Dilema Harga BBM Turun

Kemerosotan harga minyak mentah dunia tampaknya bisa menjadi berkah, tapi juga bencana. Tak kurang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutnya sebagai “berkah dari Allah” karena, dengan penurunan harga minyak mentah itu, pemerintah bisa menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) lebih terjangkau daya beli rakyat. Tapi sebenarnya pemerintah mengalami kerugian tidak kecil bila harga minyak mentah tetap berada di bawah US$50 per barrel karena potensi kehilangan penerimaan negara sekitar Rp 200 triliun.

Ini akan menimbulkan dilema baru dihadapi pemerintahan Jokowi-JK ke depan. Penerimaan negara menurun bukan hanya akibat penurunan harga minyak, melainkan juga pendapatan pajak tidak mencapai target. Hal tersebut akan menimbulkan kesulitan pemerintah dalam membiayai anggarannya, kecuali menambalnya dengan meningkatkan utang, meski dibatasi ketentuan Undang Undang yang tidak boleh melampaui 3% dari PDB.

Tidak lama setelah resmi menjabat presiden, Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah kondisi harga minyak dunia terus menurun, jauh di bawah asumsi patokan APBN yang thun lalu ditetapkan US$105 per barel. Pemerintah tentu saja mendapatkan tabungan ketika menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada November 2014. Namun karena pemerintah menyesuaikan kembali harga pasar, maka ketika harga minyak mentah dunia tetap rendah, harga BBM bersubsidi pun diturunkan lagi.

Persoalannya, dua kali menurunkan harga BBM bersubsidi ternyata tidak diikuti kemampuan pemerintah untuk mengendalikan harga barang, tarif angkutan dan ikutan lainnya. Sebelum harga BBM dinaikkan, harga kebutuhan pokok bergerak naik, kemudian diikuti tarif angkutan. Logika pemerintah ternyata tidak diikuti oleh distributor dan pedagang yang tetap saja mengendalikan harga-harga barang sehingga koreksi harga tak terjadi di pasar.

Presiden Joko Widodo tampaknya sudah membaca indikasi tidak sehat ekonomi domestik tersebut. Saat menghadiri acara Indonesia Outlook 2015 di Jakarta, pekan lalu, Jokowi menegaskan momentum penurunan harga minyak ini seharusnya menjadi berkah bagi rakyat. Dalam pandangannya, ketika harga BBM diturunkan maka harusnya diikuti penurunan harga barang. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Dia melihat ada faktor logistik yang harus segera dibenahi.

Pemerintah memang harus tegas mengingatkan “para mafia” untuk tidak mempermainkan harga barang karena dia akan mendatangi para distributor besar. "Hati-hati yang hobinya main stok dan harga. Karena inflasi harus di bawah 5%,” ujarnya.

Masalah logistik bukanlah perkara mudah. Para pemainnya mampu mengendalikan jalur-jalur distribusi barang melalui mata rantai yang solid. Mereka memiliki kemampuan menimbun dan menahan stok barang serta melepasnya di pasaran pada saat yang paling menguntungan. Jalur distribusi ini bisa dikatakan sepenuhnya dikendalikan swasta, pemerintah tidak memiliki kemampuan mengontrol, apalagi mendiktenya. Maka akan sangat menarik apa yang akan dilakukan Jokowi dalam membenahi masalah logistik dan jaringan distribusi tersebut.

Namun demikian, kita masih harus terus mengikuti lebih lanjut apakah langkah-langkah tersebut berdampak positif terhadap kegairahan ekonomi dan investasi. Sebenarnya bila arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan usaha, pengaruhnya akan terasa positif ke depan. Kalau tidak, langkah pemerintah tersebut bisa memunculkan kekhawatiran dunia usaha terhadap kemungkinan campur tanganlebih besar untuk mengendalikan pasar.

Related posts