NERACA

Jakarta – Para pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) mengeluhkan aturan soal tata niaga kedelai yang berlaku saat ini. Pengadaan kedelai kini diatur oleh pasar bebas, sehingga kerap kewalahan dengan harga kedelai yang melambung tinggi. Peran Bulog mesti dikembalikan untuk mengatur tata niaga kedelai. “Akibat pola tata niaga seperti ini maka para pengrajin tempe tahu sdang terpuruk,” ungkap Ketua Gakoptindo Aip Syarifuddin di Jakarta, Senin (19/1).

Yang menjadi persoalan, kata Aip, Perpes No.32/2013 yang dahulu memberi peran kepada Bulog untuk mengamankan harga dan menyalurkan kedelai, kini justru tak diberlakukan lagi. Padahal, Perpres tersebut telah membuat para pengrajin merasa nyaman. Ironisnya, yang menyingkirkan Perpres tersebut justru SK Menteri Perdagangan yang waktu itu dijabat Gita Wirjawan. SK itu menegaskan peran Bulog.

Para pengrajin, kata Aipr, merasakan harga bahan baku tempe tahu berupa kedelai sangat mahal. Ini lantaran harganya didapat dari mata rantai penjualan yang sangat panjang. Akibatnya, harga yang sampai ke pengrajin sangat mahal. Mestinya para pengrajin mendapatkan harga tersebut langsung dari importir. Kini, untuk mencari kedelai lokal saja sangat susah.

Menurut Aip, bila kini pemerintah mencanangkan swasembada kedelai, tampaknya akan sulit tercapai. “Jumlah kebutuhan kedelai nasional kira-kira antara 2,5-2,7 juta ton per tahun. Dari jumlah itu 1,8 juta ton (80%) diserap oleh pengrajin tempe tahu. Sisanya dibuat oncom, tauco, kecap, susu kedelai, dan lain-lain,” ungkap Aip.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan, pemerintah harus mengembalikan peran Bulog untuk mengatur tata niaga kedelai. Lahan-lahan kedelai harus segera disiapkan termasuk menentukan harganya yang memadai. “Gakoptindo merasa masih sulit mendapatkan kedelai, karena terombang ambing oleh harga. Dulu pengadaannya dibuat mudah dengan membuat bea masuk 0%. Tahu tempe yang sehari-hari kita makan itu harus sustainable,” harap Agus.

Pakar Pertanian Unpad Prof Benny Joy menyatakan bahwa pengaturan ulang tata niaga impor kedelai belum bisa dihapus mengingat kebutuhan sektor itu belum mampu dipasok dari dalam negeri sepenuhnya. Ia menilai usulan mengenai pengaturan ulang tata niaga kedelai agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri yang salah satu di antaranya menghentikan program impor tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Dia menilai Indonesia termasuk negara yang masih tergantung terhadap impor komoditas pertanian tersebut. Kecuali, upaya perluasan lahan sudah dilakukan dan angka hasil produksi dalam negeri telah mengalami peningkatan. “Luas panen kedelai lokal kita itu tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan kedelai untuk produksi tahu di Sumedang saja hanya mengandalkan kedelai hitam, kalau tidak mereka anggap hasilnya jelek,” katanya.

Dia menjelaskan kedelai banyak diimpor karena untuk berbagai kebutuhan olahan makanan seperti tahu, tempe, kecap, dan lain sebagainya. Dari tahun ke tahun, ujarnya, produksi kedelai tidak mengalami peningkatan signifikan dengan berbagai alasan seperti harga jual kedelai di tingkat petani yang masih rendah.

Kondisi tersebut disebabkan karena panjangnya mata rantai perniagaan nasional. Sehingga ketika komoditas pertanian di tingkat petani rendah, tapi di konsumen justru tinggi. “Selain itu juga karena kedelai itu bukan tanaman asli Indonesia. Sehingga sehebat apapun rekayasa genetik yang dilakukan tidak akan pernah menyamai produksi di negara asalnya,” ucapnya.

Meski begitu, dirinya sepakat dengan niatan swasembada kedelai yang didengungkan pemerintah dan petani itu sendiri termasuk soal sentralisasi kawasan kedelai. “Karena kedelai merupakan tanaman yang tidak bisa hidup di sembarang tempat termasuk ketinggian atau daerah dataran tinggi dengan iklim cuaca yang cenderung dingin,” paparnya.