Pemerintah Dukung Kampanye "Stop Trafficking"

NERACA

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan akan membantu Lembaga Migrasi Internasional (International Organization for Migration / IOM) dalam kampanye migrasi yang aman dan pemberantasan perdagangan orang (trafficking) yang ditujukan bagi pemuda dan komunitasnya.

"Kita sepakat untuk membidik kantong-kantong TKI dalam program kampanye ini agar calon TKI dan keluarganya dapat terhindar dan tidak menjadi korban kejahatan trafficking," kata Menteri Tenaga Kerja, Muhammad Hanif Dhakiri, usai menerima kunjungan perwakilan IOM X Bangkok di Jakarta, Jumat (16/1), pekan lalu.

Perwakilan IOM terdiri Kepala Bidang Migrasi dalam hal Trafficking Jonathan Martens, Program Manager IOM X-Bangkok Tara Germott dan National Project Coordinator IOM Jakarta Nurul Qoriah menerangkan mengenai rencana kampanye yang akan dilakukan secara serentak di kawasan Asia Pasific di awal 2015.

Khusus di Indonesia, daerah yang selama ini menjadi kantong-kantong pengiriman TKI akan menjadi sasaran kampanye migrasi yang aman serta "stop trafficking".

Hanif juga menegaskan, kampanye stop trafficking harus terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan bagi kelompok pemuda-pemudi yang rentan menjadi korban kejahatan.

"Kampanye ini juga diharapkan menghentikan penempatan TKI ilegal dan tidak prosedural. Penempatan TKI ilegal dan trafficking harus dihentikan agar para pekerja migran terlindungi dari aksi eksploitasi yang melebihi batas kewajaran dan melanggar hak-hak dasar pekerja," kata Hanif.

Selain melakukan kampanye secara terbuka melalui pertemuan langsung dengan masyarakat, kerja sama antara Kemenaker-IOM juga dilakukan dalam penyusunan dan penyebaran buku saku TKI (buku komik) tentang migrasi yang aman.

Selain itu juga kerja sama dilakukan untuk mengembangkan monitoring PPTKIS yang baik, penyebaran tata cara TKI yang aman, murah, cepat dan bermartabat.

"Apabila hal-hal tersebut dapat terlaksana dengan baik maka penempatan TKI ilegal dan trafficking dapat dihindari. Pekerja migran itu bukan komoditas, oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan IOM yang memiliki perwakilan di berbagai negara di seluruh dunia," kata Hanif.

Hubungan IOM dengan pemerintah Indonesiadimulai pada 1999 ketika Indonesia resmi menjadi pengamat dalam dewan IOM serta sebuah perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada 2000 mengakui hubungan yang sangat bermanfaat antara pemerintah Indonesia danIOM dalam meningkatan penanganan migrasi.

Program program IOM Indonesia telah berkembang diantaranya program kerja sama bertema Memperkuat Kemampuan Penanganan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia yang disebut dengan program “SAFE” selama dua tahun (2013-2014).

Program itu merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan di empat negara Colombo Process, yaitu Bangladesh, Filipina, Nepal dan Indonesia (negara pengirim tenaga kerja migran se-Asia). Salah satu bagian dari kegiatan Program “SAFE” adalah kajian kelayakan mengenai Pusat Informasi bagi TKI (Migrant Resource Centre-MRC) di Indonesia. [ardi]

Related posts