NERACA

Jakarta – Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pertanahan dan Konstruksi, Bambang Sujagad, meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk ikut mendukung pembangunan infrastruktur gas bumi. Pasalnya saat ini infrastruktur gas bumi kerap kali terkendala masalah lahan dan kebutuhan lahan untuk infrastruktur gas bumi berada di tangan pemerintah daerah.

Bambang mengatakan perusahaan distributor gas bumi, seperti PT Perusahaan Gas Negara (PGN), biasanya telah siap melakukan pemasangan pipa gas, tetapi ketersediaan lahan kerap kali tertahan di Pemda. “Pemerintah daerah itu cukup hanya memikirkan pembebasan lahannya saja. Jadi pembangunan nanti bisa lebih cepat. PGN sediakan pipanya, jadi distribusi lebih cepat,” ujarnya, Senin (19/1).

Menurut dia, selain lahan, pembangunan infrastruktur gas bumi juga harus diikuti oleh pembangunan jalan oleh pemerintah. Hal ini untuk mempermudah penyaluran gas ke daerah lain. “Ya bisa berbarengan. Pemasangan pipa di bawah proyek jalannya juga bisa,” lanjut dia.

Sementara itu, agar tidak menganggu kegiatan masyarakat sehari-hari terutama di daerah perkotaan, Bambang juga menyarankan agar pembangunan infrastruktur gas ini dilakukan pada malam hari. “Kalau pembangunannya bisa di atas jam 10 malam sampai 6 pagi. Dibangunnya tiap malam saja. Yang penting bagus manajemennya, logistiknya juga bagus, itu bergantung juga bagaimana kemampuan kontraktornya,” tandasnya.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalini mengatakan, pemerintah melalui BUMN terkait, dalam hal ini PT Pertamina maupun PT Perusahaan Gas Negara (PGN), harus didesak untuk membangun infrastruktur ini. “Kalau tidak dipaksa membangun sarana infrastruktur pipa gas, nanti gas bumi kita akan lari ke luar negeri semua,” ujar Rinaldy Dalini.

Mahalnya biaya pembangunan infrastruktur dapat disiasati dengan kerja sama antarpemangku kepentingan. Misalnya, pemerintah membangun sarana pipa lalu membuka aksesnya bagi para produsen pengelola gas bumi. Kemudian produsen-produsen gas bumi itu membayar kepada pemerintah jika ingin menggunakan fasilitas tersebut.

Menurut Rinaldy, skema seperti ini akan lebih menghemat biaya pembangunan pipa gas karena produsen tidak perlu lagi membangunnya. Selain itu, jalur pipa gas lebih terarah dan merata, sehingga tak lagi terjadi overlapping (tumpang tindih) penyaluran gas bumi. Skema ini juga dapat menghindari adanya monopoli wilayah yang akan dibangun.

Gas bumi baru bisa diproduksi jika ada konsumen yang memesan karena harus segera disalurkan dan tidak bisa disimpan terlalu lama. Tidak seperti minyak dan batubara yang bisa disimpan terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Karena itu, infrastruktur sangat penting dibangun agar dapat menyalurkan gas bumi ke daerah-daerah di Indonesia. “Tidak ada alasan lagi untuk mengekspor gas bumi secara besar-besaran karena tidak adanya sarana infrastuktur,” kata Rinaldy.

Prioritas Pemerintah

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pembangunan infrastruktur gas alam menjadi salah satu prioritas pemerintah. Tahun ini, Sofyan menyebut pemerintah mengalokasikan cukup banyak anggaran untuk pengembangan program penyaluran gas melalui pipa ke rumah tangga tersebut. “Dianggarkan dana cukup besar. Ini Supaya perumahan-perumahan dan apartemen bisa pakai gas alam dan tidak tergantung lagi pada elpiji,” kata Sofyan.

Sofyan belum bisa menyebut berapa besar anggarannya. Namun, ia mengatakan dana tersebut diambil dari ruang fiskal pemerintah yang sebesar Rp 230 triliun dari hasil penghapusan subsidi premium dan pengurangan subsidi solar. Mantan Menteri BUMN tersebut menambahkan tujuan pengembangan gas alam ke rumah tangga dan apartemen bertujuan mengurangi efek kenaikan elpiji 12 kg.

Saat ini, banyak orang-orang mampu beralih ke elpiji 3 kg yang merupakan barang subsidi. “Supaya tidak ada moral hazard di masyarakat. Karena ada dua jenis elpiji, yang disubsidi dan yang tidak disubsidi. Mudah-mudahan 5 tahun mendatang akan lebih banyak lagi rumah tangga yang teraliri gas, termasuk juga konversi gas untuk mobil dan angkutan umum,” Sofyan berharap.

Sementara itu, Direktur Indonesia Resourses Studies (Iress) Marwan Batubara berharap Presiden Joko Widodo segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur gas nasional melalui pemberian insentif fiskal sehingga dapat meningkatkan serapan gas dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak (BBM). “Produksi gas bumi Indonesia per hari mencapai 17,5 juta ton gas. Masalah yang dihadapi, konsumsi dalam negeri baru mencapai 1,5 juta ton, sehingga sisanya diekspor untuk memenuhi kebutuhan industri negara lain,” katanya.

Marwan menambahkan, pemerintah harus bisa memberikan kemudahan dan insentif bagi para investor yang mau menanamkan modalnya untuk pengembangan infrastruktur gas. Insentif bisa berupa bea masuk dan tax holiday. “Untuk mengelola ini pemerintah bisa menunjuk Pertamina," jelasnya.