NERACA

Jakarta – Presiden Joko Widodo menargetkan 3 tahun untuk swasembada beras. Bahkan, Jokowi mengancam akan mencopot Menteri Pertanian jika target swasembada tidak tercapai. Namun begitu, Ketua DPP Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI) Bidang Kajian Strategis dan Advokasi Yeka Hendra Fatika menilai target swasembada beras tidak akan tercapai jika rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghapuskan program beras masyarakat miskin (raskin).

Menurut dia, saat ini harga beras berkualitas di pasar tradisional dibanderol Rp 9.000-10.000 per kg. Namun, jika pasar ekonomi ASEAN diberlakukan maka masyarakat bisa mendapatkan beras dengan kualitas sama namun dengan harga jauh lebih murah. “Thailand siap mengekspor hingga 12 juta ton beras, dengan harga Rp 6.000-6.500 per kg, demikian pula Vietnam, siap melepas berasnya dengan harga Rp 5.000–5.500 per kg di Jakarta,” ungkap Yeka, Kamis (15/1).

Dampaknya, kata dia, harga beras dalam negeri jatuh dan 14 juta rumah tangga tani saat ini, terancam jatuh miskin akibat semakin rendahnya pendapatan mereka. Kemudian efek lain yang dirasakan adalah gulung tikarnya pelaku usaha kecil (UKM) penggilingan kecil yang berjumlah sekitar 105.000 kelompok.

Bahkan ia menyebutkan rencana tersebut ibarat bom waktu bagi pemerintah. Penghapusan dipandang sebagai upaya melepaskan instrumen pasar dalam mengendalikan harga dan pasokan beras domestik kepada asing. Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara paling liberal di dunia dalam mengatur kebijakan pangannya.

Dalam Undang-Undang Pasal 13 Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, mengelola cadangan pangan pokok pemerintah, dan distribusi pangan pokok untuk mewujudkan kecukupan pangan pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat. “Dengan demikian wacana penghapusan Raskin sejatinya bertentangan dengan undang-undang,” jelasnya.

Selain itu, rencana penghapusan raskin itu sendiri tidak sejalan dengan program Kabinet Kerja Jokowi yang mentargetkan pencapaian swasembada beras 2017. “Naif rasanya menempatkan janji pencapaian swasembada di tengah bayangan serbuan impor akibat liberalisasi pasar ASEAN dan upaya penghapusan Raskin,” imbuhnya.

Kemudian dampak paling besar penghapusan itu, bakal dirasakan Perum Bulog, perusahaan negara itu terancam kehilangan pekerjaan utamanya, sebagai tangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan penyaluran Raskin, operasi pasar dan cadangan bencana. Pemerintah sengaja memperlemah peran jangkar Perum Bulog.

“Tidak cukup dipreteli oleh IMF, keberadaan Perum Bulog pun terus diusik agar mati suri. Hal ini tentunya sangat ironis, karena disaat yang sama, pemerintah negara ASEAN justru memperkuat lembaga ketahanan pangannya menghadapi persaingan itu, seperti Bernas Malaysia, NFA Filipina, Vinafood Vietnam dan PWO Thailand. Dalam periode 2003-2012, harga beras di keempat negara tersebut mengalami peningkatan, rinciannya Malaysia naik 27,73 persen, Filipina 135,6 persen, Vietnam 139 persen dan Thailand 197,2 persen, namun khusus Indonesia, kenaikannya hingga 523 persen, jauh meninggalkan mereka, luar biasa,” jelasnya.

Bahkan di tingkat produsen harga beras Indonesia dua kali lipat dengan harga beras Vietnam, Filipina dan Thailand, dan tiga kali lipat dengan harga beras di Malaysia. Kenaikan harga beras fantastis itu justru tumbuh disaat produktifitas padi Indonesia paling besar dibanding keempat negara tersebut.

Bulog, tambah Yeka, bukan hanya sebagai penyalur Raskin saja, tetapi harus masuk ke kelompok sasaran lainnya seperti PNS, TNI dan Polri, termasuk merambah pasar modern domestik, sehingga penyerapan Bulog terhadap gabah petani menembus 7,5 juta ton setara beras. Dengan upaya itu, maka rantai pasok beras akan terkoreksi.

"Dengan dibukanya kran MEA, semangat menggebu Presiden Jokowi untuk menjadikan bangsanya mandiri dan berdaulat disemua sektor terutama pangan, harus mampu disokong perbaikan di segala lini, tidak hanya infrastruktur seperti irigasi dan jalur distribusi, pemberian subsidi dan insentif kepada petani, penguatan kelembagaan pangan negara seperti Bulog mutlak dilakukan pemerintah," katanya.