BKPM Resmi Buka PTSP

NERACA

Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama beberapa menteri kabinet kerja melakukan soft launching sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Untuk itu, 19 Kementerian dan Lembaga telah menempatkan petugas penghubung atau liaison officer (LO) yang totalnya berjumlah 66 orang.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, BKPM sudah siap menerapkan PTSP. Menurutnya, saat ini seluruh perangkat pendukung telah disiapkan demi menyukseskan PTSP. "Kami siap melayani proses 134 kelompok perizinan dari 1.249 bidang usaha," kata Franky di Kantornya, Jakarta, Kamis (15/1).

Lebih lanjut dia mengungkapkan, 66 petugas dari kementerian dan lembaga ini nantinya akan bertugas di front office dan back office dalam penyelesaian proses perizinan.

Untuk petugas front office akan bertugas sebagai penerima permohonan perizinan dan konsultasi. Sedangkan untuk petugas yang berada di bakc office akan bertugas memproses perizinan.

Dengan kesiapan seluruh perangkat PTSP, Franky menuturkan BKPM pun sudah siap melayani perizinan untuk di sektor bidang usaha kelistrikan, industri, kawasan industri, kawasan pariwisata dan pertanian.

Dia mengungkapkan, dengan PTSP proses perizinan yang akan dilakukan para investor akan lebih dipermudah. "Investor akan dipermudah dari sisi layanan perizinan dengan cukup datang ke BKPM dan tidak lagi mengelilingi Jakarta, mendatangi berbagai Kementerian," tuturnya.

Pada kesempatan sebelumnya Franky juga mengatakan , dalam uji coba ini nantinya investor akan mendapatkan layanan perizinan yang ada di PTSP dan uji coba tersebut akan dilakukan di seluruh layanan perizinan PTSP pusat, termasuk di dalamnya perizinan end to end sektor usaha seperti kelistrikan, perindustrian, dan pertanian.

"Investor ketiga sektor usaha tersebut tidak perlu mengelilingi Jakarta, keluar masuk gedung kementerian untuk mengurus perizinan. Cukup datang di BKPM dan tinggal menuju meja dari masing-masing K/L," ungkapnya.

Adapun K/L yang terjait dengan ketiga sektor tersebut antara lain, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian Kementerian Pertanian. Serta didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, PLN, BPOM.

Dia juga mengatakan, kemudahan perizinan lain yang diperoleh investor di PTSP Pusat antara lain perizinan dan rekomendasi yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lalu perizinan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di Kementerian Pariwisata, serta jasa keamanan dikeluarkan oleh Kepolisian."Kami ingin memastikan setelah resmi di launching Bapak Presiden tidak ada lagi kendala," tuturnya.

Sedangkan menurut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil akan mereformasi sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang selama ini menghambat untuk berinvestasi di RI. "Selama ini sudah satu atap namun investor masih harus ke instansi yang berbeda. Kita akan melihat apa yang tidak bisa dan apa yang bisa. Oleh karenanya, itulah pentingnya izin bisa dilakukan di satu atap," ujarnya.

Sofyan menambahkan, hal yang pertama kali dilakukan untuk perbaikan perizinan adalah reformasi diberbagai kementerian di pemerintah pusat. Nantinya reformasi tersebut akan berlanjut ke pemerintahan tingkat daerah. "Kita akan melakukan reform di berbagai kementerian. Masalahnya, perizinan kita membuat bisnis menjadi sulit. Kita usahakan mengurangi cost of regulation. Ini kan berkaitan dengan doing business. Kita masih di posisi 114, meski memang ada peningkatan. Tetapi Singapura selama ini ada di posisi pertama," tandasnya. [agus]

Related posts