BPK Temukan Transaksi Gelap di Anak Usaha BUMN

NERACA

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menduga terjadi transaksi gelap yang dilakukan induk usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada anak usaha BUMN. Dugaan tersebut terlihat adanya tampungan dana milik induk usaha di anak usaha yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tampungan dana tersebut diduga untuk kepentingan tertentu.

Anggota VII BPK Achsanul Qosasih mengatakan, saat ini banyak induk usaha BUMN yang membentuk banyak anak usaha. Disinyalir, pendirian anak usaha itu cenderung menjadi tempat transaksi-transaksi yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Selain itu, DPR juga belum optimal melakukan pengawasan terhadap kurang lebih 600 anak usaha yang dimiliki perusahaan BUMN.

Achsanul mengungkapkan, telah memeriksa 45 anak perusahaan dan diperoleh 801 temuan dan 1.294 rekomendasi dengan rasio permasalahan yang berpotensi merugikan negara dan korporasi sebesar 62 persen dari temuan. Menurutnya uang tersebut ditampung di anak usaha yang bergerak di keuangan multi finance.

Dia mengungkapkan dalam waktu satu atau dua hari ke depan, BPK akan menyelesaikan temuan-temuannya di anak usaha BUMN. Menurutnya sepanjang dana yang dialihkan kepada anak usaha tidak untuk kepentingan tertentu, maka BPK akan menemukan jalan yang terbaik,”Anak usaha tersebut dari perusahaan BUMN besar seperti Pertamina, Telkom dan PLN. Kami akan koordinasi dengan Kementerian BUMN, kami akan periksa," kata Achsanul di Jakarta, kemarin.

Kemudian Achsanul mengatakan, pihaknya dalam program tindak lanjut temuan perusahaan BUMN terdapat 10 perusahaan yang penyelesaian rekomendasi masih dibawah 50%. Program tersebut merupakan lanjutan dari minggu lalu. Dalam waktu sembilan hari, beberapa BUMN telah menyelesaikan sebanyak 1.730 rekomendasi. Sehingga secara total telah ditindaklanjuti 10.508 temuan dari 11.018 temuan sekitar 95,3 persen dari seluruh perusahaan BUMN.

Dia menuturkan penyelesaian rekomendasi yang dibawah 50% diantaranya PT Merpati (Persero) masih 13,43%, PT Pelindo II (Persero) masih 39,71%, Perum Perumnas masih 45,83%, PT Hotel Indonesia Natour (Persero) masih 12,50%, PT IndoFarma (Persero) 48,31%, PT Industri Kapal Indonesia (Persero) masih 38,10%, Perum Perikanan Indonesia masih 34,62%, PT Balai Pustakan (Persero) 8,70%, Perum PFN 32,43% dan PT KIMA masih 46,67%.

Kata Achsanul, khusus BUMN perbankan dan jasa keuangan rata-rata sudah menyelesaikan rekomendasi sebesar 100%, dengan rasio penyelesaian 91,87%. Kemudian untuk BUMN Industri tambang dan migas sebanyak 84,59%, industri kesehatan 82,35%, industri kebun dan kehutanan 78,02%, industri karya infrastruktur 75,98%.

Menurut dia, sejumlah BUMN yang lemah dalam penyelesaian dibawah 50% dikarenakan dalam penyelesaian tersebut melibatkan lembaga lain, terkait aparat penegak hukum dan kementerian lain. Dia mengungkapkan kedepannya BPK akan fokus untuk mengaudit kegiatan kinerja perusahaan,"Sehingga produk BPK bukan hanya berpendapat terhadap kebenaran akuntansi, tapi lebih kepada program efektifitas dan efisiensi keuangan negara di BUMN," ungkap Achasanul.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan Kementerian BUMN akan memberikan perhatian khusus kepada anak usaha dengan menerapkan standard operational procedure (SOP) secara seragam. SOP tersebut akan diterapkan langsung kepada induk usaha dan anak usaha. Menurutnya dalam SOP tersebut akan disebut secara rinci mengenai pembentukan anak usaha maupun cucu usaha.

Menurut dia, pembentukan SOP secara seragam baik induk usaha dan anak usaha bukanlah bentuk intervensi dari pemerintah langsung. Dia menilai pembentukan SOP secara seragam bertujuan untuk pembangunan sistem good corporate governance (GCG), penerapan profesionalisme dan transparasi."Kita perlu standarisasi SOP baik di induk usaha maupun anak usaha," ujar Rini.

Rini pun mengaku merasa terbantu dengan adanya dukungan dari BPK untuk menciptakan BUMN yang sehat dengan menerapkan good corporate governance (GCG). Dia mengatakan Kementerian BUMN akan memanggil seluruh direksi BUMN yang masih dalam penyelesaian rekomendasi di bawah 50%. Langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan perusahaan BUMN bersih dan sehat 100%. (rin)

Related posts