Jakarta – Kalangan pengusaha menilai penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi setidaknya harus berdampak pada penurunan harga-harga barang, biaya transportasi dan penurunan tarif listrik. Ini sebagai upaya meningkatkan daya saing produk Indonesia di dalam negeri.

NERACA

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan, penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan berdampak pada turunnya harga barang dan tarif angkutan. Pasalnya, pengusaha tidak bisa menghindari mekanisme pasar. Jika harga BBM turun, maka biaya produksi juga akan turun karena kebutuhan untuk transportasi berkurang.

"Dengan kondisi begitu, industri pasti akan menyesuaikan. Kalau mempertahankan harga tinggi, maka daya saing produknya juga akan rendah," ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Hariyadi yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu juga mengungkapkan kemungkinan masih ada pengusaha yang mengambil kesempatan dengan mempertahankan harga jualnya. Tetapi akan ada pengusaha lain yang mengambil peluang mendapatkan pembeli dengan menurunkan harga. Dengan begitu untuk tetap bersaing pengusaha yang tadinya mempertahankan harga akan menyesuaikannya.

Dia menuturkan apabila terjadi fluktuasi harga BBM maka tidak berpengaruh terhadap dunia usaha. Para pelaku usaha dinilai sudah dapat melakukan penyesuaian terhadap naik turunnya harga BBM tersebut. Hal yang harus diantisipasi justru multiplier effect dari kebijakan fluktuasi BBM tersebut di masyarakat. Misalnya saja, ongkos angkutan umum yang masih mahal, padahal harga BBM sudah turun.

Menurut Hariyadi, dengan fluktuasi BBM ini sebenernya menguntungkan bagi Indonesia, apalagi harga minyak dunia saat ini sedang turun. Sehingga, biaya produksi dan ongkos transportasi otomatis juga akan menurun.

Seperti diketahui pemerintah mengumumkan (16/1) penurunan harga premium dari semula Rp 7.600 menjadi Rp 6.600 per liter dan solar dari Rp 7.250 menjadi Rp 6.400 per liter terhitung mulai 19 Januari pk. 00.00. Selain itu, pemerintah juga menurunkan harga Elpiji 12 kg semula Rp 139.000 menjadi Rp 129.000, dan harga semen produk BUMN diturunkan harganya Rp 3.000 per zak.

Tetapi, lanjut Hariyadi, pemerintah tidak boleh terlena. Pemerintah harus mempunyai langkah untuk menata ulang energi, misalnya dengan mempercepat konversi BBM ke energi yang lain.

"Kami melihat bahwa konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) sudah mulai disosialisasikan. Kita harus mengejar ketertinggalan. Misanya, ada konversi dari energi fosil ke energi lainnya, seperti biodiesel. Yang penting esensinya," tandas dia.

Dia juga mengharapkan pemerintah menurunkan harga Tarif Tenaga Listrik (TTL) setelah menurunkan harga BBM. Harga BBM turun akan berpengaruh pada harga energi lain, karena itu diperkirakan biaya produksi listrik juga mengalami penurunan.

"Banyak pembangkit pakai BBM. Solar juga makin banyak. Ada juga yang pakai batu bara. Kalau batu bara turun, maka itu juga turun listriknya," kata Haryadi.

Hariyadi mengungkapkan, pengusaha menginginkan PT PLN (Persero) menurunkan TTL."Kita lihat PLN, katanya kalau energi turun maka listrik akan turun," ujarnya.

Menurut dia, harga BBM turun akan berpengaruh pada biaya produksi, sehingga akan lebih efisien jika disusul dengan penurunan TTL."Itu akan sangat membantu, karena berpengaruh cukup besar," imbuh Hariyadi.

Jaga Komitmen Inflasi

Komitmen pemerintah menjaga inflasi tertinggi tahun ini 5%, harusnya diikuti komitmen Pemda untuk menurunkan tarif angkutan umum dan tarif-tarif yang diatur mereka. Termasuk BUMN jangan latah menaikkan tarif jalan tol. Artinya pemerintah turut menjaga komitmen inflasi rendah melalui penataan administered price-nya.

"Harga kebutuhan pokok naik karena pemerintah memang tidak pernah serius melakukan persiapan, kenaikan harga bahan pokok dan pangan merupakan dampak kebijakan pemerintah menyerahkan berbagai komoditas pertanian kepada mekanisme pasar," ujar Latief Adam, ekonom utama LIPI, kemarin.

Latief mengingatkan, di berbagai negara maju, pangan dan kebutuhan pokok orang banyak dilindungi negara sehingga harganya selalu stabil. "Pemerintah seharusnya punya lembaga ketahanan pangan yang bisa menstabilisasi harga bahan pokok. Lembaga tersebut kira-kira berperan seperti Bulog dulu di zaman Orde Baru," tuturnya.

Jika kondisi saat ini terus dibiarkan tanpa intervensi pemerintah, menurut  bisa timbul kartel dalam perdagangan bahan pangan. Konsekuensinya, setiap tahun harga pangan melonjak. Ini persoalan serius.

"Apalagi harga bahan pokok utama (beras) yang terkendali sangat strategis dalam menekan inflasi. Sumbangsih beras terhadap inflasi berkisar 17,5 hingga 20 %," ujarnya.

Selain itu, harga beras juga menjadi acuan. Oleh karena itu, jika harga beras naik, sangat mungkin harga kebutuhan pokok lain juga melonjak.

Menurut pengusaha makanan dan minuman, menyatakan bahwa pihaknya memiliki rata-rata patokan harga BBM dalam hal penentuan harga jual barang yang diproduksinya. "Jadi mesti dilihat dulu penurunannya masuk dalam kategori yang mana. Kalau kenaikan BBM masih dalam kategori sebelumnya maka kami tidak menurunkan harga produknya," ungkap Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman.

Bahkan, pihaknya mengaku bahwa harga BBM bukan satu-satunya indikator dalam penentuan harga pangan apakah turun atau naik melainkan masih banyak faktor lainnya. Dia juga akan melihat biaya distribusi yang cukup mahal karena biaya tersebut masih menentukan 4%-8% harga jual suatu produk. "Kita masih perlu mengkaji karena Februari nanti transportasi laut berencana menaikkan tarif. Belum lagi kenaikan tarif listrik jadi memang indikatornya cukup banyak," katanya.

Adhi menilai, jika pemerintah mengharapkan harga pangan turun, sebaiknya mengadakan pertemuan bersama dengan pihak-pihak terkait untuk membahasnya. Ia menyayangkan pandangan masyarakat yang menilai pengusaha makanan dan minuman tidak mau menurunkan harga di tengah penurunan harga BBM. "Hingga saat ini, transportasi darat dan lainnya tetap sama, tidak turun. Bagaimana kita mau menurunkan harga?," ujarnya.

Direktur Indef, Enny Sri Hartati mengatakan pemerintah untuk yang kali keduanya telah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), namun fakta di lapangan sejumlah kebutuhan pokok  tetap mengalami kenaikan, ini karena imbas dari kenaikan harga BBM pada November 2014. Dan pada penurunan harga BBM pertama pun belum ada penurunan baik harga kebutuhan pokok, maupun tarif angkutan, maka dari itu disinilah peran pemerintah untuk segera melakukan operasi pasar.  agus/iwan/bari/mohar