Dukung Program 35.000 MW, PLN Butuh Gas 1.250 Miliar BBTUD

NERACA

Jakarta - PT PLN (Persero) menghitung kebutuhan gas untuk program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW mencapai 1.250 miliar British thermal unit per hari (BBTUD). "Kami optimistis memenuhi kebutuhan gas untuk pembangkit tersebut," kata Pejabat Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Agung Wicaksono di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan PLN dan Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah membicarakan kebutuhan gas tersebut dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dalam waktu dekat, ia melanjutkan, akan dibentuk Komite Gas yang khusus bertugas menyelesaikan permasalahan kebutuhan gas untuk pembangkit listrik tersebut.

Komite Gas beranggotakan antara lain SKK Migas dan PT Pertamina (Persero). "Komite inilah yang akan memastikan ketersediaan gas untuk pembangkit," katanya. Agung juga mengatakan, sebagian kebutuhan gas tersebut akan dipenuhi dari proyek-proyek baru. Menurut data PLN, gas sebanyak 1.250 BBTUD diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik selama 25 tahun.

Rinciannnya, untuk tambahan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) di Jawa-Bali yang berkapasitas 5.000 MW dengan kebutuhan 542 BBTUD dan PLTG/PLTGU di luar Jawa-Bali berdaya 7.081 MW sekitar 600 BBTUD. Di luar Jawa-Bali, pembangkit tersebar dari Aceh hingga Papua dengan bagian terbesar kebutuhan di Sumatera Utara (98 BBTUD), Sulawesi Selatan (78 BBTUD), Aceh (72 BBTUD), Riau (57 BBTUD), Batam (54 BBTUD), Lampung (38 BBTUD), dan Kepulauan Riau (34 BBTUD).

Untuk memenuhi kebutuhan gas di wilayah Indonesia bagian timur dan pulau terpencil, PLN berencana menggunakan mini transportasi LNG dengan sumber gas antara lain dari proyek Bontang, Tangguh, Donggi, dan Masela. Pemerintah berencana membangun pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW dalam lima tahun atau hingga 2019. Sebanyak 10.000 MW di antaranya akan dibangun PLN dan 25.000 MW dari swasta.

Kebutuhan investasi PLN untuk membangun pembangkit 10.000 MW termasuk transmisi dan distribusi diperkirakan Rp608,6 triliun. Sementara, investasi swasta untuk membangun pembangkit 25.000 MW diperkirakan Rp579,7 triliun.

Kepala Divisi Gas dan BBM PLN, Suryadi Mardjoeki menyatakan bahwa pekerjaan PT PLN (Persero) ke depannya akan semakin berat. Pasalnya, hingga 2019 Indonesia akan membangun kawasan-kawasan industri, sehingga kebutuhan akan listrik akan semakin meningkat.

Ia mengungkapkan, untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tersebut, PLN membutuhkan pasokan bahan bakar gas (BBG) yang lebih banyak. Bahkan dalam lima tahun ke depan, kebutuhan BBG untuk pembangkit PLN meningkat 100 persen.

"Saat ini kebutuhan gas PLN sebesar 1.250 BBTUD (bilion british thermal unit per day) di mana komposisi LNG sebesar 25 persen. Tahun ini komposisi LNG naik menjadi 30 persen sehingga dominan nantinya," ungkap Suryadi.

Maka itu, lanjut dia, dalam PLN akan menargetkan untuk membangun pembangkit listrik sebesar 41.000 megawatt (MW) dengan komposisi 12.000 MW di antaranya adalah gas. "Sehingga total dalam lima tahun ke depan kebutuhannya sebanyak 2.350 BBTUD," papar dia.

Komposisi penggunaan liquified natural gas (LNG) pun, sebut dia, akan meningkat menjadi 60 persen dari total kebutuhan 2019. Sedangkan penggunaan pipa gas sendiri akan berkurang porsinya menjadi 40 persen.

Selain itu, lanjut Suryadi, ke depannya PLN akan memiliki floating storage and regasification unit (FSRU) berbentuk hap yang akan mengelilingi kantong-kantong unit LNG. "Nantinya kapal tersebut akan mengelilingi kantong-kantong LNG untuk mengisi gas," pungkas Suryadi.

Lewat Trader

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memintak kepada BUMN seperti PT PLN (Persero) untuk tidak mendapatkan pasokan gas dari trader. Ke depan, BUMN energi harus saling mendukung. "Untuk itu, ada perbaikan hubungan antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PLN, dan Pertamina," ujar Sudirman.

