Bupati Ciamis, H. Engkon Komara memilih "bungkam" mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) atas laporan keuangan tahun 2010, menyusul ditemukannya 13 permasalahan yang mengakibatkan opini BPK menetapkan laporan keuangan Kab. Ciamis wajar dengan pengecualian (WDP).
"Untuk sementara ini saya tidak akan berkomentar tentang LHP, karena saat ini LHP BPK-RI sedang dalam proses pembahasan di DPRD, nanti saja lihat hasilnya seperti apa. Yang jelas memang Ciamis mendapat nilai WDP," kata Bupati.
Namun demikian, dia mengakui, dalam LHP tahun 2010 lalu keberadaan aset sangat mencolok dibanding permasalahan lainnya, karena masih banyaknya aset Ciamis yang tidak diketahui keberadaannya terutama aset yang hilang atau pun karena belum masuknya data pasti ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
"Pendataan akan terus dilakukan, terutama dalam hal pinjam-pakai inventaris tanah dan bangunan, termasuk kendaraan roda empat karena masih ditemukan dokumen berita acaranya yang kurang lengkap, dan kita akan segera melengkapinya," tambah dia.
NERACA Jakarta - Calon Ketua PWI Jaya periode 2024-2029, Iqbal Irsyad, bersama Calon Ketua DKP PWI Jaya, Berman Nainggolan, serta…
NERACA Jakarta - Mendekati tenggat waktu yang telah ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yakni hingga April 2024, dikabarkan bahwa proses integrasi…
NERACA Bandung - bank bjb terus melakukan inovasi berupa program yang memberikan kemudahan dan keuntungan bagi nasabah. Paling anyar, bank…
NERACA Jakarta - Calon Ketua PWI Jaya periode 2024-2029, Iqbal Irsyad, bersama Calon Ketua DKP PWI Jaya, Berman Nainggolan, serta…
NERACA Jakarta - Mendekati tenggat waktu yang telah ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yakni hingga April 2024, dikabarkan bahwa proses integrasi…
NERACA Bandung - bank bjb terus melakukan inovasi berupa program yang memberikan kemudahan dan keuntungan bagi nasabah. Paling anyar, bank…