NERACA

Jakarta -  Pengamat ekonomi University of California, Davis, Amerika Serikat, Wing Thye Woo mengemukakan pentingnya investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

"Dalam IMF's World Economic Outlook 2014 dikatakan bahwa setiap satu dolar Amerika investasi berupa infrastruktur akan menghasilkan keuntungan hingga tiga dolar Amerika," katanya di Jakarta, Selasa (20/1).

Infrastruktur yang perlu diprioritaskan menurutnya adalah pengembangan fasilitas komunikasi dan transportasi seperti penambahan sarana transportasi publik, jalan, pelabuhan, bandara, serta peningkatkan prosedur imigrasi dan bea cukai. "Komunikasi dan transportasi yang memadai akan mendorong sektor ekonomi dan mempromosikan investasi swasta jangka panjang," tuturnya.

Adapun terkait investasi jangka panjang, katanya, pemerintah juga perlu memperkuat desentralisasi politik dan fiskal dengan membangun pusat-pusat kebijakan ekonomi dan pelatihan di tiap provinsi, serta berusaha lebih responsif terhadap hambatan-hambatan lokal dan efisien dalam memasok infrastruktur yang tepat. "Presiden Jokowi sudah cukup jeli dalam melihat hal ini maka dia menjadikan infrastruktur sebagai salah satu fokus pemerintahannya," ujarnya.

Ungkapan senada juga dilontarkan oleh Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri mengatakan Indonesia sudah menuju ke arah pertumbuhan ekonomi yang lebih baik melalui kebijakan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). "Dari pengalihan subsidi BBM kemarin kan setidaknya kita sudah punya simpanan sekitar Rp150 triliun, berarti sudah ada ruang fiskal untuk mengembangkan infrastruktur di Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekuatan investasi dari para investor dari berbagai negara yang bersedia menanamkan investasi di bidang infrastruktur di Indonesia mencapai 8 triliun Dollar AS. "Ada sebanyak 8 triliun, dollar AS. Itu sudah dihitung," katanya.

Jokowi mengatakan, anggaran yang ditawarkan tersebut nantinya akan diinvestasikan ke berbagai proyek infrastruktur pemerintah, mulai dari pembangunan jalan tol, jalur kereta api luar pulau Jawa, pembangkit listrik sampai pembangunan pelabuhan di berbagai wilayah di Indonesia.

Jokowi mengatakan, latar belakang pemerintah mempersilakan investor untuk menanamkan investasi di bidang proyek infrastruktur lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diduga tidak mencukupi mencover seluruh proyek pemerintah. "Ini supaya pembangunan cepat dikerjakan. APBN kita enggak cukup. Kita libatkan investasi untuk masuk ke bidang-bidang itu. Tapi bidang lain nanti dulu," kata Jokowi.

Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengajak para investor asing untuk berinvestasi lebih banyak lagi ke Indonesia. Pasalnya dana pemerintah yang ada saat ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mampu mendanai segala kebutuhan proyek infrastruktur. "Dalam pendanaan proyek dibutuhkan sumber dana yang berasal dari dua sumber, pemerintah dan swasta. Pemerintah tidak bisa biayai sendirian," ujar Bambang.

Namun, Bambang memastikan pemerintah tidak akan menyerah begitu saja. Dia menjelaskan pemerintah akan terus mengusahakan penyediaan dana dari APBN melalui pembenahan kebijakan fiskal. "Pemerintah akan mengurangi subsidi ke sektor yang tidak produktif, meningkatkan belanja pemerintah, meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur, memperbaiki fiskal, memperbaiki perizinan, sehingga secara bertahap ekonomi Indonesia tumbuh dan terus tumbuh," ungkapnya.

Dirinya menjamin ekonomi Indonesia akan stabil dan tumbuh 7 persen per tahun setelah pemerintah mengalihkan subsisi bahan bakar minyak (BBM).

"Ekonomi dunia memang saat ini sedang melambat salah satunya karena ekonomi Tiongkok mengalami perlambatan pertumbuhan serta harga komoditas juga menurun, sehingga tahun ini ekonomi Indonesia diperkirakan hanya akan tumbuh sekitar 5-5,1 persen," ujar Bambang.

Namun, Bambang menjanjikan ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih tinggi tahun-tahun berikutnya khususnya pada 2018 ditargetkan ekonomi tumbuh 7 persen per tahun sesuai dengan target Presiden Joko Widodo. [agus]