NERACA

Jakarta – Kebijakan moratorium PNS yang diambil pemerintah dinilai tidak akan mengurangi belanja pegawai. Sehingga tak berpengaruh pada penghematan APBN. Alasanya pertumbuhan belanja jauh lebih tinggi daripada jumlah pegawai "Moratorium PNS itu tak akan menghemat belanja pegawai," kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/9)

Menurut Yuna, hal tersebut disebabkan pertumbuhan PNS yang jauh lebih kecil dibandingkan pertumbuhan biayanya.  "Laju pertumbuhan pegawai hanya sekitar 4%. Sedangkan belanja pegawai meningkat sekitar 20%, jadi ongkosnya yang mahal," tambahnya

Lebih jauh Yuna mengungkapkan RAPBN 2012 merupakan kebijakan alokasi anggaran terburuk dalam 5 tahun terakhir. Pasalnya, anggaran belanja pegawai pemerintah pusat lebih besar dibandingkan dengan anggaran subsidi untuk rakyat. "RAPBN 2012 kebijakan alokasi terburuk dalam 5 tahun terakhir belanja pegawai di 2012 tinggi melebihi subsidi ini pemerintah pusat. Belanja modal meningkat tidak sebanding dengan belanja pegawai," terangnya

Yang jelas, kata Yuna, penyebab terjadinya pembengkakan anggaran belanja pegawai karena desain reformasi birokrasi yang tidak mempertimbangkan implikasi anggaran.

"Meningkatnya anggaran untuk remunerasi, kenaikan gaji pokok, dan menjamurnya lembaga non struktural," ungkapnya

Tidak hanya di pusat, Yuna menyatakan anggaran pemerintah daerah juga banyak terserap untuk belanja pegawai. Sebanyak 124 daerah memiliki belanja pegawai 64%.  Dana perimbangan 80% dihabiskan untuk belanja pegawai. "DAU tidak memberikan insentif efisiensi pegawai," tuturnya

Selain itu, Yuna mengungkapkan tidak ada pengaturan tunjangan daerah. Akibatnya, memberikan kebebasan terhadap daerah dalam menentukan tunjangan kepada para pegawainya. "Daerah bebas sekali, Jakarta itu eselon I bisa Rp 50 juta, ini buat kecemburuan daerah mengakibatkan distribusi pegawai tidak merata," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Yuna, diperlukan pengonversian pegawai yang tidak produktif dan hasil penerimaan secara KKN serta pemangkasan belanja pegawai dalam sistem transfer dan tunjangan untuk daerah.

Berdasarkan catatan, dalam nota keuangan dan RAPBN 2012, pemerintah mengalokasikan anggaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) mencapai Rp 104,9 triliun di 2012. Jumlah ini naik Rp 15,2 triliun atau 16,9% dari anggaran di 2011 yang sebesar Rp 89,7 triliun.

Peningkatan anggaran gaji dan tunjangan tersebut terutama disebabkan oleh ditempuhnya kebijakan antara lain, Kenaikan gaji pokok rata-rata 10 persen, Pemberian gaji bulan ke-13, Kenaikan uang makan bagi PNS dan uang lauk pauk bagi TNI/Polri sebesar Rp 5.000 per orang per hari, Penyediaan cadangan anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan gaji bagi tambahan pegawai baru di instansi pemerintah pusat.

Anggaran gaji dan tunjangan PNS ini masuk ke dalam anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2012 yang sebesar Rp 215,7 triliun atau 2,7% dari PDB. Jumlah ini naik Rp 32,9 triliun atau 18% dari 2011 yang sebesar Rp 182,9 triliun.

Selanjutnya dalam anggaran belanja pegawai juga dialokasikan anggaran untuk pos honorarium, vakasi, lembur, dan lain-lain, di 2012 yang direncanakan sebesar Rp 41,6 triliun atau 19,3% dari total belanja pegawai. Jumlah ini berarti naik sebesar Rp 10,6 triliun atau 34,1% bila dibandingkan dengan pagunya dalam APBN-P 2011 sebesar Rp 31 triliun.

Peningkatan alokasi anggaran honorarium,vakasi, lembur, dan lain-lain tersebut terutama bersumber dari alokasi anggaran untuk remunerasi pada beberapa kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. **cahyo