hingga saat ini, tercatat ada sebanyak 128 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi. Mereka terdiri atas belasan gubernur, 16 walikota/plt walikota, 84 bupati dan 19 wakil bupati. Lebih memprihatinkan lagi, menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2004-2009 terdapat 1.432 anggota dewan menjadi tersangka kasus korupsi. Maraknya pemimpin yang tersangkut kasus korupsi di berbagai tingkatan, mulai dari kelas eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga memunculkan kesengsaraan meluas di berbagai daerah.

Makin tinggi jabatan pemimpin yang menderita loyo, dampak parahnya semakin luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Presiden Sisilo Bambang Yudhoyono, yang dipilih langsung oleh rakyat, memegang kunci penting dalam mengendalikan seluruh kepemimpinan nasional. Tetapi, trennya sekarang, malahan kasus-kasus korupsi terus menjerat berbagai pemimpin di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Ironisnya, sejumlah instruksi presiden sekarang menjadi “macan ompong” karena langsung ditentang dan dilawan oleh pihak-pihak yang tersengat dengan pernyataan SBY. Instruksi Presiden itu juga tidak digubris atau dan tidak ditindaklanjuti oleh para pembantunya secara serius.

Nasib Inpres sebagai ’macan kertas’ itu juga terjadi dalam 12 Inpres penanganan kasus Mafia Pajak Gayus Tambunan yang diawasi langsung oleh Wapres Boediono, ternyata hingga kini tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Inpres ini telah loyo dan redup seperti Inpres lainnya yang tidak terukur keberhasilan dan tingkat implementasinya.

Realitas ini menunjukkan kesan bahwa SBY sedang mengalami ”impotensi” kepemimpinan. Otoritas kekuasan yang sangat besar dan kewenangan kepemimpinan yang sangat tinggi yang diberikan myoritas rakyat ternyata tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan full power untuk melaksanakan amanat konstitusi negara. Ini terbukti banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara tuntas, lamban, tidak transparan, terus menumpuk.

Bukti nyata terjadinya ”impotensi” kepemimpinan adalah saat presiden tidak sensitif dan tidak mampu mengawal instruksinya sendiri karena menemui hambatan dan perlawanan nyata di lapangan. Jika Presiden SBY memiliki kekuatan dan ketegasan maka demi tegaknya konstitusi, perlawanan dan ancaman yang muncul terhadap instruksinya harus disikapi dan dihadapi dengan serius dan keras demi melindungi keselamatan mayoritas rakyat di negeri ini.

Related posts