Industri Keuangan Didorong untuk Memanfaatkan - Reformasi Struktural Ekonomi

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan mendorong pelaku industri jasa keuangan untuk memanfaatkan dampak positif reformasi struktural perekonomian yang telah dijalankan pemerintah, salah satunya dengan melipatgandakan pembiayaan ke program pembangunan.

"Pemerintah sudah mengambil langkah tegas dengan menurunkan belanja subsidi BBM. Hal tersebut telah menyehatkan ruang fiskal untuk pembangunan," kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Darmansyah Hadad, di Jakarta, Jumat (16/1), pekan lalu.

Regualor, menurut Muliaman, saat ini sedang menyiapkan beberapa kebijakan untuk mendorong kontribusi industri keuangan ke program pembangunan. Beberapa di antaranya OJK akan menyesuaikan besaran bobot risiko, khusus untuk pembiayaan sektor ekonomi prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

"Penyesuaian bobot risiko itu diharapkan menjadi insentif yang dapat membuat perbankan lebih bersemangat untuk menyalurkan pembiayaan ke pembangunan prioritas," ujar dia.

Seperti diketahui, salah satu fokus pemerintah adalah membangun infrastruktur di berbagai daerah agar dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Beberapa sektor yang menjadi fokus pemerintah sesuai dengan RPJMN 2015-2019 adalah kedaulatan pangan, energi dan maritim. "Industri jasa keuangan juga harus berperan untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa," ujar Muliaman.

Di sisi lain, Muliaman meminta bank memanfaatkan fasilitas "linkage" antara bank dengan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD), Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro untuk mendongkrak penyaluran kredit ke daerah.

Penyaluran kredit ke daerah ini dapat mendorong bisnis Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang banyak tersebar di daerah. Selain mengoptimalkan pembiayaan, Muliaman juga meminta industri jasa keuangan untuk terus memperhatikan kualitas pendanaan.

Dia mendorong perusahaan-perusahaan kegiatan untuk lebih giat mencari pendanaan yang bersifat jangka panjang, bukan hanya jangka pendek.

Misalnya, menurut dia, perusahaan jasa keuangan, termasuk juga dari BUMN harus dapat mengoptimalkan pendanaan melalui pasar modal, baik melalui penerbitan ekuitas, ataupun surat utang. "Saya apresiasi mitra kerja yg melakukan pendekatan ke emiten. Kita akan dukung BUMN yang mau 'go public'," ujarnya.

OJK juga mengapresiasi rencana pemerintah yang akan menurunkan besaran dividen bank BUMN ke pemerintah. Alokasi penurunan dividen itu diharapkan dapat memperkuat modal bank untuk meningkatkan penyaluran kredit.

Pada 2015, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%. Adapun pertumbuhan penyaluran kredit pada 2015 diperkirakan Bank Indonesia di kisaran 15%-17%. Sementara OJK menganggap pertumbuhan kredit bank sesuai dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2015 sebesar 16,46% merupakan target yang relevan. [ardi]

Related posts