Perdagangan Bebas dan Bonus Demografi - Oleh: Drs. Riduan Siagian. SH.MH.MM, Dosen STIE Bisnis Indonesia

Tidak lama lagi, Indonesia akan memasuki gerbang penerapan beberapa bentuk kerjasama yang di dalamnya Indonesia ikut berperan aktif. Seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN Economic Community (AEC) misalnya, akan mulai berlaku tahun 2015. Secara umum, tujuan kedua kerjasama ini tidak jauh berbeda, AFTA sendiri adalah penerapan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan agar bisa meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ASEAN di dunia. Salah satunya adalah akan mempermudah masyarakat Indonesia bekerja di negara-negara ASEAN. Sementara itu, ASEAN Economic Community (AEC) adalah komitmen yang dibangun oleh 10 negara ASEAN terutama dibidang ekonomi dalam upaya meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN, dengan meningkatkan daya saing yang tinggi di Internasional agar pertumbuhan ekonomi di kawasan dapat tumbuh dengan merata, juga meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan yang paling utama adalah mengurangi angka kemiskinan.

Kesepakatan AFTA dan AEC akan diberlakukan pada tahun 2015, sehingga nantinya ASEAN akan dijadikan sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional, dengan diberlakukannya free trade agreement (pasar bebas) diantara negara-negara ASEAN. Adanya penerapan kerjasama ini, tentunya Indonesia sangatlah punya potensi dan modal yang kuat dalam menyukseskan program tersebut, karena kita ditunjang luasnya geografis negara kita, sumber daya alam yang sangat banyak dan juga sumber daya manusia yang mumpuni. Dalam hal sumber daya manusia misalnya, ada optimisme kedepan karena kita juga akan memasuki gerbang bonus demografi.

Bonus Demografi

Menyimak data "Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035" oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan United Nations Population Fund (UNPF) tahun 2013, dalam rentang waktu tersebut komposisi penduduk produktif Indonesia mencapai level tertinggi melebihi populasi non-produktif alias bonus demografi. Bonus demografi adalah 'bonus' yang dapat dinikmati sebuah negara ketika komposisi/proporsi penduduk usia produktif alias usia kerja (15-64 tahun) lebih besar dibanding proporsi penduduk usia tidak/kurang produktif, yakni 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Proporsi itu idealnya menggambarkan rendahnya angka ketergantungan (dependency ratio) penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif.

Mengutip data resmi proyeksi BPS, sesungguhnya populasi usia produktif sudah tercapai sejak 2010, yakni proporsi penduduk usia 15-64 tahun telah berjumlah lebih dari 65,5 persen dibanding tidak produktif (34.5 persen). Dan pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sebanyak 271,1 juta jiwa. Dan pada 2035 populasi Indonesia mencapai 305,6 juta jiwa! Berpatokan dari jumlah itu maka diperkirakan jumlah penduduk usia produktif sebesar 213,92 juta jiwa (70 persen) berbanding 91,68 juta jiwa (30 persen). Di satu sisi, bonus demografi akan menjadi modal besar bagi NKRI apabila kualitas sumber daya manusianya tinggi sehingga memiliki daya saing di era pasar bebas nanti. Selain itu, bonus demografi itu juga akan mampu mempercepat peningkatan produksi negara yang sekaligus mampu melepaskan diri dari keterjebakan sindrom negara berkembang.

Namun bila berkaca dari fakta yang ada sekarang, dimana Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) Indonesia yang masih rendah. Dimana dari 182 negara di dunia, Indonesia berada di urutan 111. Sementara di kawasan ASEAN, HDI Indonesia berada di urutan enam dari 10 negara ASEAN. Posisi ini masih di bawah Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei dan Singapura. Tingkat HDI ini membuktikan bahwa tidak kompetitifnya pekerja Indonesia di dunia kerja baik di dalam ataupun luar negeri. Hal ini tentunya akan menjadi petaka bagi Indonesia bila tidak sesegera mungkin ditangani.

Tak dipungkiri saat perdagangan bebas AFTA dan AEC serta jika bonus demografi terjadi, maka persaingan kerja akan semakin ketat. Pada 2015 nanti, Indonesia akan kebanjiran para pekerja dari luar negeri, yang tentu saja memiliki talenta dan ketrampilan yang jauh di atas rata-rata penduduk kita. Tenaga kerja kita jelas tak akan siap bersaing dengan mereka yang memiliki skill di atas rata-rata. Hukum rimba akan berlaku di sini: siapa yang kuat akan bertahan, dan yang lemah akan terbuang. Ketatnya persaingan akan meninggikan standar perusahaan dalam mencari pegawai baru dalam sebuah lingkup bisnis usaha. Hukum ekonomi pun berlaku dalam ranah kependudukan sektor tenaga kerja: penawaran lapangan kerja melebihi permintaan akan tenaga kerja, maka harga nilai jual (standar penyaringan karyawan) akan semakin melambung.

Terlibas sudah para pemuda putra dan putri pencari kerja yang hanya memiliki sedikit keterampilan. Mau tidak mau, mereka yang mempunyai keahlian lebih dan memadai yang akan terserap ke lapangan pekerjaan. Lebih-lebih untuk para tamatan bukan sarjana, akan semakin tersingkir dari arena ketatnya persaingan kerja. Ketidakterserapnya usia produktif ini disektor produktif, tentunya akan berpotensi menjadikan Indonesia bagaikan keran air, semua bentuk produk luar mengalir deras ke negara ini tanpa saringan. Peluang bonus demografi yang terdapat di masa depan pun akan menjadi pusaran bencana dan menjadikan Indonesia penonton dan objek pasif semata berjuluk konsumen saat penerapan perdagangan bebas berlaku.

Memperbaiki Kualitas SDM

Permasalahan pembangunan sumber daya manusia inilah yang harusnya bisa diselesaikan dari sekarang, jelang penerapan perdagangan bebas dan jauh sebelum bonus demografi datang. Dalam hal ini jangan sampai hal yang menjadi berkah justru membawa bencana dan membebani negara karena masalah yang mendasar: kualitas manusia! Maka dalam hal ini, dalam hal ini, perlu komitmen serius pemerintah. Pemerintah harus mampu menjadi agent of development dengan cara memperbaiki mutu modal manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, serta penguasaan teknologi.

Solusi lainnya bisa dengan memberikan keterampilan kepada tenaga kerja produktif sehingga pekerja tidak hanya bergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaan tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Selain itu pemerintah juga harus mampu menjaga ketersediaan lapangan pekerjaan, menjaga aset-aset Negara agar tidak banyak dikuasai pihak asing yang pastinya akan merugikan dari sisi peluang kerja. Seluruh kebijakan pembangunan nasional harus bersinergi dan diarahkan secara konstruktif. Pemerintah harus mampu membangun SDM secara komprehensif dan berjalan konsisten serta harus dibentuk kualitasnya sejak sekarang.

Selain itu, semua stake holder di negara kita juga harus bisa menyukseskan kesepakatan di antara negara-negara ASEAN dan juga bonus demografi tersebut. Para pengusaha dan seluruh stake holder yang lainnya seperti dari akademisi hingga masyarakat berkewajiban untuk terlibat dan menyukseskan hal tersebut, sehingga Indonesia tidak hanya menyaksikan saja tetapi menjadi pemain utamanya pada penerapan AFTA dan AEC nanti, karena kita memiliki modal besar bernama bonus demografi yang dibarengi SDM yang berkualitas. Semoga!!!(analisadaily.com)

Related posts