NERACA

Jakarta -  Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan saaat ini anggaran infrastruktur naik menjadi Rp 282 triliun dari Rp190 triliun. Anggaran infrastruktur akan difokuskan untuk mengembangkan perumahan, bendungan, membangun irigasi bagi petani, mengembangkan wilayah perbatasan. "Anggaran infrastruktur pada APBN-P 2015 sebesar Rp 282 trilliun" kata  Bambang di Jakarta, Kamis (15/1).

Menurutnya, selama ini belanja dalam APBN angkanya ratusan hingga ribuan triliun. Tetapi tidak terasa dalam implementasi pembangunan. "Kita ini belanjanya gede loh, kok impactnya tidak sebesar anggarannya ya? Gambarannya dulu seperti itu," ujarnya.

Dan ini baru pertama kalinya bujet Infrastruktur di APBN bisa lebih besar dari subsidi. Pola ini kembali terbentuk setelah selama 10 tahun terakhir ABPN dibebani anggaran subsidi energi. "Ini bukan saya membandingkan kepemimpinan sebelumnya dengan yang sekarang. Tetapi ini untuk menjelaskan," jelas Bambang.

Bambang menjelaskan, hal ini bisa terjadi lantaran memangkas subsidi energi dalam hal ini BBM yang porsinya sangat besar dari pos-pos lain. Menurutnya kebijakan tersebut penting demi menjaga kesehatan anggaran.

Sebelumnya, Ketua BPK Harry Azhar Azis menegaskan anggaran hasil pengurangan subsidi BBM akan difokuskan pemerintah untuk dialihkan ke infrastruktur dasar. Untuk itu, kami akan sangat serius melakukan audit infrastruktur. Langkah itu untuk meningkatkan perbaikan kualitas infrastruktur di dalam negeri.

Apalagi saat ini banyak yang mengeluhkan soal kualitas infrastruktur dalam negeri, khususnya jalan yang sering rusak setiap tahun. Bahkan ada yang bilang perbaikan jalan Pantura sebagai proyek abadi.

"Audit jalan, khususnya Pantura dilakukan untuk melihat apakah ada penyimpangan yang hampir setiap tahun harus diperbaiki," ujar Harry.

Menurut dia, audit dilakukan juga untuk menekan kerugian negara. Soalnya Pantura merupakan jalur utama perekonomian Jawa dan Luar Jawa. Setelah Pantura, BPK juga akan melakukan audit untuk proyek jalan nasional lainnya.

Sedangakan Direktur Investigasi Forum Indonesia Transfaransi Untuk Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, selain mafia migas, pemerintah juga harus mengawasi mafia infrastruktur. Mafia infrastruktur juga sangat merugikan keuangan negara. Apalagi, selama ini pembangunan banyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Uchok juga mengungkapkan modus para mafia infrastruktur biasanya dengan melakukan pengurangan pekerjaan. "Kalau BPK bilang pengurangan pekerjaan, mulai dari pengurangan ketebalan jalan dan lebarnya. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan juga tidak sesuai," katanya.

Karena itu, dia meminta pemerintah menindak para mafia infrastruktur. "Jangan sampai setelah menekan mafia migas dengan menaikkan BBM malah masuk ke mulut mafia infrastruktur. Apalagi biaya penghematan BBM saat ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur," pungkas dia. [agus]