Menurut Sudirman, PLN sudah memiliki rencana pembangunan pembangkit untuk menyediakan listrik dan mencegah terjadinya defisit listrik. Tentunya sudah dapat dilihat peta kebutuhan pembangkit mana yang membutuhkan gas. Pertamina diharapkan dapat memasok gas ke pembangkit PLN tersebut. "PLN kan sudah ada peta pembangkitnya dan berapa kebutuhannya. Kita lihat bersama dengan SKK Migas dan Pertamina, sehingga bisa menyediakan gas dengan cukup," tuturnya.

Sudirman juga sempat meminta jangan sampai kasus di Bangkalan (Madura) terulang. Di mana Ketua DPRD Bangkalan tersangkut kasus korupsi pengadaan gas untuk pembangkit listrik. "Ke depan, tidak boleh kebutuhan gas oleh sebuah BUMN harus membeli kepada pihak ketiga sementara ada BUMN penghasil gas malah menjualnya kepada pihak ketiga. BUMN energi harus saling mendukung dan bersinergi," tegas Sudirman.

Serapan Rumput Laut Minim

NERACA

Jakarta - Kalangan pengusaha rumput laut menyatakan bahwa bahan baku rumput laut untuk industri persediaannya masih tinggi. Padahal sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian, menyatakan bahwa industri hilir kelautan kekurangan bahan baku akibat masih maraknya penjualan bahan mentah keluar negeri baik legal maupun ilegal.

Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Safari Azis mengatakan bahwa penyerapan rumput laut Indonesia oleh Industri nasional masih relatif rendah. Hal ini dikarenakan daya beli industri Indonesia untuk bahan baku rumput laut masih rendah jika dibandingkan dengan pembeli dari industri luar negeri seperti Tiongkok, Filipina dan Chile.

“Angka ekspornya pasti lebih tinggi karena penyerapan dari industri pengolahan kita masih kecil. Para pelaku lebih suka mengekspor rumput laut kering karena diluar harganya tinggi,” ungkap Safari Azis, dalam keterangan resminya, akhir pekan kemarin.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bahwa di tahun 2013 produksi nasional rumput laut sedikitnya mencapai 930.000 ton kering. Jumlah yang diekspor mencapai 176.000 ton kering dengan nilai 162,4 juta US$$.

Sementara jumlah yang diolah lebih kecil yakni hanya mencapai 120.000 ton kering. Berdasarkan data tersebut, setelah diekspor ketersediaan rumput laut mencapai 640.000 ton kering. Safari mengatakan, pemerintah seharusnya dapat lebih bijaksana dalam memandang permasalahan di lapangan dan mendorong daya saing industri nasional dalam rangka hilirisasi.

"Kita harapkan industri rumput lautnya jalan, ekspornya juga tetap jalan karena peluang ekspornya juga tinggi untuk meningkatkan perolehan devisa dan membantu kelancaran pasar rumput laut yang dihasilkan oleh pembudidaya rumput laut yang berada di daerah pesisir dan pulau-pulau," ujarnya.

Daya beli industri nasional, lanjut dia, seharusnya dapat ditingkatkan dan mengikuti harga internasional. Jadi, yang terjadi di lapangan itu bukan bahan baku rumput lautnya yang kekurangan, tetapi penyerapan oleh industrinya yang kecil.

Menanggapi ekspor ilegal rumput laut, dia menilai bahwa kemungkinan adanya ekspor ilelgal sangat kecil. Menurut dia, untuk melakukan ekspor anggota ARLI harus memliki sederetan berbagai dokumen legal dan pergerakannya diawasi oleh badan yang berwenang.

Dia memaparkan, dokumen legal itu antara lain kepemilikan surat Izin Usaha Perikanan (IUP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), surat izin domisili/kantor/gudang/industri, Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasaran dan Pengolahan KKP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diketahui oleh Bea Cukai, Dinas Perdagangan Provinsi, Direktorat Jenderal Pajak dan Bank Pelaksana.

Lainnya adalah Certificate of Origin (CoO) serta Phytosanitery Certificate yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Pertanian dari Kementerian Pertanian. Untuk ekspor ke Tiongkok dokumen juga harus dilengkapi dengan adanya nomor registrasi yang harus dimiliki anggota ARLI yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok melalui Badan Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) KKP.

Sementara untuk ekspor ke Chile, pengusaha anggota ARLI harus mengambil Certificate of Local Origin (CoLO) yang dikeluarkan juga oleh BKIPM. "Kami tidak yakin dengan ekspor ilegal itu, karena petugas Bea Cukai tidak akan ada yang membiarkan adanya penyelundup. Jangan karena industri dalam negeri dikatakan kekurangan bahan baku lalu dianggap diselundupkan, padahal seharusnya ketersediaan bahan baku itu seharusnya bisa diserap industri nasional," pungkas Safari.

Related posts